PGRI Daerah Harap Ada Pembenahan Manajemen Organisasi
Minggu, 18 Juni 2023 - 18:55 WIB
loading...
Sebanyak 18 pengurus daerah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta adanya perbaikan manajemen organisasi. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 18 pengurus daerah Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI ) meminta adanya perbaikan manajemen organisasi di bawah kepemimpinan Unifah Rosyidi. Pembenahan tersebut mencakup antara lain pelaksanaan kinerja PGRI sesuai AD/ART, tata kelola keuangan dan aset, serta pola kepemimpinan.
Menurut Wakil Ketua PGRI NTB Abdul Kadir, imbauan ini bertujuan agar organisasi yang menaungi guru se-Indonesia ini tetap berkualitas dan tidak kehilangan jatidiri. Abdul mengungkapkan, marwah orgaisasi tetap amat penting terus dijaga sehingga tidak ada oknum-oknum yang berniat menyelewengkan kinerja PGRI.
"Kami, ada 18 pengurus daerah, telah sama-sama sepakat bahwa perlu dilakukan perubahan dan perbaikan PGRI ke depannya dari oknum yang melenceng," ujar Abdul, Jumat (16/6/2023).
Baca juga: Diterpa Mosi Tidak Percaya, Begini Tanggapan PB PGRI
Menurut Abdul Kadir, perubahan dan perbaikan manejemen organisasi PGRI merupakan solusi terbaik sehingga dapat menciptakan kaderisasi dan pola kepemimpinan yang baik. "Pengurus daerah selama ini telah merasa sudah seharusnya PGRI terjadi perubahan dan pembenahan manajemen organisasi yang sesuai khitah AD/ART sebagai konstitusi organisasi," katanya.
Abdul Kadir mengemukakan, jadi lebih baik bila keinginan pengurus daeah adanya pembenahan organisasi lekas dapat disadari oleh pimpinan PB PGRI. Kendati begitu, ia menyatakan, aspirasi pengurus daerah ini bakal dilaksanakana melalui mekanisame organisasi, seperti rapat pimpinan nasional.
Sebagai informasi, 18 pengurus PGRI daerah yang meminta dilakukam perubahan manajemen organisasi adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Yogyakarta, Banten, NTB, NTT, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau. Kemudian Lampung, Jambi, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Papua Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Barar, Papua Barat Daya, dan Kota Bau-bau.
Sebelumnya, Ketua Departemen Kominfo PB PGRI Wijaya Winarya mengatakan, PB PGRI masih tetap setia, solid, dan mendukung kepemimpinan Ketua Umum Prof Unifah Rosyidi. Menurutnya, belasan Ketua PGRI Provinsi sudah mengklarifikasi dan menyatakan bahwa nama-nama mereka sudah dicatut sebagai bagian dari yang menyatakan mosi.
Menurut Wakil Ketua PGRI NTB Abdul Kadir, imbauan ini bertujuan agar organisasi yang menaungi guru se-Indonesia ini tetap berkualitas dan tidak kehilangan jatidiri. Abdul mengungkapkan, marwah orgaisasi tetap amat penting terus dijaga sehingga tidak ada oknum-oknum yang berniat menyelewengkan kinerja PGRI.
"Kami, ada 18 pengurus daerah, telah sama-sama sepakat bahwa perlu dilakukan perubahan dan perbaikan PGRI ke depannya dari oknum yang melenceng," ujar Abdul, Jumat (16/6/2023).
Baca juga: Diterpa Mosi Tidak Percaya, Begini Tanggapan PB PGRI
Menurut Abdul Kadir, perubahan dan perbaikan manejemen organisasi PGRI merupakan solusi terbaik sehingga dapat menciptakan kaderisasi dan pola kepemimpinan yang baik. "Pengurus daerah selama ini telah merasa sudah seharusnya PGRI terjadi perubahan dan pembenahan manajemen organisasi yang sesuai khitah AD/ART sebagai konstitusi organisasi," katanya.
Abdul Kadir mengemukakan, jadi lebih baik bila keinginan pengurus daeah adanya pembenahan organisasi lekas dapat disadari oleh pimpinan PB PGRI. Kendati begitu, ia menyatakan, aspirasi pengurus daerah ini bakal dilaksanakana melalui mekanisame organisasi, seperti rapat pimpinan nasional.
Sebagai informasi, 18 pengurus PGRI daerah yang meminta dilakukam perubahan manajemen organisasi adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Yogyakarta, Banten, NTB, NTT, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau. Kemudian Lampung, Jambi, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Papua Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Barar, Papua Barat Daya, dan Kota Bau-bau.
Sebelumnya, Ketua Departemen Kominfo PB PGRI Wijaya Winarya mengatakan, PB PGRI masih tetap setia, solid, dan mendukung kepemimpinan Ketua Umum Prof Unifah Rosyidi. Menurutnya, belasan Ketua PGRI Provinsi sudah mengklarifikasi dan menyatakan bahwa nama-nama mereka sudah dicatut sebagai bagian dari yang menyatakan mosi.
(abd)
Lihat Juga :
