Luhut Dorong Penyelamatan Arsip Kemaritiman, Tegaskan Perlu Dukungan Kementerian Lain

“Pencanangan ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia bisa menjadi poros maritim yang besar, yang kuat, makmur, melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, serta memperdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Presiden juga mencatat lima pilar utama pembangunan poros maritim yang di antaranya sangat berkaitan dengan kearsipan, yaitu pembangunan kembali budaya maritime Indonesia,” jelas dia.

Imam mengatakan, tahun 2024 adalah tahun terakhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, 10 tahun setelah visi Indonesia sebagai negara poros maritim dunia dicanangkan. Dalam hal ini, ANRI melakukan evaluasi kinerja kearsipan tentang kemaritiman.

“Lantas kami melakukan evaluasi terhadap kinerja kearsipan, khususnya tata kelola dan penyelamatan arsip dan kemaritiman. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, tata kelola kearsipan arsip maritim merupakan kewenangan kementerian/lembaga/organisasi yang memiliki tugas dan fungsi terkait kemaritiman. Sedangkan penyelamatan arsip kemaritiman merupakan tanggung jawab ANRI. Sayangnya, sampai tahun ini kinerja kearsipan tentang kemaritiman masih belum maksimal untuk membentuk mosaik sejarah Indonesia sebagai negara poros maritim. Arsip yang tersimpan di ANRI sebagian besar arsip tentang sejarah negara daratan,” papar Imam Gunarto.

Adapun diskusi panel pada rapat koordinasi ini menghadirkan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, M. Firman Hidayat, Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Oseanografi Badan Riset dan Inovasi Nasional, Augy Syahailatua, Guru Besar Hukum Internasional Univeristas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, dan Ketua Dewan Pakar Memori Kolektif Bangsa, Mukhlis PaEni.