Hima Persis Apresiasi Satgas TPPO Polri Gagalkan Pengiriman TKI Ilegal
Sabtu, 10 Juni 2023 - 20:03 WIB
loading...
Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) Polri berhasil menggagalkan pengiriman 123 TKI ilegal ke Malaysia. Keberhasilan itu diapresiasi PP Hima Persis. Ilustrasi/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) Polri berhasil menggagalkan pengiriman 123 TKI ilegal ke Malaysia. Keberhasilan itu diapresiasi Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis).
Ketua Umum PP Hima Persis Ilham Nurhidayatullah mengatakan, kasus perdagangan orang telah menjadi keresahan di masyarakat. Pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dari tahun 2019 hingga 2022 terdapat 1.789 korban TPPO. "Ini menjadi hal yang urgen untuk direspons pemerintah," tegas Ilham, Sabtu (10/6/2023).
Mengingat hal tersebut, keberhasilan Satgas TPPO Polri ini menjadi angin segar dalam penanganan maraknya kasus perdagangan orang. "Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum kita tidak pandang bulu termasuk pada sindikat perdagangan orang yang melibatkan partisipasi lintas negara. Ini saya kira tidak mudah, namun Satgas TPPO Polri mampu mengungkapnya," kata Ilham.
Baca Juga: Bareskrim Naikkan Kasus TPPO Myanmar ke Penyidikan
Diketahui, maraknya kasus perdagangan orang telah menjadi salah satu perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo langsung menindaklanjuti dengan menunjuk Wakabareskrim Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri sebagai Kasatgas TPPO.
Irjen Asep bersama Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro yang menjabat Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri selaku Kasubsatgas Penegakan Hukum TPPO langsung bergerak. Pada Selasa, 6 Juni 2023, Tim Gabungan Satgas TPPO Polri bersama Polda Kaltara dan Polres Nunukan melakukan penegakan hukum terhadap jaringan TPPO yang mengirimkan pekerja migran ilegal dengan menggunakan kapal di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan.
Satgas TPPO bentukan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menangkap delapan tersangka TPPO dengan jumlah korban sebanyak 123 orang di Kalimantan Utara (Kaltara). Kasatgas TPPO Irjen Pol Asep Edi Suheri mengungkapkan, 123 korban yang menjadi korban modus PMI ilegal itu terdiri dari 74 laki-laki, 29 perempuan, dan 20 anak-anak. Mereka berasal dari berbagai daerah.
Baca Juga: Polda Kepri Amankan 11 Tersangka Sindikat TPPO
"Satgas TPPO Polri berhasil menyelamatkan 123 korban yang berasal dari Sulawesi Selatan, NTT, dan Jawa Timur," kata Asep, Jumat (9/6/2023).
Asep menyebut, dari pengungkapan yang dilakukan Satgas TPPO Polri bersama Polda Kaltara dan Polres Nunukan, telah ditetapkan sebanyak 8 orang tersangka. Para tersangka berasal dari 9 kelompok jaringan TPPO.
"Satgas TPPO Polri bersama Polda Kaltara dan Polres Nunukan berhasil mengungkap 9 kelompok jaringan TPPO, menerbitkan 9 laporan polisi, dan menetapkan 8 orang tersangka," ujar Asep.
Asep yang juga menjabat sebagai Wakabareskrim Polri mengatakan, dalam melakukan aksinya, para tersangka menggunakan dua modus, yaitu mengirimkan pekerja migran melalui jalur resmi dan jalur tidak resmi (jalur tikus). "Satgas TPPO Polri bekerja sama dengan instansi terkait, yaitu TNI wilayah Nunukan, BP3MI Nunukan, PT Pelni, dan PT Pelindo Cabang Nunukan," ujar Asep.
Selain mengamankan 8 tersangka, pihak kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti yang terdiri dari 32 unit ponsel, 3 kartu keluarga, 54 KTP, dan 45 paspor.
Para tersangka dikenakan Pasal 4 Jo Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Subsider Pasal 81 Jo Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda maksimal sebesar Rp600 juta.
"Terkait pemulangan korban, kami sudah berkoordinasi dengan Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan pihak BP3MI menyatakan siap untuk memfasilitasi pemulangan korban hingga tiba di daerah masing-masing," tutur Asep.
Ketua Umum PP Hima Persis Ilham Nurhidayatullah mengatakan, kasus perdagangan orang telah menjadi keresahan di masyarakat. Pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dari tahun 2019 hingga 2022 terdapat 1.789 korban TPPO. "Ini menjadi hal yang urgen untuk direspons pemerintah," tegas Ilham, Sabtu (10/6/2023).
Mengingat hal tersebut, keberhasilan Satgas TPPO Polri ini menjadi angin segar dalam penanganan maraknya kasus perdagangan orang. "Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum kita tidak pandang bulu termasuk pada sindikat perdagangan orang yang melibatkan partisipasi lintas negara. Ini saya kira tidak mudah, namun Satgas TPPO Polri mampu mengungkapnya," kata Ilham.
Baca Juga: Bareskrim Naikkan Kasus TPPO Myanmar ke Penyidikan
Diketahui, maraknya kasus perdagangan orang telah menjadi salah satu perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo langsung menindaklanjuti dengan menunjuk Wakabareskrim Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri sebagai Kasatgas TPPO.
Irjen Asep bersama Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro yang menjabat Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri selaku Kasubsatgas Penegakan Hukum TPPO langsung bergerak. Pada Selasa, 6 Juni 2023, Tim Gabungan Satgas TPPO Polri bersama Polda Kaltara dan Polres Nunukan melakukan penegakan hukum terhadap jaringan TPPO yang mengirimkan pekerja migran ilegal dengan menggunakan kapal di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan.
Satgas TPPO bentukan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menangkap delapan tersangka TPPO dengan jumlah korban sebanyak 123 orang di Kalimantan Utara (Kaltara). Kasatgas TPPO Irjen Pol Asep Edi Suheri mengungkapkan, 123 korban yang menjadi korban modus PMI ilegal itu terdiri dari 74 laki-laki, 29 perempuan, dan 20 anak-anak. Mereka berasal dari berbagai daerah.
Baca Juga: Polda Kepri Amankan 11 Tersangka Sindikat TPPO
"Satgas TPPO Polri berhasil menyelamatkan 123 korban yang berasal dari Sulawesi Selatan, NTT, dan Jawa Timur," kata Asep, Jumat (9/6/2023).
Asep menyebut, dari pengungkapan yang dilakukan Satgas TPPO Polri bersama Polda Kaltara dan Polres Nunukan, telah ditetapkan sebanyak 8 orang tersangka. Para tersangka berasal dari 9 kelompok jaringan TPPO.
"Satgas TPPO Polri bersama Polda Kaltara dan Polres Nunukan berhasil mengungkap 9 kelompok jaringan TPPO, menerbitkan 9 laporan polisi, dan menetapkan 8 orang tersangka," ujar Asep.
Asep yang juga menjabat sebagai Wakabareskrim Polri mengatakan, dalam melakukan aksinya, para tersangka menggunakan dua modus, yaitu mengirimkan pekerja migran melalui jalur resmi dan jalur tidak resmi (jalur tikus). "Satgas TPPO Polri bekerja sama dengan instansi terkait, yaitu TNI wilayah Nunukan, BP3MI Nunukan, PT Pelni, dan PT Pelindo Cabang Nunukan," ujar Asep.
Selain mengamankan 8 tersangka, pihak kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti yang terdiri dari 32 unit ponsel, 3 kartu keluarga, 54 KTP, dan 45 paspor.
Para tersangka dikenakan Pasal 4 Jo Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Subsider Pasal 81 Jo Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda maksimal sebesar Rp600 juta.
"Terkait pemulangan korban, kami sudah berkoordinasi dengan Badan Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan pihak BP3MI menyatakan siap untuk memfasilitasi pemulangan korban hingga tiba di daerah masing-masing," tutur Asep.
(zik)
Lihat Juga :
