Marak TKI Ilegal, Wapres Ma'ruf Amin Minta Menkopolhukam Perketat Pengawasan
loading...
Wapres Maruf Amin meminta Kemenko Polhukam memperketat pengawasan terhadap masalah YKI ilegal. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta Menteri Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD hingga Kepolisian untuk memperketat pengawasan terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang kerap diperdagangkan. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dalam tiga tahun terakhir ada dua jenazah pekerja migran Indonesia (PMI) yang dipulangkan ke Tanah Air.
“Sekarang ini kan yang kita cegah adanya PMI yang ilegal melalui perdagangan orang. Karena itu, Menko Polhukam termasuk Kepolisian melakukan pengawasan yang ketat untuk menekan jangan sampai terjadi [perdagangan orang] sehingga tidak lagi ada korban,” ujar Ma'ruf dalam keterangannya, Jumat (9/6/2023).
Menurut Ma'ruf, pemerintah menilai tingginya PMI ilegal dikarenakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Sehingga, pemerintah tengah berupaya memberantas angka kemiskinan.
“Karena itu, ini [pengentasan kemiskinan] jadi perhatian, salah satunya selain di Jawa juga di NTT. Ini akan kita prioritaskan untuk penurunan kemiskinannya,” tegasnya.
Ma'ruf menekankan, Pemerintah terus berupaya memperketat pengawasan terhadap pengiriman PMI melalui kerja sama dengan berbagai negara. Demikian halnya dengan pengawasan di berbagai daerah nusantara.
“Pasti lah kita adakan perjanjian-perjanjian untuk tidak menerima [pekerja migran] yang ilegal-ilegal ini. Kalau yang legal ini kan bisa diawasi, biasanya korban-korban itu yang ilegal,” ungkapnya.
“Disamping kita cegah dari luar [negeri], tetapi kita dari dalam [negeri], kita ketatkan [pengawasan] di seluruh provinsi,” ujar dia.
“Sekarang ini kan yang kita cegah adanya PMI yang ilegal melalui perdagangan orang. Karena itu, Menko Polhukam termasuk Kepolisian melakukan pengawasan yang ketat untuk menekan jangan sampai terjadi [perdagangan orang] sehingga tidak lagi ada korban,” ujar Ma'ruf dalam keterangannya, Jumat (9/6/2023).
Menurut Ma'ruf, pemerintah menilai tingginya PMI ilegal dikarenakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Sehingga, pemerintah tengah berupaya memberantas angka kemiskinan.
“Karena itu, ini [pengentasan kemiskinan] jadi perhatian, salah satunya selain di Jawa juga di NTT. Ini akan kita prioritaskan untuk penurunan kemiskinannya,” tegasnya.
Ma'ruf menekankan, Pemerintah terus berupaya memperketat pengawasan terhadap pengiriman PMI melalui kerja sama dengan berbagai negara. Demikian halnya dengan pengawasan di berbagai daerah nusantara.
“Pasti lah kita adakan perjanjian-perjanjian untuk tidak menerima [pekerja migran] yang ilegal-ilegal ini. Kalau yang legal ini kan bisa diawasi, biasanya korban-korban itu yang ilegal,” ungkapnya.
“Disamping kita cegah dari luar [negeri], tetapi kita dari dalam [negeri], kita ketatkan [pengawasan] di seluruh provinsi,” ujar dia.
(muh)
Explore More