Ketua Komisi VI DPR Nilai Komite Penanganan Covid-19 Berbau Korporasi
Jum'at, 24 Juli 2020 - 15:32 WIB
loading...
Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza menilai, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional lebih condong berpihak kepada korporasi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza menyambut baik pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Menurut dia, komite tersebut memiliki peran sangat strategis dalam pemulihan ekonomi nasional.
Namun, kata dia, sayangnya pemulihan sektor ekonomi lebih condong dan berpihak pada korporasi. Sementara pelaku ekonomi yang paling terdampak masih dianaktirikan. "Komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sangat strategis. Sayangnya, pemulihan ekonomi lebih berbau korporasi. Padahal ekonomi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menangah) yang paling terpuruk dan bisa berdampak sosial luas," ujar Faisol di Jakarta, Jumat (24/7/2020). (Baca juga: Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Didesak Prioritaskan Sektor Kesehatan)
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berpendapat, seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memberi perhatian khusus terhadap UMKM. Sebab, sektor itu yang dianggap berperan sentral dalam menyelamatkan ekonomi bangsa saat ini. Maka itu, pria kelahiran Probolinggo, Jawa Timur itu mengusulkan agar komite itu ditambah dengan Tim UMKM. "Saya usul, komite ditambah Tim UMKM," katanya. (Baca juga: Gantikan Gugus Tugas, Komite Diminta Lebih Cepat Tangani Covid-19)
Sekadar diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) pembentukan Tim Penanganan Covid-19. Tim itu diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Sementara wakil ketua dari tim tersebut diisi oleh sejumlah menteri. Antara lain adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Kemudian, Menteri BUMN Erick Thohir menjabat sebagai ketua pelaksana. Terdapat dua sekretaris eksekutif yaitu Raden Pardede untuk program dan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk urusan administrasi. Di bawahnya, terdapat Satgas Penanganan Covid-19 yang masih diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. Sedangkan Ketua Satgas PEN diisi Wakil Menteri BUMN 1 Budi Gunadi Sadikin. Rico
Namun, kata dia, sayangnya pemulihan sektor ekonomi lebih condong dan berpihak pada korporasi. Sementara pelaku ekonomi yang paling terdampak masih dianaktirikan. "Komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sangat strategis. Sayangnya, pemulihan ekonomi lebih berbau korporasi. Padahal ekonomi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menangah) yang paling terpuruk dan bisa berdampak sosial luas," ujar Faisol di Jakarta, Jumat (24/7/2020). (Baca juga: Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Didesak Prioritaskan Sektor Kesehatan)
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berpendapat, seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memberi perhatian khusus terhadap UMKM. Sebab, sektor itu yang dianggap berperan sentral dalam menyelamatkan ekonomi bangsa saat ini. Maka itu, pria kelahiran Probolinggo, Jawa Timur itu mengusulkan agar komite itu ditambah dengan Tim UMKM. "Saya usul, komite ditambah Tim UMKM," katanya. (Baca juga: Gantikan Gugus Tugas, Komite Diminta Lebih Cepat Tangani Covid-19)
Sekadar diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) pembentukan Tim Penanganan Covid-19. Tim itu diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Sementara wakil ketua dari tim tersebut diisi oleh sejumlah menteri. Antara lain adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Kemudian, Menteri BUMN Erick Thohir menjabat sebagai ketua pelaksana. Terdapat dua sekretaris eksekutif yaitu Raden Pardede untuk program dan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk urusan administrasi. Di bawahnya, terdapat Satgas Penanganan Covid-19 yang masih diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo. Sedangkan Ketua Satgas PEN diisi Wakil Menteri BUMN 1 Budi Gunadi Sadikin. Rico
(cip)
Lihat Juga :
