Mendikbud Disarankan Segera Datangi PBNU dan Muhammadiyah
Jum'at, 24 Juli 2020 - 15:01 WIB
loading...
A
A
A
Entah mengapa, Arifin mengungkapkan, pihak Kemendikbud kembali menghubungi Lembaga Pendidikan Maarif NU untuk melengkapi syarat-syarat. Kala itu, dia menjelaskan, Lembaga Pendidikan Maarif NU diminta menggunakan badan hukum sendiri bukan badan hukum NU. "Kami menolak dan kami jelaskan badan hukum kami NU," katanya.
Esok harinya, dia menerangkan, Kemendikbud kembali meminta surat kuasa dari PBNU. Padahal syarat tersebut tidak sesuai dengan AD/ART. "Kami terus didesak, akhirnya kami minta surat kuasa dan memasukkannya di detik-detik terakhir," ujarnya.
Sementara Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah menyatakan mundur dari keikutsertaannya di POP yang diluncurkan Kemendikbud. Ada tiga pertimbangan yang menjadikan mundurnya Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah tersebut.
Dalam surat pernyataan sikap yang diterima SINDOnews, surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Kasiyarno dan Sekretaris Maulana Ishak pada 20 Juli. Ia menjelaskan, sebenarnya Muhammadiyah memandang program ini sangat bagus dan kreatif. Apalagi pendidikan ini merupakan masalah yang harus diseriusi dan dipecahkan masalahnya dari segi SDM, baik kepala sekolah maupun gurunya, sehingga pengembangan SDM akan berdampak pada kualitas output dan outcome pendidikan di Indonesia.
"Sehingga itu motif Muhammadiyah berpartisipasi dalam program ini dan itu menjadi core Muhammadiyah yang lebih dari satu abad sehingga kami serius mengajukan proposal itu dan diterima," katanya.
Esok harinya, dia menerangkan, Kemendikbud kembali meminta surat kuasa dari PBNU. Padahal syarat tersebut tidak sesuai dengan AD/ART. "Kami terus didesak, akhirnya kami minta surat kuasa dan memasukkannya di detik-detik terakhir," ujarnya.
Sementara Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah menyatakan mundur dari keikutsertaannya di POP yang diluncurkan Kemendikbud. Ada tiga pertimbangan yang menjadikan mundurnya Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah tersebut.
Dalam surat pernyataan sikap yang diterima SINDOnews, surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Kasiyarno dan Sekretaris Maulana Ishak pada 20 Juli. Ia menjelaskan, sebenarnya Muhammadiyah memandang program ini sangat bagus dan kreatif. Apalagi pendidikan ini merupakan masalah yang harus diseriusi dan dipecahkan masalahnya dari segi SDM, baik kepala sekolah maupun gurunya, sehingga pengembangan SDM akan berdampak pada kualitas output dan outcome pendidikan di Indonesia.
"Sehingga itu motif Muhammadiyah berpartisipasi dalam program ini dan itu menjadi core Muhammadiyah yang lebih dari satu abad sehingga kami serius mengajukan proposal itu dan diterima," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
