Soal RUU Kesehatan, Serikat Pekerja Berharap Tak Rugikan Rakyat Kecil
Rabu, 07 Juni 2023 - 19:09 WIB
loading...
RUU Kesehatan yang saat ini tengah menjadi isu publik, diharapkan tak rugikan rakyat kecil. Sebab, pembahasan dalam RUU Kesehatan akan berdampak sangat besar. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang saat ini tengah menjadi isu publik, diharapkan tidak merugikan rakyat kecil. Sebab, pembahasan dalam RUU Kesehatan dinilai akan berdampak sangat besar.
Pandangan ini disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja (SP) Rokok Tembakau Makanan Minuman-SPSI (FSP RTMM-SPSI), Sudarto AS. Sudarto menyatakan hal tersebut karena sejumlah pasal dalam RUU Kesehatan terkait tembakau.
Pasal-pasal ini dinilai akan berdampak sangat besar. Bukan hanya bagi industri IHT, tetapi masyarakat kecil yang bergantung pada rantai pasok tembakau seperti petani, buruh, pekerja seni, hingga pedagang.
"FSR RTMM-SPSI di seluruh Indonesia akan memilih para wakil rakyat yang peduli dan berani membela para tenaga kerja, dengan menolak seluruh pengaturan tembakau pada RUU Kesehatan," kata Sudarto dalam keterangannya, Kamis (7/6/2023).
Baca juga: Kominfo Sebut RUU Kesehatan Perlu Wadahi Masukan Publik
Seperti diketahui, aturan terkait tembakau terdapat di Pasal 154-158 di RUU Kesehatan. Salah satu Pasal paling kontroversial adalah terkait penyetaraan tembakau dengan narkotika, psikotropika, dan alkohol yang sama-sama digolongkan pada Pasal 154.
Penyetaraan berpeluang menjadi celah kriminalisasi bagi rakyat kecil, para petani yang menanam, industri yang mengolah, pedagang yang menjual, dan konsumen tembakau.
Pihaknya mencatat, sedikitnya ada 143 ribu anggotanya yang bekerja di industri rokok. Angka ini, belum termasuk petani, konsumen, dan pedagang yang terlibat dalam rantai pasok industri.
"Tak hanya itu namun dalam Pasal 156 juga menuai kontroversi. Jika pasal ini tetap dimasukkan, maka akan terjadi tumpang tindih aturan dengan kementerian lainnya sehingga menyalahi tujuan pembentukan RUU secara omnibus law, yakni harmonisasi peraturan," jelasnya.
Lebih lanjut kata dia, RUU Kesehatan juga dinilai akan melahirkan aturan-aturan lanjutan yang mengatur IHT tanpa memahami karakteristik industri dan tanpa mempedulikan bahwa IHT adalah sektor padat karya yang telah menyediakan jutaan lapangan pekerjaan.
Oleh karena itu, FSP RTMM-SPSI mendesak agar Komisi IX DPR RI mengeluarkan aturan terkait tembakau dari RUU Omnibus Kesehatan.
Selain menyampaikan dukungan, FSP RTMM-SPSI sebelumnya juga telah membuat sebuah petisi yang juga menolak kehadiran Pasal terkait tembakau. Petisi online tersebut telah ditandatangani oleh lebih dari 60.000 pendukung.
Dukungan besar ini dinilai karena Pasal tembakau ini menyangkut nasib jutaan orang pekerja, bahkan juga berimbas pada petani dan pedagang.
"Tuntutan kami telah mendapatkan dukungan sebanyak lebih dari 60 ribu orang lewat penandatanganan petisi online. Saya yakin dukungan akan terus bertambah bukan hanya dari rekan-rekan anggota tapi juga masyarakat luas. Sebab ini masalah nasib jutaan orang," tutup Sudarto.
Pandangan ini disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja (SP) Rokok Tembakau Makanan Minuman-SPSI (FSP RTMM-SPSI), Sudarto AS. Sudarto menyatakan hal tersebut karena sejumlah pasal dalam RUU Kesehatan terkait tembakau.
Pasal-pasal ini dinilai akan berdampak sangat besar. Bukan hanya bagi industri IHT, tetapi masyarakat kecil yang bergantung pada rantai pasok tembakau seperti petani, buruh, pekerja seni, hingga pedagang.
"FSR RTMM-SPSI di seluruh Indonesia akan memilih para wakil rakyat yang peduli dan berani membela para tenaga kerja, dengan menolak seluruh pengaturan tembakau pada RUU Kesehatan," kata Sudarto dalam keterangannya, Kamis (7/6/2023).
Baca juga: Kominfo Sebut RUU Kesehatan Perlu Wadahi Masukan Publik
Seperti diketahui, aturan terkait tembakau terdapat di Pasal 154-158 di RUU Kesehatan. Salah satu Pasal paling kontroversial adalah terkait penyetaraan tembakau dengan narkotika, psikotropika, dan alkohol yang sama-sama digolongkan pada Pasal 154.
Penyetaraan berpeluang menjadi celah kriminalisasi bagi rakyat kecil, para petani yang menanam, industri yang mengolah, pedagang yang menjual, dan konsumen tembakau.
Pihaknya mencatat, sedikitnya ada 143 ribu anggotanya yang bekerja di industri rokok. Angka ini, belum termasuk petani, konsumen, dan pedagang yang terlibat dalam rantai pasok industri.
"Tak hanya itu namun dalam Pasal 156 juga menuai kontroversi. Jika pasal ini tetap dimasukkan, maka akan terjadi tumpang tindih aturan dengan kementerian lainnya sehingga menyalahi tujuan pembentukan RUU secara omnibus law, yakni harmonisasi peraturan," jelasnya.
Lebih lanjut kata dia, RUU Kesehatan juga dinilai akan melahirkan aturan-aturan lanjutan yang mengatur IHT tanpa memahami karakteristik industri dan tanpa mempedulikan bahwa IHT adalah sektor padat karya yang telah menyediakan jutaan lapangan pekerjaan.
Oleh karena itu, FSP RTMM-SPSI mendesak agar Komisi IX DPR RI mengeluarkan aturan terkait tembakau dari RUU Omnibus Kesehatan.
Selain menyampaikan dukungan, FSP RTMM-SPSI sebelumnya juga telah membuat sebuah petisi yang juga menolak kehadiran Pasal terkait tembakau. Petisi online tersebut telah ditandatangani oleh lebih dari 60.000 pendukung.
Dukungan besar ini dinilai karena Pasal tembakau ini menyangkut nasib jutaan orang pekerja, bahkan juga berimbas pada petani dan pedagang.
"Tuntutan kami telah mendapatkan dukungan sebanyak lebih dari 60 ribu orang lewat penandatanganan petisi online. Saya yakin dukungan akan terus bertambah bukan hanya dari rekan-rekan anggota tapi juga masyarakat luas. Sebab ini masalah nasib jutaan orang," tutup Sudarto.
(maf)
Lihat Juga :
