Enggan Koalisi di Pilkada 2020, Demokrat Sebut Djarot Kurang Sukarnoisme

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Irwan menjawab pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Sumatera Utara (Sumut) Djarot Syaiful Hidayat yang mengatakan bahwa partai Banteng Moncong Putih itu enggan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS pada Pilkada 2020 .

Irwan menyayangkan bahwa sebagai kader partai yang mengamalkan ajaran Sukarno, Djarot kurang Sukarnoisme karena Sukarno sangat mengedepankan politik gotong royong. (Baca juga: PDIP Ingatkan Demokrat Tak Usah Campur Tangan Urusan Gibran)

“Sebagai kader dari partai yang mengamalkan Sukarnoisme pernyataan Pak Djarot sungguh bertentangan dengan politik gotong royong yang diinginkan oleh Sukarno bagi bangsa Indonesia. Saya pikir ini pernyataan pribadi beliau semata,” ujar Irwan saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (21/7/2020).

Irwan menilai pernyataan itu juga sangat mengingkari sejarah kebijakan politik Sukarno yaitu Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme) yang terbuka bekerja sama pada partai politik lain termasuk dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Masa dengan partai nonkomunis tidak mau?” tukasnya.

Selain itu, menurut Anggota Komisi V DPR ini, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga dalam hal ini inkonsisten dengan semangat Ekasila yaitu gotong royong yang dinyatakan dalam konstitusi partainya sendiri.

“Mungkin Pak Djarot perlu penyegaran lagi terkait paham Sukarnoisme,” ucap Legislator asal Kalimantan Timur itu.

Irwan menambahkan sikap Demokrat di pilkada kami tentu terbuka bekerja sama dengan semua partai untuk membangun bangsa ini selama sama-sama menjunjung tinggi Pancasila termasuk bekerja sama dengan PDIP. “Faktanya dalam Pilkada 2020 ini kami bekerja sama dengan PDIP di 35 pilkada,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Sumut Djarot Syaiful Hidayat menegaskan bahwa PDIP tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS di Pilkada Serentak 2020 mendatang. Keputusan ini diambil berdasarkan aspirasi dari kader dan simpatisan PDIP yang diterima pengurus partai. (Baca juga: Duel Dahsyat Kelas Berat, Bernard Hopkins: Joshua Pukul KO Fury)

Alasannya, sikap politik dari PKS dan Partai Demokrat yang kerap berseberangan dengan kebijakan Pemerintahan Jokowi dinilai menjadi faktor penolakan tersebut.