Enggan Koalisi di Pilkada 2020, Demokrat Sebut Djarot Kurang Sukarnoisme
Selasa, 21 Juli 2020 - 11:21 WIB
loading...
Wasekjen DPP Partai Demokrat, Irwan menjawab pernyataan Plt Ketua DPD PDIP Sumut Djarot Syaiful Hidayat yang mengatakan bahwa partai Banteng Moncong Putih itu enggan berkoalisi dengan Demokrat dan PKS pada Pilkada 2020. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Irwan menjawab pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Sumatera Utara (Sumut) Djarot Syaiful Hidayat yang mengatakan bahwa partai Banteng Moncong Putih itu enggan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS pada Pilkada 2020 .
Irwan menyayangkan bahwa sebagai kader partai yang mengamalkan ajaran Sukarno, Djarot kurang Sukarnoisme karena Sukarno sangat mengedepankan politik gotong royong. (Baca juga: PDIP Ingatkan Demokrat Tak Usah Campur Tangan Urusan Gibran)
“Sebagai kader dari partai yang mengamalkan Sukarnoisme pernyataan Pak Djarot sungguh bertentangan dengan politik gotong royong yang diinginkan oleh Sukarno bagi bangsa Indonesia. Saya pikir ini pernyataan pribadi beliau semata,” ujar Irwan saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (21/7/2020).
Irwan menilai pernyataan itu juga sangat mengingkari sejarah kebijakan politik Sukarno yaitu Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme) yang terbuka bekerja sama pada partai politik lain termasuk dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
“Masa dengan partai nonkomunis tidak mau?” tukasnya.
Irwan menyayangkan bahwa sebagai kader partai yang mengamalkan ajaran Sukarno, Djarot kurang Sukarnoisme karena Sukarno sangat mengedepankan politik gotong royong. (Baca juga: PDIP Ingatkan Demokrat Tak Usah Campur Tangan Urusan Gibran)
“Sebagai kader dari partai yang mengamalkan Sukarnoisme pernyataan Pak Djarot sungguh bertentangan dengan politik gotong royong yang diinginkan oleh Sukarno bagi bangsa Indonesia. Saya pikir ini pernyataan pribadi beliau semata,” ujar Irwan saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (21/7/2020).
Irwan menilai pernyataan itu juga sangat mengingkari sejarah kebijakan politik Sukarno yaitu Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme) yang terbuka bekerja sama pada partai politik lain termasuk dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
“Masa dengan partai nonkomunis tidak mau?” tukasnya.
Lihat Juga :
