Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Bawaslu Sebut Pemilu 2024 Rawan Kecurangan, Partai Perindo: Harus Dimitigasi Agar Pesta Demokrasi Berjalan Baik
loading...
Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah menanggapi pernyataan Bawaslu yang menyebutkan potensi kecurangan Pemilu 2024 tetap ada dan rawan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ferry Kurnia Rizkiyansyah menanggapi pernyataan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyebutkan potensi kecurangan Pemilu 2024 tetap ada dan rawan. Hal itu disampaikan kepada publik untuk diantisipasi bersama.
"Bawaslu sudah memitigasi potensi kerawanan, bahkan bisa jadi sudah ada indeks kerawanan di daerah-daerah. Oleh karena itu, perlu diinfokan sejak dini kepada peserta Pemilu dan juga para pemilih untuk antisipasi," ujar Ferry, Selasa (30/5/2023).
Ferry Kurnia yang merupakan Bacaleg DPR RI Dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat (Kota Bandung dan Cimahi) itu menyebutkan mitigasi sebagai upaya pelaksanaan Pemilu 2024 yang aman dan nyaman.
"Kita menginginkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas dengan suasana riang gembira dan berkeadaban. Oleh karena itu, semua pihak perlu menguatkan ke arah tersebut, sehingga pelaksanan demokrasi di Indonesia berjalan baik," jelas politisi Partai Perindo --yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.
"Secara teknologi bisa diterapkan, misalnya dengan memberlakukan e-rekapitulasi dalam proses rekapitulasi penghitungan suara," sambung Juru Bicara Nasional Partai Perindo -- yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu.
Selain itu, Ferry menyatakan untuk mencapai pemilu yang berkualitas dan berintegritas perlu dilakukan sosialisasi intens kepada semua stakeholders. "Termasuk masyarakat dan pelibatan masyarakat sejak awal dalam proses Pemilu," ucapnya.
Sebelumnya, Bawaslu telah menangani sebanyak 29.971 dugaan pelanggaran atau kecurangan pemilu. Di antaranya pada Pemilu 2019 lalu, terjadi sebanyak 23.501 kasus dan setidaknya 6.470 kasus muncul pada Pilkada 2020.
Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Puadi dalam acara webinar ICMI pusat. Dia mengatakan potensi kecurangan akan tetap ada pada Pemilu 2024 mendatang.
"Data-data tersebut paling tidak menunjukan potensi kecurangan dalam Pemilu selalu akan tetap ada. Saya ulangi lagi bahwa kecurangan dalam Pemilu selalu akan tetap ada," kata Puandi, secara virtual, Minggu 28 Mei 2023.
"Bawaslu sudah memitigasi potensi kerawanan, bahkan bisa jadi sudah ada indeks kerawanan di daerah-daerah. Oleh karena itu, perlu diinfokan sejak dini kepada peserta Pemilu dan juga para pemilih untuk antisipasi," ujar Ferry, Selasa (30/5/2023).
Baca Juga
Ferry Kurnia yang merupakan Bacaleg DPR RI Dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat (Kota Bandung dan Cimahi) itu menyebutkan mitigasi sebagai upaya pelaksanaan Pemilu 2024 yang aman dan nyaman.
"Kita menginginkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas dengan suasana riang gembira dan berkeadaban. Oleh karena itu, semua pihak perlu menguatkan ke arah tersebut, sehingga pelaksanan demokrasi di Indonesia berjalan baik," jelas politisi Partai Perindo --yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.
"Secara teknologi bisa diterapkan, misalnya dengan memberlakukan e-rekapitulasi dalam proses rekapitulasi penghitungan suara," sambung Juru Bicara Nasional Partai Perindo -- yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu.
Selain itu, Ferry menyatakan untuk mencapai pemilu yang berkualitas dan berintegritas perlu dilakukan sosialisasi intens kepada semua stakeholders. "Termasuk masyarakat dan pelibatan masyarakat sejak awal dalam proses Pemilu," ucapnya.
Sebelumnya, Bawaslu telah menangani sebanyak 29.971 dugaan pelanggaran atau kecurangan pemilu. Di antaranya pada Pemilu 2019 lalu, terjadi sebanyak 23.501 kasus dan setidaknya 6.470 kasus muncul pada Pilkada 2020.
Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Puadi dalam acara webinar ICMI pusat. Dia mengatakan potensi kecurangan akan tetap ada pada Pemilu 2024 mendatang.
"Data-data tersebut paling tidak menunjukan potensi kecurangan dalam Pemilu selalu akan tetap ada. Saya ulangi lagi bahwa kecurangan dalam Pemilu selalu akan tetap ada," kata Puandi, secara virtual, Minggu 28 Mei 2023.
(kri)
Explore More