Merawat Merek, Menghindari Sengketa

Kemala Atmojo
Peminat Filsafat, Hukum, dan Seni

Anda punya perusahaan, produk atau pelayanan jasa dengan merek dagang tertentu? Jaga dan rawatlah baik-baik. Sebab merek dagang punya nilai tersendiri. Merek dagang ini memiliki beberapa fungsi, antara lain, sebagai tanda pegenal; alat promosi; citra atau reputasi barang dan jasa; serta menunjukkan asal barang atau jasa itu diproduksi.

Cara jitu untuk melindungi adalah dengan mendaftarkan merek dagang Anda ke Direktorat Merek dan Indikasi Geografis di kantor Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham). Berbeda dengan Hak Cipta, untuk mendapat perlindungan hukum, Merek harus didaftarkan terlebih dahulu (stelsel konstitutif). Sedangkan pendaftaran Hak Cipta bukan sebuah keharusan. Sebab Hak Cipta menganut prinsip deklaratif. Ia timbul, diakui, dan dilindungi secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Sedangkan hak atas Merek diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan.

Sertifikat pendaftaran merek itu akan membantu pembuktian di pengadilan bila terjadi sengketa hukum. Meskipun, khususnya di Indonesia, hal itu juga tidak mudah. Sebab di sini setiap pendaftaran merek tertentu, akan dikelompokkan dalam kelas-kelas tertentu. Sehingga bisa terjadi merek dengan nama yang sama tetapi untuk produk yang berbeda, tetap dicatat dan diberikan sertifikat dengan kelompok atau golongan yang berbeda.

Itulah yang terjadi dalam sengketa antara Starbucks Corporation (SC) melawan PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Cerita singkat perkara dengan Nomor 51/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Jkt.Pst., ini adalah perusahaan jasa boga asal Amerika Serikat itu tak terima namanya dipakai sebagai merek rokok oleh sebuah perusahaan di Pematangsiantar, Sumatera Utara (Sumut). Perusahaan di Sumut itu membuat merek rokok dengan nama “Starbucks”.

Lalu apa putusan pengadilan? Putusan tingkat pertama, Pengadilan Niaga menolak gugatan Starbucks Corporation (SC). Jadi perusahaan di Sumatra Utara itu (STTC) tetap bisa memproduksi rokok dengan merek “Starbucks”. Luar biasa. Tetapi, SC terus melawan. Akhirnya, di tingat kasasi, keadaan berbalik. Mahkamah Agung memenangkan SC melalui putusan No. 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Anda mau mengalami “kerumitan” semacam itu?

Poin penting dari putusan MA itu, adalah pertama, menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan Pendaftaran Merek Starbucks. Itu artinya, dalam setiap pendaftaran sebuah merek haruslah didasari dengan niat baik juga. Misalnya, tidak ada niat untuk mendompleng merek tertentu yang sudah populer. Kedua, membatalkan merek Starbucks Nomor Pendaftaran IDM000342818 dalam Kelas 34 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya. Artinya, meski Anda sudah mendaftar dan memiliki serifikat merek, bahkan beda Kelas atau “ketegori” dengan merek lain, hal itu tetap bisa dibatalkan oleh pengadilan.

Ketiga, menyatakan merek Starbucks milik Penggugat (SC) sebagai “Merek Terkenal”. Sebagai merek terkenal, ia minimal haruds mendapat pertimbangan khusus. Keempat, memerintahkan kepada Turut Tergugat (dalam hal ini Direktorat Merek dan Indikasi Geografis) untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek Starbucks Nomor Pendaftaran IDM000342818 di kelas 34 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek yang berlaku.

Sudah pasti tak cuma contoh di atas sengketa merek dagang terjadi di Indonesia. Terlepas dari siapa yang akhirnya menang atau kalah, beberapa contoh sengketa merek dagang dapat disebutkan, misalnya, antara PT Tokopedia Financial Technology yang digugat oleh PT Terbit Financial Technology lebih dari Rp. 2 triliun sehubungan dengan Merek GoTo. Lalu, Ruben Onsu, yang dikenal punya produk Ayam Geprek, juga bersengketa dengan PT Ayam Geprek Benny Sujono milik pengusaha Yangcent dan Stefani Livinus.

Kemudian, PT Gudang Garam Tbk (GGRM) juga pernah melayangkan gugatan melawan Gudang Baru karena dianggap menyerupai. PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) pernah pula bersengketa dengan Hardwood Private Limited, atau yang dikenal di Indonesia dengan bendera group perusahaan Orang Tua. Ada pula sengketa antara produsen aki GS melawan Aki GISI; kasus IKEA melawan Ikema; kasus KOPITIAM melawan KOK TONG OPITIAM; dan lain-lain.

Apa sebanrnya Merek itu? Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 ahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud Merek adalah: “Tanda yang yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Di dalam undang-undang dibedakan antara Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Contoh: Samsung, Aqua; Sony; Nokia, dan lain-lain Sedangkan Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Contoh: Hotel Hyatt; Ramayana; Carrefour, dan lain-lain.

Ada beberapa perbuatan atau tindakan yang digolongkan sebagai pelanggaran merek. Misalnya, “Persamaan pada Pokoknya”. Maksudnya adalah adanya kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Kemiripan itu bisa menimbulkan risiko membingungkan bagi masyarakat (a likelihood of confusion) atau malah benar-benar menimbulkan kebingungan yang nyata (actual confusion). Biasanya, kemiripan (similarity) itu dilihat dari apakah ada persamaan bunyi; persamaan arti; atau persamaan tampilannya.

Selain “Persamaan Pada Pokoknya”, ada juga pelanggaran yang disebut “Persamaan pada Keseluruhan”. Di sini hampir seluruh elemen (termasuk jenis hurufnya) terjadi persamaan antara “yang asli” dan “penirunya”. Jadi mirip sebuah reproduksi saja dari merek milik orang lain. Selain itu, yang biasa digolongkan dalam jenis pelanggaran ini juga karena adanya persamaan jenis dan Kelas barang atau jasa; persamaan wilayah dan segmen pasar; serta persamaan cara pemakaian dan cara pemeliharaan.

Tindakan lain yang --meski belum diatur secara tegas di Indonesia—yang mulai diangap sebagai pelanggaran adalah Dilusi Merek. Pada intinya, delusi merek ini terjadi ketika ada orang lain menggunakan nama terkenal untuk poroduk yang sama sekali berbeda. Meskipun tidak saling berkompetisi, tetapi hal itu bisa mengurangi eksklusivitas mereka yang “ditiru”.

Misalnya saja, merek “Mayora”, lalu dipakai oleh orang lain menjadi nama warung kecil di pinggir jalan atau merek pedagang es kelapa di bawah pohon. Ketiganya mungkin saja tidak satu kelompok atau golongan, antara produsen biskuit, warung nasi, dan pedagang es kelapa, tetapi bisa jadi hal itu mengurangi “nilai” merek yang ditiru. “Mayora” akan menjadi atau dianggap “merek pasaran”. Ide dasar perlindungan dari delusi merek ini adalah bahwa merek perlu diproteksi bukan sekadar untuk menghilangkan kebingunan masyarakat, tetapi juga keunikannya, yang selanjutnya bisa berdampak pada “nilai jualnya”. Hal ini mirip dengan kasus Starbucks Corporation (SC) melawan Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) dalam contoh tulisan ini.

Jadi, jika Anda memiliki Merek, lindungilah. Waspadalah, waspadalah, kejahatan bisa muncul kapan saja....