Atasi Covid-19, Kinerja Pemerintah Pusat Buruk tapi Jokowi Dinilai Bekerja Baik
Kamis, 23 Juli 2020 - 18:09 WIB
loading...
Foto/ilustrasi.ist
A
A
A
JAKARTA - Mayoritas pelaku usaha menilai buruk kinerja pemerintah pusat dalam menangani masalah Pandemi Covid-19. Hal itu merupakan salah satu hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia bertajuk Evaluasi Pelaku Usaha terhadap Kinerja Kabinet dan Ekonomi yang diumumkan hari ini.
Sebanyak 48,8 persen responden yang menilai kinerja pemerintah pusat buruk. Sedangkan 26,0 persen responden lainnya menilai kinerja pemerintah pusat biasa saja dalam menangani masalah Pandemi Covid-19. Kemudian, 18,7 persen responden lainnya menilai kinerja pemerintah pusat baik. Lalu, 4,1 persen responden menilai kinerja pemerintah pusat sangat baik.
(Baca: Prabowo-Erick Thohir Bersaing, Yasonna Paling Tak Memuaskan Pelaku Usaha)
Namun, mayoritas responden dari pelaku usaha atau 67,8 persen dalam survei Juli 2020 itu mengaku sangat percaya bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa bekerja secara baik dalam mengatasi masalah Pandemi Covid-19.
"Pemerintah pusatnya dianggap buruk kinerjanya tetapi trust pelaku usaha pelaku bisnis terhadap presiden itu masih positif. Jadi ada beda antara pemerintah dengan presiden. Pada presiden mereka masih percaya, apakah pelaku usaha meminta reshuffle?" ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam acara rilis survei nasional secara daring, Kamis (23/7/2020).
Dia mengatakan, yang menyatakan cukup percaya pada Presiden Jokowi, paling banyak datang dari sektor perikanan dan kelautan, serta pertanian. "Nah pelaku usaha di dua sektor ini yang positif menilai presiden," ungkapnya.
(Baca: Diterpa Banyak Isu Miring, Elektabilitas PDIP Masih Tinggi)
Populasi survei ini adalah pelaku usaha pada tujuh sektor ekonomi di sembilan provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur. Sedangkan ketujuh sektor tersebut yakni Pertanian non Perikanan dan Kelautan, Perikanan dan Kelautan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil serta Sepeda Motor, Pengangkutan dan Pergudangan.
Masing masing-masing sektor terdiri atas empat kategori skala usaha, Milkro, Kecil, Menengah, Besar. Indikator Politik Indonesia memilih sampel di masing-masing sektor dan skala usaha secara acak dengan jumlah yang sama, yakni 140 pelaku usaha per sektor, sehingga total sampel awal sebanyak 980 responden.
Lalu, untuk kebutuhan analisis dilakukan penambahan jumlah sampel (oversample) pada sektor pertanian dan sektor perikanan kelautan, masing-masing menjadi 150 dan 350 pelaku usaha. Kemudian, Indikator Politik Indonesia mewawancarai responden lewat telepon.
Sebanyak 48,8 persen responden yang menilai kinerja pemerintah pusat buruk. Sedangkan 26,0 persen responden lainnya menilai kinerja pemerintah pusat biasa saja dalam menangani masalah Pandemi Covid-19. Kemudian, 18,7 persen responden lainnya menilai kinerja pemerintah pusat baik. Lalu, 4,1 persen responden menilai kinerja pemerintah pusat sangat baik.
(Baca: Prabowo-Erick Thohir Bersaing, Yasonna Paling Tak Memuaskan Pelaku Usaha)
Namun, mayoritas responden dari pelaku usaha atau 67,8 persen dalam survei Juli 2020 itu mengaku sangat percaya bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa bekerja secara baik dalam mengatasi masalah Pandemi Covid-19.
"Pemerintah pusatnya dianggap buruk kinerjanya tetapi trust pelaku usaha pelaku bisnis terhadap presiden itu masih positif. Jadi ada beda antara pemerintah dengan presiden. Pada presiden mereka masih percaya, apakah pelaku usaha meminta reshuffle?" ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam acara rilis survei nasional secara daring, Kamis (23/7/2020).
Dia mengatakan, yang menyatakan cukup percaya pada Presiden Jokowi, paling banyak datang dari sektor perikanan dan kelautan, serta pertanian. "Nah pelaku usaha di dua sektor ini yang positif menilai presiden," ungkapnya.
(Baca: Diterpa Banyak Isu Miring, Elektabilitas PDIP Masih Tinggi)
Populasi survei ini adalah pelaku usaha pada tujuh sektor ekonomi di sembilan provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur. Sedangkan ketujuh sektor tersebut yakni Pertanian non Perikanan dan Kelautan, Perikanan dan Kelautan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil serta Sepeda Motor, Pengangkutan dan Pergudangan.
Masing masing-masing sektor terdiri atas empat kategori skala usaha, Milkro, Kecil, Menengah, Besar. Indikator Politik Indonesia memilih sampel di masing-masing sektor dan skala usaha secara acak dengan jumlah yang sama, yakni 140 pelaku usaha per sektor, sehingga total sampel awal sebanyak 980 responden.
Lalu, untuk kebutuhan analisis dilakukan penambahan jumlah sampel (oversample) pada sektor pertanian dan sektor perikanan kelautan, masing-masing menjadi 150 dan 350 pelaku usaha. Kemudian, Indikator Politik Indonesia mewawancarai responden lewat telepon.
(muh)
Lihat Juga :
