Libatkan Masyarakat, Cara Ganjar Selesaikan Konflik PSN Patut Jadi Pola Nasional

MAGELANG - Staf Khusus Wakil Presiden, Imam Aziz menyebut cara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyelesaikan konflik akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) patut diduplikasi dan menjadi pola nasional.

Menurutnya, Ganjar berhasil mewujudkan sinergi antara pemerintah dan rakyat. Apa yang dilakukan Ganjar bisa menjadi prototype pembangunan di masa yang akan datang.

Pernyataan itu disampaikan Imam dalam Forum Group Discussion dengan tema Optimalisasi Koperasi untuk Penanggulangan Kemiskinan di Manohara Hotel, Magelang, Kamis (25/5/2023).

Acara itu diikuti perwakilan masyarakat Magelang dan Purworejo, Dinas UMKM Magelang, Kesbangpolinmas dan perguruan tinggi.

“Ini adalah satu keberhasilan, contoh keberhasilan bagaimana pemerintah dan masyarakat itu berdialog dengan intens, sehingga menghasilkan sesuatu yang pada endingnya sangat bagus sekali,” ujar Imam.

Pernyataan Imam merujuk pada pembentukan Koperasi Tirto Mulyo Bogowonto yang dikelola oleh warga terdampak pembangunan Bendungan Bener. Alih-alih konflik terus terjadi, warga terdampak PSN tetap bisa mengelola lahan lewat koperasi dan BUMDes, bahkan terlibat dalam proyek greenbelt Bendungan Bener.

Menurutnya, pola pengelolaan sabuk hijau yang dilakukan Ganjar, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak (BBWS-SO), bersama masyarakat Wonosobo, adalah yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan lahan proyek strategis nasional yang sudah dibebaskan.

“Nah ini belum ada di Indonesia, belum pernah ada. Oleh karena itu ini kita coba untuk intensif dampingi supaya ini menjadi pola nasional. Ini prestasi Pak Ganjar,” tuturnya.

Imam menilai, upaya dan cara Ganjar ini bisa diterapkan di tiap pengerjaan PSN yang tengah berjalan. Sehingga juga bisa berdampak pada penanggulangan kemiskinan.

“Ini kita tidak harus mengubah sistem ekonomi secara menyeluruh, tapi dari kecil-kecil seperti ini nanti akan ada perubahan-perubahan yang signifikan. Ini yang harus jadi pola nasional, ini keberhasilan yang bisa diduplikasi, diterapkan di proyek-proyek nasional yang lain,” katanya.

Ganjar pada kesempatan itu menuturkan koperasi dan UMKM perannya signifikan untuk menanggulangi kemiskinan. Apalagi, di Jateng banyak sekali kebijakan dan program yang bisa dimanfaatkan.

“Kita kan punya program cukup banyak, akses permodalan ada, suku bunga rendah, pendampingannya ada, off takernya pemerintah daerah,” katanya.

Oleh karena itu, Ganjar melihat kesempatan dan sumberdaya itu bisa dimanfaatkan warga terdampak PSN agar tetap bisa menikmati serta mengelola lahan, meski sudah diambil alih untuk pembangunan.

“Di Wadas ini ada satu koperasi yang dibentuk untuk mengakomodasi mereka yang kalau boleh disebut bahasanya korban gitu ya, mereka bisa berpartisipasi,” katanya.

Gubernur Jateng dua periode itu menuturkan penyelesaian konflik PSN di Wadas bukan yang pertama dilakukan. Konsep tersebut sebelumnya sudah diterapkan pada masalah Semen Rembang dan PLTU Batang.

“Jadi ketika mereka sudah dapat ganti untung, mereka punya usaha, lahan-lahan yang ada di sekitarnya bisa dikelola bersama. Maka partisipasi masyarakat muncul,” ucapnya.

Ganjar mengatakan, dengan begitu anggapan warga terdampak tak lagi sebagai korban. Sebab mereka ikut serta dan terlibat dalam perkejaan PSN sejak awal. Bahkan mereka bisa mengelola lahan dan mendapatkan manfaat ekonomi lagi setelahnya.

“Dengan cara itu, peran kelembagaan koperasi menjadi bisa bermanfaat dalam proyek-proyek strategis nasional, potensi konflik bisa kita redam, hasil ekonominya bisa lebih tinggi.

Masyarakat akan mendapatkan keterampilan dan manfaat yang lebih bagus karena kita terlibat, pemerintah terlibat, CSR terlibat atau mereka ikut dalam proyek strategis nasional itu sehingga semuanya terjaga, manfaat muncul, kelembagaan maupun koperasinya bisa berjalan,” ucapnya.