Libatkan Masyarakat, Cara Ganjar Selesaikan Konflik PSN Patut Jadi Pola Nasional
loading...
A
A
A
Ganjar pada kesempatan itu menuturkan koperasi dan UMKM perannya signifikan untuk menanggulangi kemiskinan. Apalagi, di Jateng banyak sekali kebijakan dan program yang bisa dimanfaatkan.
“Kita kan punya program cukup banyak, akses permodalan ada, suku bunga rendah, pendampingannya ada, off takernya pemerintah daerah,” katanya.
Oleh karena itu, Ganjar melihat kesempatan dan sumberdaya itu bisa dimanfaatkan warga terdampak PSN agar tetap bisa menikmati serta mengelola lahan, meski sudah diambil alih untuk pembangunan.
“Di Wadas ini ada satu koperasi yang dibentuk untuk mengakomodasi mereka yang kalau boleh disebut bahasanya korban gitu ya, mereka bisa berpartisipasi,” katanya.
Gubernur Jateng dua periode itu menuturkan penyelesaian konflik PSN di Wadas bukan yang pertama dilakukan. Konsep tersebut sebelumnya sudah diterapkan pada masalah Semen Rembang dan PLTU Batang.
“Jadi ketika mereka sudah dapat ganti untung, mereka punya usaha, lahan-lahan yang ada di sekitarnya bisa dikelola bersama. Maka partisipasi masyarakat muncul,” ucapnya.
Ganjar mengatakan, dengan begitu anggapan warga terdampak tak lagi sebagai korban. Sebab mereka ikut serta dan terlibat dalam perkejaan PSN sejak awal. Bahkan mereka bisa mengelola lahan dan mendapatkan manfaat ekonomi lagi setelahnya.
“Dengan cara itu, peran kelembagaan koperasi menjadi bisa bermanfaat dalam proyek-proyek strategis nasional, potensi konflik bisa kita redam, hasil ekonominya bisa lebih tinggi.
Masyarakat akan mendapatkan keterampilan dan manfaat yang lebih bagus karena kita terlibat, pemerintah terlibat, CSR terlibat atau mereka ikut dalam proyek strategis nasional itu sehingga semuanya terjaga, manfaat muncul, kelembagaan maupun koperasinya bisa berjalan,” ucapnya.
Lihat Juga: Pemprov Jateng Berhasil Borong 3 Penghargaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Kemendagri
“Kita kan punya program cukup banyak, akses permodalan ada, suku bunga rendah, pendampingannya ada, off takernya pemerintah daerah,” katanya.
Oleh karena itu, Ganjar melihat kesempatan dan sumberdaya itu bisa dimanfaatkan warga terdampak PSN agar tetap bisa menikmati serta mengelola lahan, meski sudah diambil alih untuk pembangunan.
“Di Wadas ini ada satu koperasi yang dibentuk untuk mengakomodasi mereka yang kalau boleh disebut bahasanya korban gitu ya, mereka bisa berpartisipasi,” katanya.
Gubernur Jateng dua periode itu menuturkan penyelesaian konflik PSN di Wadas bukan yang pertama dilakukan. Konsep tersebut sebelumnya sudah diterapkan pada masalah Semen Rembang dan PLTU Batang.
“Jadi ketika mereka sudah dapat ganti untung, mereka punya usaha, lahan-lahan yang ada di sekitarnya bisa dikelola bersama. Maka partisipasi masyarakat muncul,” ucapnya.
Ganjar mengatakan, dengan begitu anggapan warga terdampak tak lagi sebagai korban. Sebab mereka ikut serta dan terlibat dalam perkejaan PSN sejak awal. Bahkan mereka bisa mengelola lahan dan mendapatkan manfaat ekonomi lagi setelahnya.
“Dengan cara itu, peran kelembagaan koperasi menjadi bisa bermanfaat dalam proyek-proyek strategis nasional, potensi konflik bisa kita redam, hasil ekonominya bisa lebih tinggi.
Masyarakat akan mendapatkan keterampilan dan manfaat yang lebih bagus karena kita terlibat, pemerintah terlibat, CSR terlibat atau mereka ikut dalam proyek strategis nasional itu sehingga semuanya terjaga, manfaat muncul, kelembagaan maupun koperasinya bisa berjalan,” ucapnya.
Lihat Juga: Pemprov Jateng Berhasil Borong 3 Penghargaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Kemendagri
(bga)