Kepala LKPP: Baru 64 dari 546 Pemda yang Punya Unit Kerja Pengadaan Proaktif

JAKARTA - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengungkapkan baru 12% pemerintah daerah yang memiliki Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dengan level proaktif. Ini berarti baru 64 dari total 546 pemerintah daerah. Sementara untuk kementerian atau lembaga baru 12 dari total 82, atau 15%.

Catatan tersebut disampaikan Hendi, panggian akrabnya dalam kegiatan Rakor UKPBJ se-Indonesia di Westin Hotel Jakarta, Rabu (24/5). Mantan Wali Kota Semarang dua periode itu menyebutkan, sebenarnya ada 5 tingkat kematangan UKPBJ dalam standar penilaian LKPP. Mulai level 1 atau yang disebut masih inisiasi, lalu level 2 (esensi), level 3 (proaktif), level 4 (strategis), dan level 5 (unggul).

Namun faktanya, level tertinggi yang dicapai UKBPJ kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah barulah proaktif. Itu pun jumlahnya belum banyak.

Sebagai kepala LKPP, Hendi mengingatkan penilaian kematangan UKPBJ menjadi salah satu tolok ukur untuk mendorong proses pengadaan menjadi lebih profesional. Untuk itu dia berharap kegiatan Rakor UKPBJ bisa memunculkan kesepahaman bersama tentang pentingnya level kematangan UKPBJ itu sendiri.

"Ayo kawan - kawan kita naikkan level kematangan kita, mudah - mudah setelah itu akan bisa membuat proses pengadaan menjadi lebih baik dan transparan. Separuhnya saja belum ada yang mencapai level 3, padahal ini belum level tertinggi, baru level proaktif," tekan Hendi dalam pemaparannya.