Kaji Revisi UU TNI, Lemhannas Fokus pada Perang dan Hubungan Sipil-Militer
Selasa, 23 Mei 2023 - 11:35 WIB
loading...
A
A
A
"Dulu UU Pertahanan, UU TNI Tahun 2004 dibuat untuk mengantisipasi terjadinya perubahan hubungan sipil-militer dari negara otoritarian menjadi negara yang demokratis," katanya.
Pada variabel kedua ini, kata Andi, Lemhannas akan mengkaji bagaimana hubungan antara Presiden, DPR, Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan kepala staf tiga matra.
"Apakah ini bisa diperkuat untuk konsolidasi demokrasi kita, hubungan yang lain yang mau dikaji adalah bagaimana TNI melaksanakan tugas-tugasnya operasi militer, lalu itu tetap relevan dengan kebutuhan perubahan institusi sekarang," ucapnya.
"Hal-hal itu yang harus kami kaji, tapi pada dasarnya dua variabel besar yang kami kaji adalah perubahan karakter perang dilihat dari ancaman dan teknologi. Yang kedua hubungan sipil militer dalam kerangka konsolidasi demokrasi," sambungnya.
Pada variabel kedua ini, kata Andi, Lemhannas akan mengkaji bagaimana hubungan antara Presiden, DPR, Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan kepala staf tiga matra.
"Apakah ini bisa diperkuat untuk konsolidasi demokrasi kita, hubungan yang lain yang mau dikaji adalah bagaimana TNI melaksanakan tugas-tugasnya operasi militer, lalu itu tetap relevan dengan kebutuhan perubahan institusi sekarang," ucapnya.
"Hal-hal itu yang harus kami kaji, tapi pada dasarnya dua variabel besar yang kami kaji adalah perubahan karakter perang dilihat dari ancaman dan teknologi. Yang kedua hubungan sipil militer dalam kerangka konsolidasi demokrasi," sambungnya.
(muh)
Lihat Juga :
