PTUN Kabulkan Gugatan Fadel Muhammad, Refly Harun Bicara Pemerintahan oleh Hakim
Rabu, 10 Mei 2023 - 11:54 WIB
loading...
Pakar hukum tata negara, Refly Harun menyoroti putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Fadel Muhammad. FOTO/TANGKAPAN LAYAR
A
A
A
JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Refly Harun menyoroti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) yang mengabulkan gugatan Fadel Muhammad . Gugatan itu terkait pencopotan Fadel sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD dan digantikan Tamsil Linrung.
Menurut Refly, PTUN bersifat individual, kongkret, dan final. Sifat individual terkait dengan orang tertentu, objek tertentu yang mengeluarkan keputusan. Dalam kasus penggantian Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad dengan Tamsil Linrung, surat keputusan DPD bukanlah keputusan yang mandiri. DPD mengeluarkan SK tersebut berdasar sidang paripurna DPD.
"Jadi bukan putusan mandiri (Ketua DPD). Bukan subjektivitas Ketua DPD tetapi hasil paripurna DPD, sehingga keputusan semua anggota DPD," kata Refly Harun, Rabu (10/5/2023).
Baca juga: Soal Penundaan Pelantikan Tamsil Linrung, Pimpinan MPR Diminta Tunduk pada Konstitusi
Keputusan lembaga politik, kata Refly Harun, tidak bisa diajukan ke PTUN. Kalaupun bisa dipersoalkan, maka putusan lembaga politik seharusnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Refly, PTUN bersifat individual, kongkret, dan final. Sifat individual terkait dengan orang tertentu, objek tertentu yang mengeluarkan keputusan. Dalam kasus penggantian Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad dengan Tamsil Linrung, surat keputusan DPD bukanlah keputusan yang mandiri. DPD mengeluarkan SK tersebut berdasar sidang paripurna DPD.
"Jadi bukan putusan mandiri (Ketua DPD). Bukan subjektivitas Ketua DPD tetapi hasil paripurna DPD, sehingga keputusan semua anggota DPD," kata Refly Harun, Rabu (10/5/2023).
Baca juga: Soal Penundaan Pelantikan Tamsil Linrung, Pimpinan MPR Diminta Tunduk pada Konstitusi
Keputusan lembaga politik, kata Refly Harun, tidak bisa diajukan ke PTUN. Kalaupun bisa dipersoalkan, maka putusan lembaga politik seharusnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Lihat Juga :
