Jelang Pilpres 2024, Pengamat Nilai Hubungan Surya Paloh dan Jokowi Kian Renggang
loading...
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Foto: Dok/Antara
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad menilai hubungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) semakin renggang menjelang Pilpres 2024 . Hal itu diyakini setelah menganalisa pertemuan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (SP) pada Jumat 5 Mei 2023.
"Peristiwa tersebut juga menandakan bahwa kerenggangan hubungan antara Presiden Jokowi dan Surya Paloh kian nyata menjelang Pilpres 2024 mendatang. Pintu komunikasi politik Surya Paloh secara langsung kepada Presiden Jokowi tampaknya kian sempit," tutur Nyarwi dalam keterangannya, Minggu 7 Mei 2023. Baca juga: Usai Empat Mata dengan Luhut, Surya Paloh Akan Temui Jokowi
Saat bertemu Surya, ia menilai, Luhut merupakan representasi dari orang dekat Presiden Jokowi. Untuk itu, ia meyakini, agenda Luhut untuk bertemu Surya tak lepas dari agenda besar Presiden Jokowi.
"Bahkan bukan tidak mungkin, LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) mengemban misi atau mendapatkan penugasan dari Presiden Jokowi, ketika menemui Surya Paloh. Paling tidak menyampaikan pesan-pesan dari Presiden Jokowi kepada Surya Paloh," tuturnya.
"Sebagaimana kita tahu, sejak Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres awal Oktober 2023 lalu, kehangatan dan keakraban relasi Surya Paloh dengan Presiden Jokowi tampak makin memudar, dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya," tambah Nyarwi.
Selain itu, Nyarwi juga melihat, pertemuan antar dua elite negeri ini merupakan bentuk menjaga hubungan persahabatan. Ia meyakini itu lantaran dua tokoh itu pernah bergabung dalam Partai Golkar.
"Sebagaimana kita tahu, LBP meruapakan salah satu elite Golkar dan Surya Paloh dulu juga pernah berkiprah di Golkar, meski sekarang sudah menjadi Ketua Umum Partai Nasdem," ucap Nyarwi.
Tak hanya itu, pertemuan Luhut dan Surya juga dinilai Nyarwi memiliki agenda politik dan kebangsaan jelang Pilpres 2024. Ia meyakini, kedua elit itu saking tawar-menawar agenda baik me yangkut politik kebangsaan maupun politik elektoral.
"Terkait dengan pembahasan politik elektoral, misalnya, soal siapa saja yang potensial menjadi sosok capres dan cawapres dan siapa saja yang layak didukung dalam perspektif masing-masing," ucap Nyarwi.
"Peristiwa tersebut juga menandakan bahwa kerenggangan hubungan antara Presiden Jokowi dan Surya Paloh kian nyata menjelang Pilpres 2024 mendatang. Pintu komunikasi politik Surya Paloh secara langsung kepada Presiden Jokowi tampaknya kian sempit," tutur Nyarwi dalam keterangannya, Minggu 7 Mei 2023. Baca juga: Usai Empat Mata dengan Luhut, Surya Paloh Akan Temui Jokowi
Saat bertemu Surya, ia menilai, Luhut merupakan representasi dari orang dekat Presiden Jokowi. Untuk itu, ia meyakini, agenda Luhut untuk bertemu Surya tak lepas dari agenda besar Presiden Jokowi.
"Bahkan bukan tidak mungkin, LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) mengemban misi atau mendapatkan penugasan dari Presiden Jokowi, ketika menemui Surya Paloh. Paling tidak menyampaikan pesan-pesan dari Presiden Jokowi kepada Surya Paloh," tuturnya.
"Sebagaimana kita tahu, sejak Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres awal Oktober 2023 lalu, kehangatan dan keakraban relasi Surya Paloh dengan Presiden Jokowi tampak makin memudar, dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya," tambah Nyarwi.
Selain itu, Nyarwi juga melihat, pertemuan antar dua elite negeri ini merupakan bentuk menjaga hubungan persahabatan. Ia meyakini itu lantaran dua tokoh itu pernah bergabung dalam Partai Golkar.
"Sebagaimana kita tahu, LBP meruapakan salah satu elite Golkar dan Surya Paloh dulu juga pernah berkiprah di Golkar, meski sekarang sudah menjadi Ketua Umum Partai Nasdem," ucap Nyarwi.
Tak hanya itu, pertemuan Luhut dan Surya juga dinilai Nyarwi memiliki agenda politik dan kebangsaan jelang Pilpres 2024. Ia meyakini, kedua elit itu saking tawar-menawar agenda baik me yangkut politik kebangsaan maupun politik elektoral.
"Terkait dengan pembahasan politik elektoral, misalnya, soal siapa saja yang potensial menjadi sosok capres dan cawapres dan siapa saja yang layak didukung dalam perspektif masing-masing," ucap Nyarwi.
Lihat Juga :
