Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Pengamat Militer Tekankan Pentingnya Bahas Keamanan Regional hingga Pekerja Migran di KTT ASEAN
loading...
Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menekankan pentingnya membahas keamanan regional dan pekerja migran di KTT ASEAN. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia akan menggelar KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Acara yang digelar pada 10-11 Mei ini akan dihadiri delapan leaders atau pemimpin, dan presiden negara-negara di ASEAN.
Sebelum pelaksanaan puncak KTT, akan diselenggarakan beberapa pertemuan. Di antaranya, pada 8 Mei 2023 digelar pertemuan Committee Permanent Representative to ASEAN (CPR) yang dihadiri para dubes dan wakil tetap pejabat senior ASEAN.
Kemudian pada 9 Mei 2023 digelar pertemuan para Menteri Luar Negeri (Menlu). Termasuk pertemuan di tiga pilar utama ASEAN yaitu ASEAN Political Security Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), dan ASEAN Socio Cultural Community (ASCC).
Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, berbagai pertemuan yang diadakan pada KTT ASEAN tersebut harus mengatensi enabling environtment yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat KTT ASEAN pada 2022 lalu.
"Harus ada kesepakatan terciptanya kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung, serta meningkatkan kemampuan antarpihak agar bisa berperan lebih baik sehingga ASEAN kembali berwibawa dan bermanfaat bagi negara-negara anggotanya," ujarnya, Minggu (7/5/2023).
Perempuan yang akrab disapa Nuning ini menyebut Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Dalam hal ini kehadiran fisik alutsista Indonesia secara permanen ada di ZEE merupakan keniscayaan.
Sedangkan dari perspektif keamanan, kata Nuning, Indonesia melalui ASEAN dapat berupaya mempercepat penyelesaian Code of Conduct (COC) di Laut Cina Selatan (LCS) antara Angkatan Laut ASEAN dengan Angkatan Laut Cina. Dengan berlakunya COC, maka masing-masing Angkatan Laut menerapkan mekanisme pencegahan konflik di laut.
"Mekanisme COC ini sangat penting untuk meredam eskalasi konflik untuk tidak meningkat menjadi perang. Mendorong PBB untuk lebih berperan menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan atas klaim 6 negara sesuai dengan Piagam PBB sebagai wujud resolusi konflik," ucapnya.
Sebelum pelaksanaan puncak KTT, akan diselenggarakan beberapa pertemuan. Di antaranya, pada 8 Mei 2023 digelar pertemuan Committee Permanent Representative to ASEAN (CPR) yang dihadiri para dubes dan wakil tetap pejabat senior ASEAN.
Kemudian pada 9 Mei 2023 digelar pertemuan para Menteri Luar Negeri (Menlu). Termasuk pertemuan di tiga pilar utama ASEAN yaitu ASEAN Political Security Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), dan ASEAN Socio Cultural Community (ASCC).
Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, berbagai pertemuan yang diadakan pada KTT ASEAN tersebut harus mengatensi enabling environtment yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat KTT ASEAN pada 2022 lalu.
"Harus ada kesepakatan terciptanya kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung, serta meningkatkan kemampuan antarpihak agar bisa berperan lebih baik sehingga ASEAN kembali berwibawa dan bermanfaat bagi negara-negara anggotanya," ujarnya, Minggu (7/5/2023).
Perempuan yang akrab disapa Nuning ini menyebut Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Dalam hal ini kehadiran fisik alutsista Indonesia secara permanen ada di ZEE merupakan keniscayaan.
Sedangkan dari perspektif keamanan, kata Nuning, Indonesia melalui ASEAN dapat berupaya mempercepat penyelesaian Code of Conduct (COC) di Laut Cina Selatan (LCS) antara Angkatan Laut ASEAN dengan Angkatan Laut Cina. Dengan berlakunya COC, maka masing-masing Angkatan Laut menerapkan mekanisme pencegahan konflik di laut.
"Mekanisme COC ini sangat penting untuk meredam eskalasi konflik untuk tidak meningkat menjadi perang. Mendorong PBB untuk lebih berperan menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan atas klaim 6 negara sesuai dengan Piagam PBB sebagai wujud resolusi konflik," ucapnya.
Explore More