Pengamat Militer Tekankan Pentingnya Bahas Keamanan Regional hingga Pekerja Migran di KTT ASEAN

JAKARTA - Pemerintah Indonesia akan menggelar KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Acara yang digelar pada 10-11 Mei ini akan dihadiri delapan leaders atau pemimpin, dan presiden negara-negara di ASEAN.

Sebelum pelaksanaan puncak KTT, akan diselenggarakan beberapa pertemuan. Di antaranya, pada 8 Mei 2023 digelar pertemuan Committee Permanent Representative to ASEAN (CPR) yang dihadiri para dubes dan wakil tetap pejabat senior ASEAN.

Kemudian pada 9 Mei 2023 digelar pertemuan para Menteri Luar Negeri (Menlu). Termasuk pertemuan di tiga pilar utama ASEAN yaitu ASEAN Political Security Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), dan ASEAN Socio Cultural Community (ASCC).



Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, berbagai pertemuan yang diadakan pada KTT ASEAN tersebut harus mengatensi enabling environtment yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat KTT ASEAN pada 2022 lalu.

"Harus ada kesepakatan terciptanya kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung, serta meningkatkan kemampuan antarpihak agar bisa berperan lebih baik sehingga ASEAN kembali berwibawa dan bermanfaat bagi negara-negara anggotanya," ujarnya, Minggu (7/5/2023).



Perempuan yang akrab disapa Nuning ini menyebut Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Dalam hal ini kehadiran fisik alutsista Indonesia secara permanen ada di ZEE merupakan keniscayaan.

Sedangkan dari perspektif keamanan, kata Nuning, Indonesia melalui ASEAN dapat berupaya mempercepat penyelesaian Code of Conduct (COC) di Laut Cina Selatan (LCS) antara Angkatan Laut ASEAN dengan Angkatan Laut Cina. Dengan berlakunya COC, maka masing-masing Angkatan Laut menerapkan mekanisme pencegahan konflik di laut.

"Mekanisme COC ini sangat penting untuk meredam eskalasi konflik untuk tidak meningkat menjadi perang. Mendorong PBB untuk lebih berperan menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan atas klaim 6 negara sesuai dengan Piagam PBB sebagai wujud resolusi konflik," ucapnya.

Mantan anggota Komisi l DPR ini menyebut, penting bagi TNI melaksanakan sesuai data-data intelijen beberapa tahun terakhir, TNI diharapkan lebih aktif lagi di dalam mewujudkan stabilitas keamanan regional. TNI harus menunjukkan leadership di antara militer negara-negara anggota ASEAN.

TNI juga dapat menyusun program aksi keamanan regional sesuai dengan ASEAN Political-Security Community yang telah dicanangkan sejak 2015. Kawasan perairan Laut Sulu antara Indonesia-Filipina-Malaysia dapat menjadi fokus TNI di dalam menunjukkan leadership di ASEAN.

"Dengan mewujudkan ketahanan regional, maka otomatis TNI juga dapat mewujudkan ketahanan nasional," kata Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber ini.

Nuning menambahkan, ASEAN harus serius membahas perlindungan pekerja migran karena adanya perubahan geopolitik, demografi penduduk dan perubahan iklim yang menghendaki negara bertumpu pada kerja sama dengan masyarakat sipil untuk memperkuat daya tawar antarnegara.