Presiden Jokowi Disarankan Bahas Isu Perlindungan Pekerja Migran di KTT ASEAN

Terkait harapan untuk KTT ASEAN, Dinna menyampaikan ada harapan bahwa Chairman Statement 2023 mencakup komponen ASEAN Social, yakni paragraf tentang sentralitas orang (people) dan masyarakat sipil sebagai inti (core) dan penggerak (movers) dari kegiatan membangun kerja sama di ASEAN.

Dalam ASEAN Social ini agar diteguhkan pelibatan masyarakat sipil meliputi LSM, akademisi, unsur-unsur non-pemerintah lain yang relevan dalam mengevaluasi capaian ASEAN bagi people dan agar disampaikan intensi penetapan standar perlakuan dan perlindungan terhadap penduduk negara ASEAN, baik selama berada di negara-negara ASEAN maupun ketika berada di negara-negara eksternal.

“Penanganan terhadap penduduk negara ASEAN, termasuk yang menjadi pekerja migran, agar diberikan keistimewaan demi percepatan mencapai komunitas ASEAN yang berkeadilan, bermartabat, dan berkualitas hidup tinggi,” katanya.

Terkait harapan untuk ASEAN Vision Post-2025, Dinna menyampaikan perlunya indikator-indikator capaian kerja yang baru, yang sifatnya lintas sektoral, lintas pilar ASEAN, dan konkrit untuk masyarakat ASEAN.

“Jangan lagi isu pekerja migran dititipkan di pilar sosial budaya saja sementara sektor lain kurang peduli, lalu pertemuan masyarakat sipil dianggap sampingan, tetapi justru dibangun kerja-kerja lintas sektoral yang difasilitasi ASEAN dan melibatkan kalangan masyarakat sipil secara luas. Saya yakin Presiden Joko Widodo berkenan menghayati pentingnya pendekatan lintas sektor untuk nasib pekerja migran yang lebih baik,” ucapnya.

Synergy Policies (oleh PT Cipta Inspirasi Nusantara) adalah sebuah think-tank independen dan perusahaan konsultan yang berbasis di Jakarta dengan hasrat dan rekam jejak untuk menghubungkan, mengatur, dan mensinergikan ide-ide untuk kebijakan publik yang lebih baik.