Partai Garuda Bela Jokowi: Wajib Cawe-cawe Urusan Pilpres 2024

Jum'at, 05 Mei 2023 - 21:15 WIB
loading...
Partai Garuda Bela Jokowi:...
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dituding cawe-cawe urusan menjelang Pilpres 2024. Foto/Istimewa
A A A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi membela Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) yang dituding cawe-cawe urusan menjelang Pilpres 2024 . Menurut Teddy, tidak salah jika seorang presiden cawe-cawe urusan pilpres.

"Presiden dituding negatif karena cawe-cawe urus Pilpres 2024. Apa salahnya Presiden cawe-cawe urus Pilpres 2024? Dan memang harus cawe-cawe, karena itu bagian dari peran Presiden," kata Teddy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/5/2023).

Jadi, menurut dia, salah besar jika cawe-cawe dianggap hal negatif, karena memang harus cawe-cawe. "Cawe-cawe itu artinya ikut membantu mengerjakan (membereskan, merampungkan), ikut menangani," tuturnya yang juga sebagai juru bicara Partai Garuda ini.

Baca juga: Kumpulkan 6 Ketum Parpol di Istana, Jokowi Sangkal Cawe-cawe



Jadi, dia mengatakan, Jokowi wajib ikut mengerjakan bagaimana pilpres nanti berjalan dengan baik, bahkan ikut menangani agar supaya pemerintahan selanjutnya berjalan sesuai dengan rel konstitusi. Termasuk ikut mengarahkan siapa saja para tokoh yang punya semangat dan jiwa nasionalisme untuk berlaga di Pilpres 2024.

"Jadi siapa pun dari para tokoh itu yang dipilih rakyat, mereka akan menjalankan tugas sesuai dengan amanat konstitusi," ungkapnya.

Dia mengatakan, walaupun tidak diminta oleh partai politik, Presiden Jokowi mempunyai kewajiban mengarahkan sosok-sosok yang bisa dipilih oleh rakyat dan ini sudah beliau lakukan 2 tahun belakangan ini. "Apalagi jika diminta oleh partai politik, tentu lebih baik lagi. Dan saat ini, memang partai politik sengaja melibatkan presiden," jelasnya.

Sebagai presiden, kata dia, tentu Jokowi mendapatkan informasi intelijen yang valid. "Sehingga Presiden wajib cawe-cawe untuk kemaslahatan negeri ini. Tentu Presiden Jokowi punya kewajiban sesuai dengan sumpahnya dalam UUD 45, menghalau orang-orang yang jelas akan menjerumuskan dan merusak negeri ini untuk berkuasa," pungkasnya.
(rca)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Tak Hanya Mantan Presiden...
Tak Hanya Mantan Presiden dan Wapres, Prabowo Juga Undang Ketum Parpol hingga Eks Menlu
Polemik Utang Kereta...
Polemik Utang Kereta Cepat Whoosh, Jokowi Ungkap Keuntungan Sosial
KPU Tepis Tudingan Roy...
KPU Tepis Tudingan Roy Suryo Selundupkan Aturan Soal Ijazah untuk Loloskan Gibran
Minta Relawan Tak Terpancing...
Minta Relawan Tak Terpancing Isu Negatif, Gibran: Saya Sendiri Saja Tidak Pernah Menanggapi
Jelang Setahun Pemerintahan...
Jelang Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Wapres Temui Relawan Pendukung
Prabowo Beberkan Pencapaian...
Prabowo Beberkan Pencapaian Presiden Indonesia dari Soekarno hingga Jokowi di Sidang Tahunan MPR
Warga Karo Bangun Patung...
Warga Karo Bangun Patung Jokowi Senilai Rp2,5 Miliar, Simbol Terima Kasih
Ini Riwayat Pendidikan...
Ini Riwayat Pendidikan Seluruh Presiden Indonesia, Sudah Tahu?
Jokowi Apresiasi Pertemuan...
Jokowi Apresiasi Pertemuan Prabowo-Megawati
Rekomendasi
Jenguk Haji Bolot di...
Jenguk Haji Bolot di RS, Rico Ceper Ungkap Momen Mengharukan
Pendaftaran Kartu Huma...
Pendaftaran Kartu Huma Betang Sejahtera Kini Berbasis Digital, Masyarakat Kalteng Bisa Daftar Melalui humabetang.id
BMKG Pantau Potensi...
BMKG Pantau Potensi Likuefaksi usai Gempa Besar M6,7 di Palu Sulteng
Berita Terkini
Elza Syarief Mendadak...
Elza Syarief Mendadak Mundur sebagai Pengacara Sony Sonjaya, Alasannya Merasa Dibohongi
Sudewo Klaim Namanya...
Sudewo Klaim Namanya Dicatut Soal Pemerasan Jabatan Perangkat Desa, KPK: Publik Bisa Cermati Dakwaan
Pakar Hukum Dukung Kejagung...
Pakar Hukum Dukung Kejagung Terapkan TPPU untuk Ungkap Korupsi Makan Bergizi Gratis
Sony Sonjaya Diperiksa...
Sony Sonjaya Diperiksa 18 Juni, Kejagung Dalami 26 Tokoh Terkait Kasus Korupsi MBG
Konsolidasi Nasional,...
Konsolidasi Nasional, KNPI Gandeng Pemuda dan Mahasiswa Gelar Aksi Dukung Prabowo
Pengamat: Pemberantasan...
Pengamat: Pemberantasan Korupsi Tak Maksimal jika Hanya Berfokus pada Pelaku
Infografis
Tiga Jenis Putusan MK...
Tiga Jenis Putusan MK tentang Sengketa Pilpres 2024
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved