Buat Kajian Khusus Papua, Lemhannas: Sudah Dilaporkan ke Menko Polhukam hingga Wapres
loading...
Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto menyebut kajian strategis Papua telah dilaporkan ke Kemenko Polhukam, Kemhan hingga Wapres. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional ( Lemhannas ) Andi Widjajanto memastikan kajian strategis yang dikhususkan untuk Papua telah berjalan selama tahun ini. Bahkan, kajian-kajian tersebut prosesnya sudah dilaporkan perkembangannya kepada Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin.
"Sudah, sudah mulai. Sudah 7 putaran yang kami lakukan. Sudah dipaparkan ke Kemenko Polhukam, Kemhan, beberapa menteri, terakhir dengan Pak Wapres sudah rapat," kata Andi saat ditemui di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/5/2023).
Saat disinggung apakah kajian itu menyasar pada kajian Daerah Otonomi Baru (DOB) hingga eskalasi kekerasan di Papua, Andi pun tak mau mengungkapnya. Dia menyatakan, Lemhannas tak bisa mengungkap substansi apa saja yang masuk ke dalam kajian ini. Sebab, hal itu sudah diatur dalam aturan kelembagaan. "Tapi mohon maaf kajiannya tertutup belum bisa kami sampaikan ke publik," ujarnya.
Baca juga: Gubernur Lemhannas: Kekerasan di Papua Cenderung Meningkat dan Mengkhawatirkan
Kendati demikian, dia memastikan kajian ini akan terus dilakukan. Sehingga, kajian ini diharapkan bisa menciptakan bagaimana kondisi Papua yang damai dan sejahtera. "Masih, (kajian) masih lanjut. Akan ada pantauan kajian bulanan yang dilakukan oleh Lemhannas. Tapi sekali lagi kami nggak bisa menyampaikan karena aturan kelembagaan," katanya.
Sebelumnya, Andi menyebut Papua menjadi salah satu fokus kajian strategis yang akan dilakukan lembaganya di 2023. Khususnya terkait DOB. "Akan dimulai tahun depan untuk kajian Papua. Terutama terkait dengan Daerah Otonomi Baru (DOB)," ujar di Gedung Lemhannas, Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022.
"Sudah, sudah mulai. Sudah 7 putaran yang kami lakukan. Sudah dipaparkan ke Kemenko Polhukam, Kemhan, beberapa menteri, terakhir dengan Pak Wapres sudah rapat," kata Andi saat ditemui di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/5/2023).
Saat disinggung apakah kajian itu menyasar pada kajian Daerah Otonomi Baru (DOB) hingga eskalasi kekerasan di Papua, Andi pun tak mau mengungkapnya. Dia menyatakan, Lemhannas tak bisa mengungkap substansi apa saja yang masuk ke dalam kajian ini. Sebab, hal itu sudah diatur dalam aturan kelembagaan. "Tapi mohon maaf kajiannya tertutup belum bisa kami sampaikan ke publik," ujarnya.
Baca juga: Gubernur Lemhannas: Kekerasan di Papua Cenderung Meningkat dan Mengkhawatirkan
Kendati demikian, dia memastikan kajian ini akan terus dilakukan. Sehingga, kajian ini diharapkan bisa menciptakan bagaimana kondisi Papua yang damai dan sejahtera. "Masih, (kajian) masih lanjut. Akan ada pantauan kajian bulanan yang dilakukan oleh Lemhannas. Tapi sekali lagi kami nggak bisa menyampaikan karena aturan kelembagaan," katanya.
Sebelumnya, Andi menyebut Papua menjadi salah satu fokus kajian strategis yang akan dilakukan lembaganya di 2023. Khususnya terkait DOB. "Akan dimulai tahun depan untuk kajian Papua. Terutama terkait dengan Daerah Otonomi Baru (DOB)," ujar di Gedung Lemhannas, Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022.
(cip)
Lihat Juga :
