Pengamat Sebut Elite Partai Harus Dukung Ajakan Airlangga Tolak Politik Identitas

Senin, 01 Mei 2023 - 17:57 WIB
loading...
Pengamat Sebut Elite...
Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, mengajak semua pihak untuk menolak politik identitas pada Pemilu 2024. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Ajakan Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, agar sama-sama menolak politik identitas pada Pemilu 2024 dinilai harus disambut semua pihak termasuk elite partai. Hal ini dikatakan oleh Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin.

Ujang sepakat dengan ajakan Menko Perekonomian itu demi menciptakan Pemilu 2024 yang jujur dan adil. "Soal politik identitas itu saya sepakat ya jangan dilakukan. Jangan dipertajam, harus dilupakan dan harus dihindari dan ditinggalkan," kata Ujang, Senin (1/5/2023).

Tidak hanya masyarakat, Ujang menilai, menolak politik identitas juga harus didukung hingga ke level elite partai politik. Sebab, Ujang melihat hingga kini elite politik belum secara konsisten melakukan gerakan antipolitik identitas. Hal itu lanjut Ujang, terlihat dari bagaimana elite politik seakan ingin Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasang calon saja.

Baca juga: Airlangga Ajak Parpol Tinggalkan Politik Identitas: Lukanya Lama Sembuh

"Itu sama saja elite-elite politik itu seolah-olah mau menghilangkan politik identitas tapi mengonstruksi koalisinya itu hanya dua calon yang justru mempertajam politik identitas. Pasti pertarungannya akan mengarah ke politik identitas," ucap Ujang.

"Oleh karena itu kalau sepakat, misalkan hilangkan politik identitas, saya sepakat. Tetapi ya paling tidak pasangan capres-cawapresnya ada tiga, agar pertarungannya tidak terlalu keras. Ada pemecah ombak di poros yang ketiga itu," sambungnya.

Baca juga: Bertemu Demokrat, Airlangga: Golkar Buka Pintu Silaturahmi dengan Semua Parpol

Dia mengimbau kepada publik, untuk sama-sama menolak politik identitas, minimal tidak ikut serta menggelorakan isu-isu yang mengarah ke politik identitas. "Oleh karena itu, kita harus melihat secara utuh tentang politik identitas. Kalau politik identitas digunakan untuk memecah belah bangsa, harus dilawan," ujarnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Airlangga Bertolak ke...
Airlangga Bertolak ke Shanghai Tanda Tangani Pendirian WAICO
Lantik Pengurus Golkar...
Lantik Pengurus Golkar Aceh, Bahlil Instruksikan Konsolidasi dan Tambah Kursi Legislatif
Nurul Arifin Sebut Riset...
Nurul Arifin Sebut Riset SSI Bukti Bahlil Berhasil Terjemahkan Visi Prabowo ke Publik
Golkar: Capres-Cawapres...
Golkar: Capres-Cawapres Jangan Terlalu Sedikit dan Jangan juga Terlalu Banyak
Panggil Legislator yang...
Panggil Legislator yang Diduga Intimidasi Dokter Icha, Golkar Siapkan Sanksi
Dewan Etik Partai Golkar...
Dewan Etik Partai Golkar Jatuhkan Sanksi kepada 3 Kader dari Sumsel
AEI Golf Tournament...
AEI Golf Tournament 2026 Resmi Ditutup, Airlangga Hartarto: Ini Bagian Silaturahmi Lingkungan Pasar Modal
Pemerintah Bakal Bangun...
Pemerintah Bakal Bangun Pusat Finansial di Bali, PP Ditargetkan Rampung Agustus
Airlangga Sebut B50...
Airlangga Sebut B50 Bakal Hemat Devisa hingga Rp177 Triliun
Rekomendasi
AS Kembali Picu Perang...
AS Kembali Picu Perang Dagang, Kali Ini Kanada Bakal Dihantam Tarif 50%
Tim Futsal MNC University...
Tim Futsal MNC University Borong Dua Gelar Juara dalam Dua Turnamen Bergengsi
Maudy Ayunda Gandeng...
Maudy Ayunda Gandeng ITB, Kembangkan Skincare Berbasis Riset Indonesia
Berita Terkini
Tok! DPR Sahkan RUU...
Tok! DPR Sahkan RUU PFII Jadi Undang-Undang
KPK Masih Periksa 8...
KPK Masih Periksa 8 Orang Terkait OTT Lombok Barat: Bupati, Kepala Dinas, hingga Sopir
KPK Sebut OTT Bupati...
KPK Sebut OTT Bupati Lombok Barat Naik ke Tahap Penyidikan
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR RI Hari Ini Sahkan RUU PFII hingga Tetapkan Anggota KPI
Evaluasi Program MBG,...
Evaluasi Program MBG, BGN Cek Ulang Validitas 63 Juta Penerima Manfaat-Insentif SPPG
Heboh Kipas Angin Rp1,8...
Heboh Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes, KPK Ingatkan Pengadaan Barang Titik Rawan Korupsi
Infografis
Harus Melahirkan, Taliban...
Harus Melahirkan, Taliban Tolak Wanita Jadi Menteri
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved