Katib Aam PBNU Terpilih sebagai Anggota Komisi Indo-Pasifik

JAKARTA - Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf terpilih sebagai salah satu anggota Komisi Internasional Indo-Pasifik (kawasan di sekitar Samudera India dan Samudera Pasifik) yang dibentuk lembaga think tank terkemuka di Inggris, Policy Exchange.

Nama Yahya Cholil Staquf masuk sebagai wakil Indonesia dalam daftar 16 tokoh pembuat kebijakan berpengalaman dari kalangan diplomat, pemimpin dunia usaha, politisi, pemimpin militer dan sipil. Tokoh lainnya yang menjadi anggota berasal dari Inggris, Amerika Serikat dan seantero negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, termasuk Jepang, India, Korea Selatan, Australia dan Singapura. (Baca juga: 11 PWNU Usulkan Penundaan Muktamar ke-34 NU)

Gus Yahya mengatakan, tujuan dibentuknya komisi ini yakni untuk menyusun cetak biru (blueprint) pendekatan strategis baru terhadap kawasan Indo-Pasifik dengan mengkaji masalah-masalah perdagangan, diplomasi, politik, pertahanan dan keamanan yang berpusat di Indo-Pasifik. Langkah yang ditempuh antara lain membantu membangun konsensus nasional di Inggris dan internasional mengenai seluk-beluk berbagai tantangan yang muncul dari kawasan Indo-Pasifik terhadap stabilitas dan kesejahteraan dunia.

Komisi yang diketuai mantan Perdana Menteri Kanada, Stephen Harper, itu akan menggelar kegiatan-kegiatan dan kajian-kajian di berbagai arena kebijakan yang luas. Pertama, menyangkut perkembangan ekonomi dan teknologi di Indo-Pasifik, termasuk isu “industrial decoupling” atau larinya investasi industri internasional dari China ke negara-negara lain, hak cipta intelektual, tolok-ukur digital, kebijakan teknologi dan sains. (Baca juga: Konsep Indo-Pasifik ASEAN dan Kepemimpinan Indonesia)

Kedua, menyangkut politik domestik dan internasional serta diplomasi Indo-Pasifik, khususnya menyangkut format-format komunal dan mekanisme-mekanisme permusyawaratan internasional untuk mengukuhkan tata dunia yang didasarkan atas aturan hukum. Ketiga, menyangkut isu-isu pertahanan dan keamanan Indo-Pasifik, mulai dari “hard power” hingga perang informasi/politik, cyber security dan kekhawatiran- kekhawatiran baru mengenai senjata biologis dan ketahanan kesehatan.

”Komisi Indo-Pasifik ini secara tepat mengenali bahwa negara-negara seperti Jepang, India, Korea Selatan, Australia, Indonesia dan Singapura, memiliki banyak hal yang bisa ditawarkan ke arah kerja sama dagang dan kerja sama dalam menghadapi masalah-masalah politik, pertahanan dan diplomasi,” ucapnya.

Gus Yahya mengaku bersedia menerima tugas itu karena melihat peluang besar untuk secara strategis membumikan gagasan-gagasan dari Gerakan Global Islam untuk Kemanusiaan (Humanitarian Islam) yang ditekuninya selama empat tahun terakhir ini.

”Saya juga akan berkonsultasi dengan para stakeholders kepentingan nasional Indonesia, baik di kalangan politisi, pejabat pemerintahan maupun para pemimpin masyarakat sipil agar keberadaan saya dalam Komisi Indo-Pasifik ini dapat bermanfaat pula bagi kepentingan bangsa dan negara,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menyambut gembira ditunjuknya Katib ‘Am PBNU sebagai anggota komite ini. ”Ini adalah tugas sekaligus kesempatan yang sangat strategis. Katib Aam ada dalam posisi untuk ikut memengaruhi kebijakan jangka panjang Inggris terhadap kawasan Indo-Pasifik,” tuturnya.

Gus Muhaimin mengatakan, mengingat hubungan tradisional yang khusus antara Inggris dengan Amerika Serikat, pada gilirannya dapat diharapkan terjadi konsolidasi kebijakan di antara kedua negara kuat itu. Bagi Muhaimin, ini adalah pengembangan peran yang sangat progresif semenjak Gus Yahya Staquf menjalankan tugas sebagai Duta PKB untuk CDI (Centrist Democrat International), koalisi partai-partai politik internasional paling besar dengan lebih 150 partai anggota dari 70 negara, sejak 2018 lalu. ”Selamat untuk Katib Aam,” ujar Gus Muhaimin. abdul rochim