Bertemu SBY, Airlangga Ajak Bekerja Sama Loloskan RI dari Jebakan Middle Income

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengajak Partai Demokrat untuk bekerja sama meloloskan Indonesia dari middle income trap atau jebakan kelas menengah. Hal itu disampaikan Airlangga saat menemui Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Cikeas, Bogor, Sabtu (29/4/2023).

“Tahun depan, kita persimpangan jalannya bukan di ideologi, bukan masalah kekuasaan, tetapi di negara kita, mampu tidak kita menjadi negara yang lepas dari middle income trap, menjadi negara yang maju,” tutur Airlangga saat konferensi pers seusai pertemuan di kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/4/2023).

Menurut Airlangga, persimpangan jalan dalam menghadapi jebakan kelas menengah hanya bisa dihadapi Indonesia jika seluruh partai bisa bersama-sama bekerja. "Crossroad ini harus kita lalui hanya oleh kerja kita bersama. Tidak bisa hanya satu partai kerja. Atau partai yang menang pemilu kerja sendirian, itu tidak bisa,” tegas Airlangga.



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menambahkan, Partai Golkar menawarkan partai politik lain agar bisa kerja sama menghadapi middle income trap untuk kemajuan Indonesia.

Ia menegaskan, silaturahmi dengan Presiden RI ke-6 ini juga menjadi bukti bahwa meskipun posisi Golkar dan Demokrat berbeda dalam berkoalisi, namun tujuan keduanya sama, yakni untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Saat ini, Golkar tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara itu, Partai Demokrat bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Nasdem menyepakati Koalisi Perubahan.

“Mari bersama-sama, posisi tidak harus bareng, tidak harus dalam posisi sama, tapi yang paling sulit adalah dalam posisi yang berbeda kita bertujuan yang sama, untuk kemajuan dan kesejahteraan,” tutur Airlangga.

Ketum Golkar ini menegaskan, kesatuan politik pasca-Pemilu sangat penting. Menurutnya, kesatuan pasca-pemilu tidak terjadi kalau tidak dirintis dari sebelum Pemilu digelar pada 2024.

"Perbedaan kita hanya pada tanggal 14 Februari, pada saat masyarakat memilih, mencoblos, sesudah itu kita kembali bersama-sama,” tegas Airlangga.