Fahri Hamzah soal Petugas Partai: Capres Harus Klir
Rabu, 26 April 2023 - 11:30 WIB
loading...
Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengatakan bahwa presiden adalah jabatan publik tertinggi di negeri ini. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengatakan bahwa presiden adalah jabatan publik tertinggi di negeri ini. Sebab, presiden merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus.
Karena itu, calon presiden ( capres ), harus klir hubungannya dengan kekuatan di luar negara dan pemerintahan, termasuk statusnya sebagai petugas partai. "Jadi kalau (capres) kalian tidak klir hubungannya dengan kekuatan di luar negara dan pemerintahan, bahayanya adalah karena keputusan negara banyak yang tidak bisa dijelaskan," kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, dikutip Rabu (26/4/2023).
Mantan Wakil Ketua DPR ini menegaskan, negara modern harus mengakhiri dualisme dalam ruang pengambilan kebijakan politik. Bahkan, saat para pendiri bangsa ini memilih republik sebagai bentuk pemerintahan, kekuasaan tokoh-tokoh feodal seperti raja dan sultan ditiadakan, dengan niatan agar informalitas dan ruang-ruang gelap dalam kekuasaan dihentikan.
Baca juga: Soal Isu Cawapres, Joman: Prabowo Bukan Petugas Partai tapi Petugas Rakyat
"Itu syarat negara modern. Ruang gelap harus ditiadakan. Sayangnya, kita ini bangsa yang lembek, suka enggak jelas dan tidak disiplin dengan konsep-konsep dasar, sehingga mudah menjebak diri dalam persekongkolan, seperti hubungan gelap antara politik formal negara dan politik informal tokoh-tokoh belakang layar. Padahal negara modern harus sedari awal jelas soal beginian," terangnya.
Namun, Fahri menyayangkan bahwa pada milenium baru ini masih ada kekeliruan gagasan tentang republik. Partai politik punya masalah karena sebagai lumbung gagasan mereka tidak lagi memikirkan ide-ide inti dalam bernegara, sehingga yang ditampilkan pun suatu keanehan dan seperti hukum dagang.
"Akhirnya, ya kayak sekarang. Aneh-aneh apa yang ditampilkan. Naar de 'Republiek (1925), meski Tan berada di sebelah kiri. Seperti hukum dagang: 'Waktu untung kita masuk. Waktu rugi kita cabut'. Tekunlah kalian sebagai pedagang, ciptakan lapangan kerja dan bayar pajak kepada negara yang banyak,” ujarnya,
Baca juga: Partai Garuda Minta Pendukung Capres 2024 Tak Perlu Berebut Pesona Paling Sederhana
“Pragmatislah dalam memilih mana yang kalian jual dan mana yang kalian beli, yang penting untung. Buy low sell high. Tapi politik punya aturan main yang berbeda," pungkas Fahri.
Karena itu, calon presiden ( capres ), harus klir hubungannya dengan kekuatan di luar negara dan pemerintahan, termasuk statusnya sebagai petugas partai. "Jadi kalau (capres) kalian tidak klir hubungannya dengan kekuatan di luar negara dan pemerintahan, bahayanya adalah karena keputusan negara banyak yang tidak bisa dijelaskan," kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, dikutip Rabu (26/4/2023).
Mantan Wakil Ketua DPR ini menegaskan, negara modern harus mengakhiri dualisme dalam ruang pengambilan kebijakan politik. Bahkan, saat para pendiri bangsa ini memilih republik sebagai bentuk pemerintahan, kekuasaan tokoh-tokoh feodal seperti raja dan sultan ditiadakan, dengan niatan agar informalitas dan ruang-ruang gelap dalam kekuasaan dihentikan.
Baca juga: Soal Isu Cawapres, Joman: Prabowo Bukan Petugas Partai tapi Petugas Rakyat
"Itu syarat negara modern. Ruang gelap harus ditiadakan. Sayangnya, kita ini bangsa yang lembek, suka enggak jelas dan tidak disiplin dengan konsep-konsep dasar, sehingga mudah menjebak diri dalam persekongkolan, seperti hubungan gelap antara politik formal negara dan politik informal tokoh-tokoh belakang layar. Padahal negara modern harus sedari awal jelas soal beginian," terangnya.
Namun, Fahri menyayangkan bahwa pada milenium baru ini masih ada kekeliruan gagasan tentang republik. Partai politik punya masalah karena sebagai lumbung gagasan mereka tidak lagi memikirkan ide-ide inti dalam bernegara, sehingga yang ditampilkan pun suatu keanehan dan seperti hukum dagang.
"Akhirnya, ya kayak sekarang. Aneh-aneh apa yang ditampilkan. Naar de 'Republiek (1925), meski Tan berada di sebelah kiri. Seperti hukum dagang: 'Waktu untung kita masuk. Waktu rugi kita cabut'. Tekunlah kalian sebagai pedagang, ciptakan lapangan kerja dan bayar pajak kepada negara yang banyak,” ujarnya,
Baca juga: Partai Garuda Minta Pendukung Capres 2024 Tak Perlu Berebut Pesona Paling Sederhana
“Pragmatislah dalam memilih mana yang kalian jual dan mana yang kalian beli, yang penting untung. Buy low sell high. Tapi politik punya aturan main yang berbeda," pungkas Fahri.
(rca)
Lihat Juga :
