Pemerintah Harus Disiplinkan Masyarakat agar Terapkan Protokol Kesehatan
Selasa, 21 Juli 2020 - 10:27 WIB
loading...
PB IDI mengimbau masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan. Jumlah orang terpapar Covid-19 selalu di atas 1.500 orang per harinya beberapa pekan ini. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengimbau masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Jumlah orang yang terpapar Covid-19 selalu di atas 1.500 orang per harinya dalam beberapa pekan ini.
(Baca juga: Vaksin Covid-19 Tiba di Indonesia, Jalani Uji Klinik Tahap Tiga)
Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada 20 Juli 2020, jumlah orang yang terpapar Covid-19 88.214 dan sebanyak 4.239 orang meninggal dunia. Ketua Satgas PB IDI Zubairi Djoerban mengungkapkan, penularan virus yang masih tinggi di Indonesia ini karena perilaku masyarakatnya yang tak patuh pada protokol kesehatan.
Peningkatan kasus positif Covid-19 ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat. Virus Sars Cov-II ini mudah sekali menular. Beberapa negara yang abai terhadap bahaya Covid-19, seperti Brazil, mengalami lonjakan kasus yang signifikan.
(Baca juga: Kasus Covid-19 Lampaui China, Reisa Bilang Jangan Bandingkan Angka)
Zubairi menerangkan Brazil itu dari satu juta orang ke dua juta orang positif Covid-19 tidak sampai dua bulan. "Atas dasar perubahan pengetahuan (adanya penularan) airborne itu, kita belajar dari banyak negara lain. Kita harus belajar lebih ketat," tegasnya saat dihubungi SINDOnews, Senin (20/7/2020)
Dia mendorong pemerintah, melakukan pendisiplinan untuk mengubah perilaku agar masyarakat aman dan tidak tertular Covid-19. "Nantinya, setelah masyarakat patuh dengan menerapkan penggunaan masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan, itu perlu terus diawasi oleh pemerintah," ujarnya.
Di sisi lain, penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah selama ini tak henti-hentinya dihujani kritik. Yang terbaru pemerintah mengubah istilah untuk orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan positif. Sekarang, Kementerian Kesehatan menggunakan istilah suspect, probable, dan confirm.
"Mungkin agak membingungkan untuk sebagian besar masyarakat. Tujuannya, bukan untuk masyarakat. Kalau masyarakat yang utama itu bagaimana berperilaku sehat dan new normal. Saya kira itu arahnya agar lebih mudah dikomunikasikan ke negara-negara lain," pungkasnya.
(Baca juga: Vaksin Covid-19 Tiba di Indonesia, Jalani Uji Klinik Tahap Tiga)
Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada 20 Juli 2020, jumlah orang yang terpapar Covid-19 88.214 dan sebanyak 4.239 orang meninggal dunia. Ketua Satgas PB IDI Zubairi Djoerban mengungkapkan, penularan virus yang masih tinggi di Indonesia ini karena perilaku masyarakatnya yang tak patuh pada protokol kesehatan.
Peningkatan kasus positif Covid-19 ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat. Virus Sars Cov-II ini mudah sekali menular. Beberapa negara yang abai terhadap bahaya Covid-19, seperti Brazil, mengalami lonjakan kasus yang signifikan.
(Baca juga: Kasus Covid-19 Lampaui China, Reisa Bilang Jangan Bandingkan Angka)
Zubairi menerangkan Brazil itu dari satu juta orang ke dua juta orang positif Covid-19 tidak sampai dua bulan. "Atas dasar perubahan pengetahuan (adanya penularan) airborne itu, kita belajar dari banyak negara lain. Kita harus belajar lebih ketat," tegasnya saat dihubungi SINDOnews, Senin (20/7/2020)
Dia mendorong pemerintah, melakukan pendisiplinan untuk mengubah perilaku agar masyarakat aman dan tidak tertular Covid-19. "Nantinya, setelah masyarakat patuh dengan menerapkan penggunaan masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan, itu perlu terus diawasi oleh pemerintah," ujarnya.
Di sisi lain, penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah selama ini tak henti-hentinya dihujani kritik. Yang terbaru pemerintah mengubah istilah untuk orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan positif. Sekarang, Kementerian Kesehatan menggunakan istilah suspect, probable, dan confirm.
"Mungkin agak membingungkan untuk sebagian besar masyarakat. Tujuannya, bukan untuk masyarakat. Kalau masyarakat yang utama itu bagaimana berperilaku sehat dan new normal. Saya kira itu arahnya agar lebih mudah dikomunikasikan ke negara-negara lain," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
