Kepala BP2MI: Perkuat Edukasi Pekerja Migran Cegah Eksploitasi Sindikat Ilegal

JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) Benny Rhamdani berbagi rahasia menyelamatkan para calon pekerja migran Indonesia (PMI) dari eksploitasi sindikat ilegal kepada Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji. Salah satu rahasianya adalah dengan memperkuat edukasi.

‘’Saya sampaikan kepada Pak Gubernur Kalimantan Barat, Pak Sutarmidji bahwa kunci menyelamatkan kehidupan PMI dari ancaman sindikat ialah memperkuat edukasi. Ada pemahaman bersama dan kerja-kerja bersama," ujar Benny uai acara silaturahmi dengan Sutarmidji, Jumat (14/4/2023).

Benny menuturkan, BP2MI memiliki tugas yang berat dalam menghadapi para sindikat penyalur PMI ilegal. "Selain pencegahan, kita juga punya tanggung jawab menyiapkan tenaga kerja yang handal, kompeten, dan profesional. Diimbangi dengan jabatan yang baik, dan gaji yang tinggi,” kata Wakil Ketua Umum Partai Hanura ini.



Dia menambahkan, penegakan hukum menjadi hal penting yang diperhatikan. BP2MI, kata Benny, bakal melibatkan berbagai kalangan untuk melakukan orkestrasi kekuatan dalam melawan sindikat penempatan ilegal PMI.

“Saya juga menyampaikan rencana BP2MI untuk menggelar Rakortas di Kalbar. Yang menghadirkan seluruh kepala daerah kabupaten/kota dan stakeholder terkait yang ada di Kalbar," imbuhnya.

"Kita juga akan mengajak Dirjen Imigrasi, Dirjen Bea Cukai, dan Kepala Badan Perbatasan untuk hadir membicarakan pengamanan di daerah-daerah perbatasan,’’ sambungnya.

Dia menjelaskan, pemerintah telah mengetahui persis bagaimana PMI non-prosedural diberangkatkan secara diam-diam. Dia menegaskan bahwa mata rantai atau rute penempatan gelap perlu dipotong.

"Cara yang paling manjur yaitu melalui upaya perlawanan semesta. Maka, pencegahan ini memerlukan kerja kolaboratif. Kita telah mengetahui modus sindikat, korban-korban yang mereka hasilkan. Ekosistem penempatan ilegal PMI tersebut harus kita hentikan,” katanya.

Lebih lanjut dia menuturkan, jangan sampai pemerintah didikte oleh para sindikat. Dia melanjutkan, jangan beri ruang oknum aparat pemerintah bekerja sama dengan sindikat.

Dia pun menekankan, kerja-kerja tersebut bukan saja menjadi kewenangan pemerintah daerah. Wilayah perbatasan, bahkan dideteksi menjadi jalur gelap dari penempatan ilegal PMI.

“Di mana Kalimantan Barat dikenal punya banyak jalur-jalur tikus, karena anak-anak bangsa sering diberangkatkan secara inprosedural melalui jalur tikus. Naif negara yang besar ini dikendalikan sindikat. Sekali lagi tidak boleh kita bertekuk lutut pada sindikat,” ungkapnya.

Dia juga secara rinci mengungkap ada semacam misteri dalam dunia sindikat ilegal PMI ini. Jadi, lanjut dia, seolah-olah sindikat ini kebal hukum dan tak mampu disentuh aparat hukum.

“Kenapa selama ini penempatan ilegal tidak berhenti? Karena dilakukan sindikat dan mafia. Mereka dibekingi oknum aparat negara. Coba dibayangkan, jika aparat negara berkongsi dengan mafia, maka apa yang akan terjadi dengan negara ini. Sindikat tak boleh diperlakukan istimewa, mereka harus diperangi,” pungkasnya.