ICW Laporkan 55 Anggota DPR ke MKD karena Tak Patuh LHKPN
loading...
Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan sebanyak 55 pimpinan alat kelengkapan dewan DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena tidak patuh melaporkan LHKPN. Foto/SINDOphoto/Ilustrasi.dok
A
A
A
JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan sebanyak 55 pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Puluhan pimpinan AKD tersebut dilaporkan karena tidak patuh melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masa waktu 2019-2021
Pelaporan dilakukan ICW secara langsung di Ruang MKD DPR, Rabu (12/4/2023). "Kami berpandangan tindakan 55
orang itu layak dikategorikan sebagai pelanggaran hukum," ungkap Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya.
Dia mengatakan, kewajiban pelaporan LHKPN mandat langsung dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang diikuti dengan Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2020.
"Dua aturan itu menyebutkan setiap penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya dalam masa waktu satu tahun sekali dan paling lambat diserahkan pada tanggal 31 Maret," katanya.
Bukan hanya melanggar hukum, menurut dia, mengabaikan LHKPN juga bersinggungan dengan etik. Berdasarkan
Pasal 2 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Kode Etik DPR RI.
Oleh karenanya, Kurnia menilai jika ada anggota DPR RI yang mengabaikan perintah Undang-Undang termasuk kategori melanggar hukum.
Baca: 10.685 Penyelenggara Negara Belum Lapor Harta Kekayaan, Paling Banyak Legislatif
"Dalam kaitan aduan di atas, ICW merekomendasikan kepada MKD segera memanggil 55 orang pimpinan AKD DPR untuk dimintai keterangan atas ketidakpatuhan dalam
melaporkan LHKPN kepada KPK," ujarnya.
Kurnia berharap MKD dapat menggelar persidangan tersebut secara terbuka sebagai pemenuhan nilai transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.
"Jika kemudian aduan terbukti, MKD harus mengkategorikan perbuatan pelanggaran atas ketidakpatuhan melaporkan LHKPN sebagai Pelanggaran Berat seperti diatur dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b Per DPR 1/2015," ucapnya.
Berdasarkan data yang dihimpun ICW, 55 pimpinan AKD yang dianggap tak patuh melaporkan LHKPN di antaranya;
empat orang pimpinan DPR, 37 pimpinan Komisi, dua pimpinan Badan Legislasi, dua pimpinan Badan Anggaran, dua pimpinan BURT, dua pimpinan BKSAP, dua pimpinan BAKN, dan tiga orang pimpinan MKD.
Pelaporan dilakukan ICW secara langsung di Ruang MKD DPR, Rabu (12/4/2023). "Kami berpandangan tindakan 55
orang itu layak dikategorikan sebagai pelanggaran hukum," ungkap Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya.
Dia mengatakan, kewajiban pelaporan LHKPN mandat langsung dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang diikuti dengan Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2020.
"Dua aturan itu menyebutkan setiap penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya dalam masa waktu satu tahun sekali dan paling lambat diserahkan pada tanggal 31 Maret," katanya.
Bukan hanya melanggar hukum, menurut dia, mengabaikan LHKPN juga bersinggungan dengan etik. Berdasarkan
Pasal 2 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Kode Etik DPR RI.
Oleh karenanya, Kurnia menilai jika ada anggota DPR RI yang mengabaikan perintah Undang-Undang termasuk kategori melanggar hukum.
Baca: 10.685 Penyelenggara Negara Belum Lapor Harta Kekayaan, Paling Banyak Legislatif
"Dalam kaitan aduan di atas, ICW merekomendasikan kepada MKD segera memanggil 55 orang pimpinan AKD DPR untuk dimintai keterangan atas ketidakpatuhan dalam
melaporkan LHKPN kepada KPK," ujarnya.
Kurnia berharap MKD dapat menggelar persidangan tersebut secara terbuka sebagai pemenuhan nilai transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.
"Jika kemudian aduan terbukti, MKD harus mengkategorikan perbuatan pelanggaran atas ketidakpatuhan melaporkan LHKPN sebagai Pelanggaran Berat seperti diatur dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b Per DPR 1/2015," ucapnya.
Berdasarkan data yang dihimpun ICW, 55 pimpinan AKD yang dianggap tak patuh melaporkan LHKPN di antaranya;
empat orang pimpinan DPR, 37 pimpinan Komisi, dua pimpinan Badan Legislasi, dua pimpinan Badan Anggaran, dua pimpinan BURT, dua pimpinan BKSAP, dua pimpinan BAKN, dan tiga orang pimpinan MKD.
(hab)
Lihat Juga :
