Kubu Moeldoko Lihat AHY Mulai Linglung Jelang Anas Urbaningrum Bebas

JAKARTA - Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang Pimpinan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Saiful Huda Ems melihat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) mulai linglung jelang Anas Urbaningrum bebas. Anas akan menghirup udara bebas pada April 2023.

"Maka kami berpendapat, bahwa jika teman-teman media mempertanyakan pada kami, persoalan PK (peninjauan kembali, red) dan empat novum yang kami ajukan ke MA (Mahkamah Agung, red) tersebut, sebaiknya ditanyakan langsung pada AHY yang mulai linglung, sebab AHY-lah yang pertama kali mengungkap hal tersebut ke publik," ujar Saiful Huda, Selasa (4/4/2023).

Dia mengaku sebagai pengurus DPP Partai Demokrat KLB Deli Serdang masih disibukkan oleh banyak pekerjaan untuk memberdayakan Partai Demokrat KLB yang diketuai oleh Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dan Sekjen Johni Allen Marbun agar benar-benar dapat memberikan manfaat yang besar untuk kemajuan bangsa dan negara.



"Sudah berpuluh tahun Partai Demokrat terpuruk karena perilaku beberapa anggota keluarga yang secara paksa dan membabi buta berusaha menguasai Partai Demokrat dengan cara menguasai seluruh pucuk pimpinan partai dan merubah AD/ART secara sepihak tanpa sepengetahuan para pengurus dan peserta kongres Partai Demokrat," ujarnya.

Saiful Huda membeberkan yang terjadi kemudian Partai Demokrat yang pada awalnya penuh dengan figur tokoh politisi-politisi ulung dan profesional saat ini menjadi lemah dan tak berdaya. "Karena itu mereformasi total Partai Demokrat dan membersihkannya dari politisi-politisi penghamba SBY merupakan fokus tugas kerja keras kami semenjak Partai Demokrat KLB kami selenggarakan," tegasnya.

Ia mengungkapkan kemungkinan besar Anas Urbaningrum yang merupakan mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat akan bebas pada 10 April 2023. "Semua rahasia korupsi Wisma Atlet Hambalang beserta beberapa kasus mega korupsi lainnya di masa kepemimpinan nasional SBY konon akan dibukanya ke publik," tuturnya.



Hal tersebut, kata Saiful Huda tentu akan memberikan sentuhan terindah lagi bagi eksistensi Partai Demokrat KLB pimpinan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, dan akan lebih mempunyai daya hajar yang dahsyat bagi para politisi kubu AHY penghamba SBY yang memberhalakan politik dinasti dan tirani.

"Hal-hal tersebut di ataslah kiranya yang lebih harus kami fokuskan dalam agenda kerja Partai Demokrat KLB ke depan, daripada melayani AHY yang mulai linglung dan yang akan terus dag dig dug hatinya berguncang menanti Anas Urbaningrum yang akan segera bebas, dan menghempaskan berbagai fakta mega korupsi tempo dulu yang mengarah pada singgasana kepemimpinan bapaknya," imbuhnya.

Saiful Huda kemudian membuat analogi dengan rangkaian kalimat 'hidup bagai gema di lembah pegunungan, semua suara akan kembali pada dirinya sendiri. Siapa yang pernah menciptakan kehancuran partai dan yang pernah menjauhkannya dari denyut nadi persoalan rakyat, akan hancur oleh perlawanan atas perbuatannya sendiri'.

"Mari kita nantikan serial AHY yang mulai linglung, dag dig dug hatinya berguncang, Anas Urbaningrum tak lama lagi akan bebas dan bergabung dengan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Koboi-koboi politisi Cikeas akan siap-siap lari dan bersembunyi di balik tameng-tameng tipis dan rapuh kepalsuannya sendiri selama ini," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan ada upaya yang dilakukan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap kepengurusan DPP Partai Demokrat. "Sebulan lalu pada 3 Maret 2023 kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dan dokter Jhonny Allen Marbun masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat," ujar AHY kepada awak media dalam pernyataan di Kantor DPP Partai Demokrat, Senin (3/4/2023).

Ia mengungkapkan upaya tersebut dilakukan pasca KLB Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara yang merupakan abal-abal dan ilegal serta gagal total pada 2021. "Kali ini mereka mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA). PK ini adalah upaya terakhir untuk menguji putusan Kasasi MA dengan nomor perkara 487/K-PUN 2022 yang telah diputus pada 29 September 2022," jelas AHY.