Sambangi PTUN Terkait PK Moeldoko, AHY: Kami Tidak Gentar

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta di Rawamangun, Jakarta Timur. Hal itu menindaklanjuti upaya Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.

Tampak AHY bersama sejumlah tim kuasa hukum DPP Partai Demokrat memasuki mobil yang sudah terparkir di halaman Kantor DPP Partai Demokrat. AHY mengatakan, pihaknya menyadari risiko yang harus ditanggung dalam mengusung bakal calon presiden (bacapres) yang tidak dikehendaki rezim penguasa.

"Bahkan sejak tahun lalu, perwakilan kami di tim kecil Koalisi Perubahan pun, sudah menyampaikan risiko ini; bahwa bukan mungkin sekelompok penguasa akan meradang dan KSP Moeldoko akan mengajukan PK-nya untuk menghambat laju Koalisi Perubahan. Kini, dugaan kami itu terbukti," katanya, Senin (3/4/2023).



AHY mengaku bersama seluruh pimpinan, pengurus dan kader Partai Demokrat siap lahir dan batin, untuk mempertahankan kedaulatan partai dengan segala cara dan sumber daya yang ada. "Kami tidak gentar. Kami akan hadapi segala tantangan dan risiko yang ada di depan mata. Kesadaran ini semakin memperkokoh tekad dan semangat kami. Menjadi lebih giat memperjuangkan harapan rakyat," ucap AHY.

AHY melihat banyak sekali persoalan rakyat yang saat ini perlu dicari solusinya seperti inflasi meningkat, harga-harga naik; sementara daya beli masyarakat menurun karena pendapatan juga menurun. "Angka pengangguran meningkat; kemiskinan semakin naik. Hutang negara semakin meroket. Sejatinya, pada persoalan-persoalan rakyat itulah, Demokrat dan Koalisi Perubahan memfokuskan dirinya," jelas AHY.



Jika ditengah fokus kerja pihaknya ada oknum penguasa, yaitu Kepala Staf Presiden Moeldoko berupaya mengambil alih partai maka dengan terpaksa AHY mengaku akan menghadapi secara hukum.

"Kami yakin, Gusti Allah mboten sare. Tuhan tidak pernah tidur. Kebenaran yang hakiki, tidak akan pernah bisa dimanipulasi terhadap perilaku oknum penguasa. Pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini bukanlah individu, kelompok elite atau golongan. Melainkan, rakyat Indonesia. Maka, kepada rakyat, kami meminta dukungan dan bantuan. Bersama rakyat, kami berjuang," terangnya.

AHY mengaku telah mempercayakan kepada Tim Hukum, mewakili Partai Demokrat untuk menyerahkan kontra memori PK kepada Mahkamah Agung melalui PTUN Jakarta.

"Kepada para pemangku hajat hukum di republik ini, dengan segenap kerendahan hati, kami mengetuk hati nurani dan akal sehat Yang Mulia. Semoga Yang Mulia istiqomah dan menolak segala bentuk intervensi politik; agar kelak menghadirkan keputusan hukum; yang berpegang teguh, pada asas kebenaran dan keadilan," ucapnya

Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Hamdan Zoelva mengatakan, pihaknya meyakini empat novum atau bukti yang menjadi dasar Moeldoko mengajukan Peninjauan Kembali tidak sah.