Partai Ummat Minta Presiden Jaga Jarak dengan Kandidat Pilpres 2024

JAKARTA - Ketua Bidang Politik Partai Ummat Hilmi R Ibrahim meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menunjukkan dukungan kepada tokoh yang berpotensi menjadi kandidat Pilpres 2024. Dia berharap Presiden Jokowi melapangkan jalan dan bersikap netral kepada siapa pun yang dipilih oleh rakyat.

Sebab, kata dia, seorang presiden adalah milik semua golongan. "Presiden tugasnya adalah memastikan seluruh program dan kebijakannya berhasil dan berakhir dengan baik, sementara Presiden terpilih yang akan datang dapat melanjutkan, ataupun memperbaiki," kata Hilmi dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/4/2023).

Hal tersebut dikatakan Hilmi merespons kehadiran Presiden Jokowi dalam acara Silaturahmi Ramadan di Kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Minggu (2/4/2/2023). Selain Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan selaku tuan rumah, acara silaturahmi itu dihadiri Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.



Partai Ummat meminta agar Presiden Jokowi tidak usah terlalu khawatir atau ragu kalau bukan calon yang dikehendakinya menjadi presiden sehingga programnya tidak akan jalan. "Anggaplah program yang sudah dikerjakan selama 10 tahun itu sebagai legacy dan serahkan kepada masyarakat untuk menilai. Jangan terlalu memastikan siapa yang akan menggantikannya," ujar Hilmi.

Menurutnya, Presiden Jokowi perlu menjaga jarak dengan para tokoh yang berpotensi menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) 2024. Dia mengatakan, tidak boleh ada satu kandidat yang didukung, dan ada kandidat yang tidak didukung.

"Presiden harus menjaga kehormatannya, dengan berdiri pada posisi yang sama untuk semua capres," imbuhnya.

Dia berpendapat, jika Presiden Jokowi mendukung salah satu capres, maka itu di luar ekspektasi publik. Dia mengaku memberikan pesan itu agar masyarakat sangat riang menghadapi proses Pilpres 2024.



Hilmi mengingatkan para tokoh yang berpotensi menjadi capres akan diuji publik saat mengikuti debat kandidat pilpres dalam menyampaikan gagasannya. Jangan sampai terkesan ada capres dikehendaki dan tidak.

Ia mengaku mencemaskan kemungkinan munculnya dendam baru dari capres yang tidak dikehendaki tapi justru memenangkan kontestasi. "Yang baik itu Presiden memberikan jarak yang sama dengan semua capres. Tidak ada yang didukung atau yang tidak didukung sehingga dapat mempengaruhi obyektivitas instrumen pelaksana pemilu," tutur Hilmi.

Untuk itu, Partai Ummat meminta Presiden Jokowi agar tidak mendukung capres tertentu. "Tataplah demokrasi Indonesia ke depan. Jadikan Indonesia sebagai negara maju dalam berdemokrasi," katanya.