Atasi Masalah Pangan, Duet Prabowo-Trenggono Garap Food Estate Sudah Tepat
Minggu, 19 Juli 2020 - 08:29 WIB
loading...
Langkah Presiden Jokowi Presiden menunjuk Menhan Prabowo Subianto dan Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono garap Program Food Estate untuk atasi masalah pangan di masa Pandemi Covid-19 sudah tepat. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Politik Adi Prayitno menilai menilai Program Food Estate bisa menjadi solusi untuk mengatasi ketergantungan impor pangan, terutama di masa Pandemi Covid-19.
Maka itu, langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang dikomandoi duet Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono sebagai pimpinan program lumbung pangan nasional melalui Food Eestate sudah tepat.
Food Estate dianggap memiliki nilai strategis secara geostrategi dan geopolitik bagi bangsa Indonesia. Sehingga dianggap layak dipercayakan ke Kemhan untuk menjadi leading sector yang akan mengoordinasikan kementerian-kementerian terkait. (Baca juga infografis: Pemerintah Kembangkan Food Estate untuk Ketahanan Pangan)
"Itu untuk jangka panjang memang kita harus mulai mengamputasi ketergantungan impor di semua sektor, kan pangan banyak sekali macam-macamnya. Tapi yang paling penting untuk jangka menengah, terutama di masa pandemi begini kita di Indonesia jangan sampai kekurangan pangan," ujar Adi, Minggu (19/7/2020).
Dia yakin Kemhan yang dipimpin duet Prabowo-Trenggono itu mampu mengemban tugas yang diberi oleh Jokowi. Sebab, Prabowo selain ahli pertahanan dinilai mempunyai kemampuan yang tidak kalah hebat di bidang pertanian. Trenggono pun punya skill dalam manajemen, khususnya untuk pembiayaan yang mumpuni. "Prabowo itu kalau dibelah passionnya ada di pertahanan dan pertanian. Dari dulu memang visi misinya soal ketahanan pangan dan keamanan. Passion dan style Prabowo ya dua hal itu," imbuhnya. (Baca juga: Prabowo Ikut Jokowi Tinjau Food Estate, Dahnil: Pangan Urusan Menhan)
Adi berpendapat, Prabowo sosok yang total dan berpengalaman dalam bertugas sejak ditunjuk jadi menteri. "Wajar kalau kemudian presiden mempercayakan program ketahanan pangan ini kepada Prabowo. Karena Prabowo ini dianggap menteri yang relatif total dan all out bisa bekerja di tengah pandemi," ujar Adi.
Dia mengatakan, salah satu bukti totalitas Prabowo bertugas menjadi Menhan adalah menyisihkan 80% anggaran Kemhan untuk mengantisipasi pandemi Covid-19. Hal itu dinilai merupakan keseriusan Prabowo dalam bekerja. "Artinya presiden ini cukup percaya dengan kerja-kerja Prabowo di tengah pandemi. Makanya kemudian Prabowo juga diminta untuk menjadi koordinator program ketahanan pangan. Saya kira beralasan," ujarnya.
Food Estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan bahkan peternakan di suatu kawasan. Rencananya Food Estate ini akan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.
Sekadar diketahui sebelumnya, Pakar Hukum tata negara Refli Harun melalui akun YouTubenya menilai status Prabowo sebagai pimpinan program lumbung pangan nasional tidak melanggar aturan. Bahkan dia menyebut Prabowo layak karena memiliki latar belakang di HKTI. "Dari perspektif hukum tata negara tidak ada masalah," kata Refli di akun YouTube.
Dia menyebut sistem pemerintah presidensial membuat menteri tidak memiliki kekuasaan yang independen. Dia berkata kekuasaan menteri mengalir dari presiden selaku orang nomor satu. "Menteri hanyalah pembantu presiden," ujarnya.
Maka itu, langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang dikomandoi duet Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Wamenhan Sakti Wahyu Trenggono sebagai pimpinan program lumbung pangan nasional melalui Food Eestate sudah tepat.
Food Estate dianggap memiliki nilai strategis secara geostrategi dan geopolitik bagi bangsa Indonesia. Sehingga dianggap layak dipercayakan ke Kemhan untuk menjadi leading sector yang akan mengoordinasikan kementerian-kementerian terkait. (Baca juga infografis: Pemerintah Kembangkan Food Estate untuk Ketahanan Pangan)
"Itu untuk jangka panjang memang kita harus mulai mengamputasi ketergantungan impor di semua sektor, kan pangan banyak sekali macam-macamnya. Tapi yang paling penting untuk jangka menengah, terutama di masa pandemi begini kita di Indonesia jangan sampai kekurangan pangan," ujar Adi, Minggu (19/7/2020).
Dia yakin Kemhan yang dipimpin duet Prabowo-Trenggono itu mampu mengemban tugas yang diberi oleh Jokowi. Sebab, Prabowo selain ahli pertahanan dinilai mempunyai kemampuan yang tidak kalah hebat di bidang pertanian. Trenggono pun punya skill dalam manajemen, khususnya untuk pembiayaan yang mumpuni. "Prabowo itu kalau dibelah passionnya ada di pertahanan dan pertanian. Dari dulu memang visi misinya soal ketahanan pangan dan keamanan. Passion dan style Prabowo ya dua hal itu," imbuhnya. (Baca juga: Prabowo Ikut Jokowi Tinjau Food Estate, Dahnil: Pangan Urusan Menhan)
Adi berpendapat, Prabowo sosok yang total dan berpengalaman dalam bertugas sejak ditunjuk jadi menteri. "Wajar kalau kemudian presiden mempercayakan program ketahanan pangan ini kepada Prabowo. Karena Prabowo ini dianggap menteri yang relatif total dan all out bisa bekerja di tengah pandemi," ujar Adi.
Dia mengatakan, salah satu bukti totalitas Prabowo bertugas menjadi Menhan adalah menyisihkan 80% anggaran Kemhan untuk mengantisipasi pandemi Covid-19. Hal itu dinilai merupakan keseriusan Prabowo dalam bekerja. "Artinya presiden ini cukup percaya dengan kerja-kerja Prabowo di tengah pandemi. Makanya kemudian Prabowo juga diminta untuk menjadi koordinator program ketahanan pangan. Saya kira beralasan," ujarnya.
Food Estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan bahkan peternakan di suatu kawasan. Rencananya Food Estate ini akan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.
Sekadar diketahui sebelumnya, Pakar Hukum tata negara Refli Harun melalui akun YouTubenya menilai status Prabowo sebagai pimpinan program lumbung pangan nasional tidak melanggar aturan. Bahkan dia menyebut Prabowo layak karena memiliki latar belakang di HKTI. "Dari perspektif hukum tata negara tidak ada masalah," kata Refli di akun YouTube.
Dia menyebut sistem pemerintah presidensial membuat menteri tidak memiliki kekuasaan yang independen. Dia berkata kekuasaan menteri mengalir dari presiden selaku orang nomor satu. "Menteri hanyalah pembantu presiden," ujarnya.
(cip)
Lihat Juga :
