Eks Wakapolri Minta Kasus Djoko Tjandra Tak Dikaitkan Pergantian Kapolri
loading...
A
A
A
JAKARTA - Mantan Wakil Kapolri (Wakapolri) sekaligus anggota Komisi III DPR Adang Daradjatun meminta agar kasus lolosnya buron kakap Djoko Tjandra yang melibatkan perwira tinggi Polri tidak dikait-kaitkan dengan pergantian Kapolri. Karena, kasus ini pun langsung ditangani di internal Polri dan pihak terkait ditindak tegas.
“Saya rasa tidak (kaitan pergantian Kapolri). Saya cukup lama di kepolisian. Saya lihat kasus ini para pejabat yang diperiksa propam itu boleh dibilang bahwa orang per orang masalah ada kaitannya dengan yang lain saya rasa tidak,” kata Adang dalam dalam Polemik MNC Trijaya yang bertajuk “Ironi Djoko Tjandra dan Tim Pemburu Koruptor” secara virtual di Jakarta, Sabtu (18/7/2020). (Baca juga: Disebut Kehilangan Buron Besar, Kejagung: Petugas Terkadang Lelah)
Adang melanjutkan, dirinya yang pernah duduk sebagai Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri dalam rentang waktu yang cukup lama, sehingga dia tahu persis bahwa pada saat memilih junior yang akan naik sebagai perwira tinggi itu sangat ketat prosesnya. “Jadi kalau dihubung-hubungkan dengan itu saya rasa jangan,” pinta politikus PKS itu.
Menurut Adang, setiap kali ada pergantian Kapolri, selalu saja dirinya membaca di media mainstream bahwa prosesi itu dikaitkan dengan kasus-kasus yang terjadi. Jadi baiknya, hal seperti itu tidak perlu menjadi suatu kajian atau polemik.
“Itu sepetinya panjang bagaimana kita menyiapkan RUU lalu buku biru Polri tentang institusi, struktur, dan kultur, serta masalah saat ini kultur belum selesai,” imbuhnya.
Adapun track record oknum yang terlibat kasus Djoko Tjandra itu, Adang mengaku tidak tahu karena saat dirinya menjabat di Polri, mereka masih sangat junior. Karena memang, perbedaan usia pun terlalu jauh dengan dirinya. Tapi, dia akan mengawasi bagaimana Propam bisa mengungkap kasus itu di internal Polri.
“Enggak mungkinlah seorang perwira tinggi melakukan seperti itu, kecuali baru keluar Akabri atau Polri yang masih di bawah rasanya masih oke. Ini perwira tinggi, namanya perwira tinggi dia memiliki suatu sikap dan metal yang kuat. Karena mau apalagi di atas tinggi enggak ada lagi tuh,” ujarnya.
“Saya rasa tidak (kaitan pergantian Kapolri). Saya cukup lama di kepolisian. Saya lihat kasus ini para pejabat yang diperiksa propam itu boleh dibilang bahwa orang per orang masalah ada kaitannya dengan yang lain saya rasa tidak,” kata Adang dalam dalam Polemik MNC Trijaya yang bertajuk “Ironi Djoko Tjandra dan Tim Pemburu Koruptor” secara virtual di Jakarta, Sabtu (18/7/2020). (Baca juga: Disebut Kehilangan Buron Besar, Kejagung: Petugas Terkadang Lelah)
Adang melanjutkan, dirinya yang pernah duduk sebagai Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri dalam rentang waktu yang cukup lama, sehingga dia tahu persis bahwa pada saat memilih junior yang akan naik sebagai perwira tinggi itu sangat ketat prosesnya. “Jadi kalau dihubung-hubungkan dengan itu saya rasa jangan,” pinta politikus PKS itu.
Menurut Adang, setiap kali ada pergantian Kapolri, selalu saja dirinya membaca di media mainstream bahwa prosesi itu dikaitkan dengan kasus-kasus yang terjadi. Jadi baiknya, hal seperti itu tidak perlu menjadi suatu kajian atau polemik.
“Itu sepetinya panjang bagaimana kita menyiapkan RUU lalu buku biru Polri tentang institusi, struktur, dan kultur, serta masalah saat ini kultur belum selesai,” imbuhnya.
Adapun track record oknum yang terlibat kasus Djoko Tjandra itu, Adang mengaku tidak tahu karena saat dirinya menjabat di Polri, mereka masih sangat junior. Karena memang, perbedaan usia pun terlalu jauh dengan dirinya. Tapi, dia akan mengawasi bagaimana Propam bisa mengungkap kasus itu di internal Polri.
“Enggak mungkinlah seorang perwira tinggi melakukan seperti itu, kecuali baru keluar Akabri atau Polri yang masih di bawah rasanya masih oke. Ini perwira tinggi, namanya perwira tinggi dia memiliki suatu sikap dan metal yang kuat. Karena mau apalagi di atas tinggi enggak ada lagi tuh,” ujarnya.
(nbs)