Wujudkan Program Indonesia Sentris, Pemerintah Percepat Pembangunan di Papua

JAKARTA - Pemerintah terus berupaya membangun Indonesia secara merata. Hal itu sejalan dengan program Indonesia Sentris yakni, membangun Indonesia dari pinggiran utamanya di Papua.

Staf khusus Wakil Presiden Masykuri Abdillah menyatakan kebijakan-kebijakan pemerintah di era Reformasi sudah jauh lebih baik dibandingkan era Orde Baru. Menurut dia, saat Orde Baru pendekatan dilakukan menggunakan pendekatan keamanan sedangkan saat ini memakai pendekatan keamanan dan kultural humanistik.

Hal ini ditandai dengan pemberian status otonomi khusus (Otsus) yang dikuti dengan penyesuaian kebijakan dan penambahan anggaran pendanaan.



“Pemerintah Indonesia telah menyusun quick wins yang bersifat terobosan dan terfokus agar pembangunan benar-benar dapat berlangsung cepat dan dirasa oleh Orang Asli Papua (OAP),” ujar Guru Besar hukum Islam di UIN Jakarta dalam Webinar The Urgency of Papua in Indonesia-centric Development, Kamis (23/3/2023).

Tidak hanya itu, pemerintah juga berusaha melaksanakan strategi percepatan pembangunan dengan lima kerangka yaitu, SDM unggul, inovatif, berkarakter dan kontekstual Papua. Transformasi ekonomi berbasis wilayah adat dari hulu ke hilir. Insfrastruktur dasar dan ekonomi.



Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, serta tata kelola pemerintahan dan keamanan dengan tetap menghormati HAM dan terus menyinergikan tokoh-tokoh agama dan adat di Papua.

“Tokoh agama di Papua sangat memiliki peran dalam mendorong pembangunan dengan menyadari peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui program-program baik di pelatihan kerja sama BLK dan training guru baik dilakukan oleh Pemerintah maupun LSM-LSM lokal di Papua,” katanya.

Dia mengakui, selama 20 tahun Otsus hasil pembangunan di Papua dan Papua Barat belum sepenuhnya mencapai target. Melihat data BPS 2020 Papua dan Papua Barat masih memiliki angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih pada peringkat rendah.

Ketua Pemuda Mandala Trikora Papua Ali Kabiay menilai tingginya intensitas kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Papua menunjukkan kecintaan Pemerintah Indonesia terhadap tanah Papua selain wilayah timur lainnya seperti IKN, Sulawesi, dan Maluku. Menurut dia, kemajuan di Papua akan menjadi tolak ukur keberhasilan program Indonesia sentris yang dicanangkan pemerintah.

”Aksi anarkis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) seperti membakar rumah sakit dan pasar sangat menghambat pembangunan di Papua, baik secara ekonomi maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Termasuk juga menghancurkan pembangunan yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Indonesia,” ucapnya.

Menurut dia, aparat keamanan baik TNI maupun Polri bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) di Papua sudah banyak melakukan pendekatan kesejahteraan. Tujuannya adalah memberikan keamanan demi menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di Papua sehingga tidak mudah terprovokasi.

“Ingat, merdeka bukan jaminan kesejahteraan, itu omong kosong, lihat Timor Leste. Yang ingin merdeka itu pihak asing bukan orang asli Papua. Makanya, integrasi Papua dalam NKRI itu sudah jalan Tuhan, anugerah Tuhan,” katanya.

Senada, Ketua Persatuan Alumni Papua (PAP) Surabaya, Oktovianus Halley yang menyatakan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin telah meletakkan dua model pendekatan dalam upaya pembangunan Papua yaitu pendekatan infrastruktur dan pendekatan SDM. Menurut dia, pembangunan di Papua juga berbasis kolaborasi antar institusi, lembaga, organisasi agama serta kemasyarakatan.

“Sebagai warga Papua, kami berharap, Pemerintah Indonesia terus melanjutkan pembangunan di Papua dengan mengedepankan kebutuhan warga masyarakat dan meningkatkan pengawasan kebijakan. Selain itu, OAP agar tidak malas dan bosan menjadi pendukung serta pengawal pembangunan Papua hingga tepat sasaran,” katanya.