Putusan Sidang Paripurna Tak Ditanggapi MPR, DPD Harus Tegas

Menurutnya, pimpinan MPR harus segera merespons masalah ini. Sebab pergantian wakil ketua MPR dari unsur DPD merupakan hasil Sidang Paripurna DPD.

"Ini keputusan lembaga. Bukan keputusan orang per orang. Selama tidak ada sidang paripurna DPD untuk membatalkan keputusan sidang paripurna sebelumnya, maka ya pimpinan MPR harus menindaklanjuti," ungkapnya.

Menjawab pertanyaan apakah masalah ini akan bisa menjadi preseden buruk hubungan MPR dengan DPD, Ajbar mengatakan tidak mengharapkan hal itu terjadi. "Kami harap MPR segera merespons cepat masalah ini. Jalan terbaiknya adalah rapat lintas fraksi dan kelompok MPR," katanya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR, Tifatul Sembiring memandang perlunya digelar rapat gabungan untuk menyelesaikan polemik pergantian Wakil Ketua MPR dari kelompok DPD, Fadel Muhammad dengan Tamsil Linrung. DPD melalui Sidang Paripurna telah mengganti Fadel dengan Tamsil. Namun dalam prosesnya Fadel tidak bisa menerima putusan ini dan melakukan proses hukum.

Tifatul setuju jika persoalan pergantian Wakil Ketua MPR diselesaikan secepatnya melalui rapat gabungan. Pimpinan MPR bisa mengundang elemen kelompok DPD dan pimpinan fraksi di MPR.

"Dalam hal ini yang mengundang Ketua MPR. Tapi bisa juga diusulkan pimpinan MPR yang lain. Bisa juga fraksi-fraksi yang mengusulkan. Akan lebih cepat kalau yang mengusulkan Ketua MPR," ujarnya, Jumat (3/3/2023).

Ketua Fraksi PAN MPR John Erizal mengatakan persoalan ini akan dibicarakan dengan pimpinan-pimpinan fraksi di MPR. "Kita akan bicarakan lebih dulu dengan teman-teman, sebenarnya aturan yang berlaku itu seperti apa, lalu kebijakan-kebijakan politik seperti apa yang akan kita ambil," ujarnya.

Sepanjang pergantian Fadel dengan Tamsil dilakukan sesuai dengan aturan, kata John, Fraksi PAN MPR akan mendukung. "Pola di internal kita seperti itu," ucapnya.