Gibran Jawab Tudingan Demokrat soal Proyek Hambalang Mangkrak
loading...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mengunjungi megaproyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/3/2016). Foto/Setpres
A
A
A
JAKARTA - Tenaga Ahli Madya Kedeputian I Bidang Infrastruktur Kantor Staf Presiden ( KSP ) Gibran Sesunan menjawab tudingan Partai Demokrat mengenai mangkraknya megaproyek Gedung Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang , Bogor, Jawa Barat. Demokrat menuding Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sebagai penyebab mangkraknya megaproyek peninggalan pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
"Terdapat masalah teknis dan masalah hukum pada proyek Hambalang sehingga pemerintah harus betul-betul teliti dan berhati-hati dalam memutuskan apakah proyek ini bisa dan layak dilanjutkan atau tidak," kata Gibran Sesunan kepada SINDOnews, Jumat (17/3/2023) malam.
Yang jelas, lanjut Gibran, apa yang terjadi pada proyek Hambalang menjadi pelajaran sekaligus pengingat bagi pemerintah agar masalah seperti itu tidak terulang kembali. "Untuk itu, terhadap proyek-proyek infrastruktur yang dibangun, pemerintah terus memastikan empat hal," tuturnya.
Pertama, dia mengatakan sukses konstruksi. "Bahwa pembangunan infrastruktur harus dapat berjalan dengan baik dengan hasil yang bermutu," jelasnya.
Kedua, sukses hukum dan administrasi. "Bahwa pembangunan infrastruktur harus mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkapnya.
Ketiga, sukses utilisasi. "Bahwa pembangunan infrastruktur harus dapat dimanfaatkan secara maksimal dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas," imbuhnya.
Keempat, sukses komunikasi. "Bahwa pembangunan infrastruktur, baik proses maupun hasilnya, harus disampaikan dengan baik kepada masyarakat luas," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat menuding Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sebagai penyebab mangkraknya megaproyek Gedung Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Partai berlambang bintang mercy itu beralasan bahwa Pemerintah Jokowi punya tanggung jawab menyelesaikan megaproyek peninggalan pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
"Terdapat masalah teknis dan masalah hukum pada proyek Hambalang sehingga pemerintah harus betul-betul teliti dan berhati-hati dalam memutuskan apakah proyek ini bisa dan layak dilanjutkan atau tidak," kata Gibran Sesunan kepada SINDOnews, Jumat (17/3/2023) malam.
Yang jelas, lanjut Gibran, apa yang terjadi pada proyek Hambalang menjadi pelajaran sekaligus pengingat bagi pemerintah agar masalah seperti itu tidak terulang kembali. "Untuk itu, terhadap proyek-proyek infrastruktur yang dibangun, pemerintah terus memastikan empat hal," tuturnya.
Pertama, dia mengatakan sukses konstruksi. "Bahwa pembangunan infrastruktur harus dapat berjalan dengan baik dengan hasil yang bermutu," jelasnya.
Kedua, sukses hukum dan administrasi. "Bahwa pembangunan infrastruktur harus mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkapnya.
Ketiga, sukses utilisasi. "Bahwa pembangunan infrastruktur harus dapat dimanfaatkan secara maksimal dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas," imbuhnya.
Keempat, sukses komunikasi. "Bahwa pembangunan infrastruktur, baik proses maupun hasilnya, harus disampaikan dengan baik kepada masyarakat luas," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat menuding Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sebagai penyebab mangkraknya megaproyek Gedung Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Partai berlambang bintang mercy itu beralasan bahwa Pemerintah Jokowi punya tanggung jawab menyelesaikan megaproyek peninggalan pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
Explore More