Disentil PPP, Demokrat Tuding Pemerintah Jokowi Penyebab Proyek Hambalang Mangkrak
Jum'at, 17 Maret 2023 - 20:24 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mengunjungi megaproyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/3/2016). Foto/Setpres
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrat menuding Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sebagai penyebab mangkraknya megaproyek Gedung Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang , Bogor, Jawa Barat. Partai berlambang bintang mercy itu beralasan bahwa Pemerintah Jokowi punya tanggung jawab menyelesaikan megaproyek peninggalan pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) ini.
"Adapun yang membuat mangkrak Wisma Atlet Hambalang adalah pemerintahan selanjutnya, kenapa tidak menyelesaikanya, itu kan proyek pemerintah, anggaran negara, kenapa tidak diselesaikan," kata Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron saat dihubungi, Jumat (17/3/2023).
Di era Presiden SBY, kata Herman, megaproyek Hambalang itu tak bisa dilanjutkan lantaran ada masalah hukum. Apalagi, sambungnya, megaproyek itu telah diberi garis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca juga: AHY Kritik Program Pemerintahan Jokowi, PPP: Proyek Hambalang Lebih Nyata Grusa-grusunya
Dia menuturkan, pembangunan bisa dilakukan kembali setelah skandal korupsi atas proyek itu rampung. "Dan ketika masalah hukum selesai semestinya pembangunanya diselaikan oleh pemerintah saat ini," kata Herman.
Dia mengatakan, hukum pembangunan negara harus kesinambungan. Pemerintah saat ini, kata dia, harus menyelesaikan program atau proyek yang diwariskan pemerintah sebelumnya.
"Banyak contoh, misalnya Bendungan Jati Gede yang belum selesai di era Presiden SBY, kalau dilanjutkan pasti selesai, kalau mau dibuat mangkrak juga bisa, sangat tergantung pemerintah selanjutnya," tuturnya.
Baca juga: Demokrat Geram Kena Sentil PPP soal Proyek Hambalang
"Adapun yang membuat mangkrak Wisma Atlet Hambalang adalah pemerintahan selanjutnya, kenapa tidak menyelesaikanya, itu kan proyek pemerintah, anggaran negara, kenapa tidak diselesaikan," kata Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron saat dihubungi, Jumat (17/3/2023).
Di era Presiden SBY, kata Herman, megaproyek Hambalang itu tak bisa dilanjutkan lantaran ada masalah hukum. Apalagi, sambungnya, megaproyek itu telah diberi garis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca juga: AHY Kritik Program Pemerintahan Jokowi, PPP: Proyek Hambalang Lebih Nyata Grusa-grusunya
Dia menuturkan, pembangunan bisa dilakukan kembali setelah skandal korupsi atas proyek itu rampung. "Dan ketika masalah hukum selesai semestinya pembangunanya diselaikan oleh pemerintah saat ini," kata Herman.
Dia mengatakan, hukum pembangunan negara harus kesinambungan. Pemerintah saat ini, kata dia, harus menyelesaikan program atau proyek yang diwariskan pemerintah sebelumnya.
"Banyak contoh, misalnya Bendungan Jati Gede yang belum selesai di era Presiden SBY, kalau dilanjutkan pasti selesai, kalau mau dibuat mangkrak juga bisa, sangat tergantung pemerintah selanjutnya," tuturnya.
Baca juga: Demokrat Geram Kena Sentil PPP soal Proyek Hambalang
Lihat Juga :
