Gibran Jawab Tudingan Demokrat soal Proyek Hambalang Mangkrak
Sabtu, 18 Maret 2023 - 07:03 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Demokrat Geram Kena Sentil PPP soal Proyek Hambalang
Di era Presiden SBY, kata Herman, megaproyek Hambalang itu tak bisa dilanjutkan lantaran ada masalah hukum. Apalagi, sambungnya, megaproyek itu telah diberi garis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia menuturkan, pembangunan bisa dilakukan kembali setelah skandal korupsi atas proyek itu rampung. "Dan ketika masalah hukum selesai semestinya pembangunanya diselaikan oleh pemerintah saat ini," kata Herman. Dia mengatakan, hukum pembangunan negara harus kesinambungan. Pemerintah saat ini, kata dia, harus menyelesaikan program atau proyek yang diwariskan pemerintah sebelumnya.
"Banyak contoh, misalnya Bendungan Jati Gede yang belum selesai di era Presiden SBY, kalau dilanjutkan pasti selesai, kalau mau dibuat mangkrak juga bisa, sangat tergantung pemerintah selanjutnya," tuturnya.
Baca juga: AHY Kritik Program Pemerintahan Jokowi, PPP: Proyek Hambalang Lebih Nyata Grusa-grusunya
Terlepas dari itu, dia mengklaim bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan kritikan terhadap program pemerintah Jokowi atas aspirasi dari masyarakat. "Apa yang disampaikan Ketum AHY adalah realitas dan suara masyarakat hari ini yang disampaikan langsung kepada Ketum AHY ketika berkunjung ke berbagai daerah," pungkasnya.
Pernyataan Herman Khaeron itu merespons sentilan Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengenai megaproyek Gedung Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat yang mangkrak. Sentilan Arsul Sani tersebut sebagai respons dari kritikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut banyak program pemerintah terkesan terburu-buru.
"Penilaian AHY terhadap sejumlah program pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf dalam pidato politiknya baru-baru ini adalah penilaian yang prematur," kata Arsul dikutip Jumat (17/3/2023).
Arsul menuturkan, pemerintah Jokowi adalah pemerintahan yang saat ini sedang berjalan alias belum menyelesaikan masa baktinya. Arsul berpendapat bahwa lebih tepat menilai apakah pilihan-pilihan kebijakan dan program itu gagal, sia-sia, atau tidak bermanfaat setelah pemerintahan ini selesai masa baktinya.
"Atau setidaknya setelah waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan kebijakan atau program itu terlewati tanpa hasil nyata," ujar wakil ketua MPR ini. Arsul memberikan contoh misalnya lebih pas misalnya mengkritisi atau menilai program pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. Karena masa bakti pemerintahan era ayahnya AHY itu sudah lewat dan bisa melihat hasil atas kebijakan atau program yang dibuat.
Dia mengatakan bahwa kebijakan dan program Pemerintahan SBY terkait proyek Hambalang misalnya, sebagai pilihan kebijakan dan program yang gagal. Hal itu karena timbul korupsi dalam pelaksanaannya yang bahkan proses hukumnya belum selesai sampai dengan sekarang.
Di era Presiden SBY, kata Herman, megaproyek Hambalang itu tak bisa dilanjutkan lantaran ada masalah hukum. Apalagi, sambungnya, megaproyek itu telah diberi garis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia menuturkan, pembangunan bisa dilakukan kembali setelah skandal korupsi atas proyek itu rampung. "Dan ketika masalah hukum selesai semestinya pembangunanya diselaikan oleh pemerintah saat ini," kata Herman. Dia mengatakan, hukum pembangunan negara harus kesinambungan. Pemerintah saat ini, kata dia, harus menyelesaikan program atau proyek yang diwariskan pemerintah sebelumnya.
"Banyak contoh, misalnya Bendungan Jati Gede yang belum selesai di era Presiden SBY, kalau dilanjutkan pasti selesai, kalau mau dibuat mangkrak juga bisa, sangat tergantung pemerintah selanjutnya," tuturnya.
Baca juga: AHY Kritik Program Pemerintahan Jokowi, PPP: Proyek Hambalang Lebih Nyata Grusa-grusunya
Terlepas dari itu, dia mengklaim bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan kritikan terhadap program pemerintah Jokowi atas aspirasi dari masyarakat. "Apa yang disampaikan Ketum AHY adalah realitas dan suara masyarakat hari ini yang disampaikan langsung kepada Ketum AHY ketika berkunjung ke berbagai daerah," pungkasnya.
Pernyataan Herman Khaeron itu merespons sentilan Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengenai megaproyek Gedung Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat yang mangkrak. Sentilan Arsul Sani tersebut sebagai respons dari kritikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut banyak program pemerintah terkesan terburu-buru.
"Penilaian AHY terhadap sejumlah program pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf dalam pidato politiknya baru-baru ini adalah penilaian yang prematur," kata Arsul dikutip Jumat (17/3/2023).
Arsul menuturkan, pemerintah Jokowi adalah pemerintahan yang saat ini sedang berjalan alias belum menyelesaikan masa baktinya. Arsul berpendapat bahwa lebih tepat menilai apakah pilihan-pilihan kebijakan dan program itu gagal, sia-sia, atau tidak bermanfaat setelah pemerintahan ini selesai masa baktinya.
"Atau setidaknya setelah waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan kebijakan atau program itu terlewati tanpa hasil nyata," ujar wakil ketua MPR ini. Arsul memberikan contoh misalnya lebih pas misalnya mengkritisi atau menilai program pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. Karena masa bakti pemerintahan era ayahnya AHY itu sudah lewat dan bisa melihat hasil atas kebijakan atau program yang dibuat.
Dia mengatakan bahwa kebijakan dan program Pemerintahan SBY terkait proyek Hambalang misalnya, sebagai pilihan kebijakan dan program yang gagal. Hal itu karena timbul korupsi dalam pelaksanaannya yang bahkan proses hukumnya belum selesai sampai dengan sekarang.
Lihat Juga :
