Demokrat Sentil Balik PPP, Singgung Kasus Suryadharma Ali dan Romahurmuziy
Jum'at, 17 Maret 2023 - 17:42 WIB
loading...
Dua Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali (tiga dari kanan) dan Romahurmuziy (dua dari kanan). Foto/Dok SINDO
A
A
A
JAKARTA - Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menyentil balik Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Arsul Sani. Syahrial menyinggung kasus korupsi yang pernah menjerat dua mantan Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali dan Romahurmuziy.
Sentilan balik Syahrial itu merespons pernyataan Asrul Sani mengenai megaproyek Gedung Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat yang mangkrak. “Bang Arsul lupa sejarah. Gagal paham dan kelihatan sekali tidak utuh dalam menyimak pidato politik Mas AHY,” kata Syahrial kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (17/9/2023).
“Beliau lupa bahwa ada dua Ketua Umum PPP dipenjarakan karena korupsi baik pada masa pemerintahan Pak SBY maupun pada saat pemerintahan Pak Jokowi. Yaitu, Suryadharma Ali dan Romahurmuziy. Jangan buruk muka, cermin dibelah,” sambung Syahrial.
Baca juga: AHY Kritik Program Pemerintahan Jokowi, PPP: Proyek Hambalang Lebih Nyata Grusa-grusunya
Syahrial menjelaskan, proses hukum soal Hambalang sudah selesai. “Yang melakukan kesalahan sudah mendapatkan hukumannya,” katanya.
Namun, kata dia, konsep dan kebijakan pembangunan kawasan olah raga Hambalang dilakukan untuk peningkatan kualitas dan pembinaan atlet dilakukan secara komprehensif. Dia mengatakan, proyek Hambalang itu untuk kemajuan prestasi olah raga nasional.
“Jadi, tidak dilakukan grasa-grusu. Yang membuat pembangunan kawasan olah raga Hambalang itu mangkrak ya pemerintahan Jokowi. Persoalan hukumnya sudah selesai, tapi programnya tidak dilanjutkan oleh penerintahan Jokowi. Hanya karena kepentingan politik, rancangan pembinaan prestasi olahraga nasional malah dikorbankan,” pungkasnya.
Baca juga: Demokrat Geram Kena Sentil PPP soal Proyek Hambalang
Diketahui, sentilan Arsul Sani tersebut sebagai respons dari kritikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut banyak program pemerintah terkesan terburu-buru. "Penilaian AHY terhadap sejumlah program pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf dalam pidato politiknya baru-baru ini adalah penilaian yang prematur," kata Arsul dikutip Jumat (17/3/2023).
Arsul menuturkan, pemerintah Jokowi adalah pemerintahan yang saat ini sedang berjalan alias belum menyelesaikan masa baktinya. Arsul berpendapat bahwa lebih tepat menilai apakah pilihan-pilihan kebijakan dan program itu gagal, sia-sia, atau tidak bermanfaat setelah pemerintahan ini selesai masa baktinya.
"Atau setidaknya setelah waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan kebijakan atau program itu terlewati tanpa hasil nyata," ujar wakil ketua MPR ini.
Arsul memberikan contoh misalnya lebih pas misalnya mengkritisi atau menilai program pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. Karena masa bakti pemerintahan era ayahnya AHY itu sudah lewat dan bisa melihat hasil atas kebijakan atau program yang dibuat.
Dia mengatakan bahwa kebijakan dan program Pemerintahan SBY terkait proyek Hambalang misalnya, sebagai pilihan kebijakan dan program yang gagal. Hal itu karena timbul korupsi dalam pelaksanaannya yang bahkan proses hukumnya belum selesai sampai dengan sekarang.
"Kemudian negara mengalami kerugian karena tidak bisa direcovery dan proyeknya mangkrak. Jadi bicara grusa-grusu maka proyek Hambalang itu justru lebih nyata grusa-grusunya," pungkasnya.
Sentilan balik Syahrial itu merespons pernyataan Asrul Sani mengenai megaproyek Gedung Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat yang mangkrak. “Bang Arsul lupa sejarah. Gagal paham dan kelihatan sekali tidak utuh dalam menyimak pidato politik Mas AHY,” kata Syahrial kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (17/9/2023).
“Beliau lupa bahwa ada dua Ketua Umum PPP dipenjarakan karena korupsi baik pada masa pemerintahan Pak SBY maupun pada saat pemerintahan Pak Jokowi. Yaitu, Suryadharma Ali dan Romahurmuziy. Jangan buruk muka, cermin dibelah,” sambung Syahrial.
Baca juga: AHY Kritik Program Pemerintahan Jokowi, PPP: Proyek Hambalang Lebih Nyata Grusa-grusunya
Syahrial menjelaskan, proses hukum soal Hambalang sudah selesai. “Yang melakukan kesalahan sudah mendapatkan hukumannya,” katanya.
Namun, kata dia, konsep dan kebijakan pembangunan kawasan olah raga Hambalang dilakukan untuk peningkatan kualitas dan pembinaan atlet dilakukan secara komprehensif. Dia mengatakan, proyek Hambalang itu untuk kemajuan prestasi olah raga nasional.
“Jadi, tidak dilakukan grasa-grusu. Yang membuat pembangunan kawasan olah raga Hambalang itu mangkrak ya pemerintahan Jokowi. Persoalan hukumnya sudah selesai, tapi programnya tidak dilanjutkan oleh penerintahan Jokowi. Hanya karena kepentingan politik, rancangan pembinaan prestasi olahraga nasional malah dikorbankan,” pungkasnya.
Baca juga: Demokrat Geram Kena Sentil PPP soal Proyek Hambalang
Diketahui, sentilan Arsul Sani tersebut sebagai respons dari kritikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut banyak program pemerintah terkesan terburu-buru. "Penilaian AHY terhadap sejumlah program pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf dalam pidato politiknya baru-baru ini adalah penilaian yang prematur," kata Arsul dikutip Jumat (17/3/2023).
Arsul menuturkan, pemerintah Jokowi adalah pemerintahan yang saat ini sedang berjalan alias belum menyelesaikan masa baktinya. Arsul berpendapat bahwa lebih tepat menilai apakah pilihan-pilihan kebijakan dan program itu gagal, sia-sia, atau tidak bermanfaat setelah pemerintahan ini selesai masa baktinya.
"Atau setidaknya setelah waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan kebijakan atau program itu terlewati tanpa hasil nyata," ujar wakil ketua MPR ini.
Arsul memberikan contoh misalnya lebih pas misalnya mengkritisi atau menilai program pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. Karena masa bakti pemerintahan era ayahnya AHY itu sudah lewat dan bisa melihat hasil atas kebijakan atau program yang dibuat.
Dia mengatakan bahwa kebijakan dan program Pemerintahan SBY terkait proyek Hambalang misalnya, sebagai pilihan kebijakan dan program yang gagal. Hal itu karena timbul korupsi dalam pelaksanaannya yang bahkan proses hukumnya belum selesai sampai dengan sekarang.
"Kemudian negara mengalami kerugian karena tidak bisa direcovery dan proyeknya mangkrak. Jadi bicara grusa-grusu maka proyek Hambalang itu justru lebih nyata grusa-grusunya," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
