Demokrat Geram Kena Sentil PPP soal Proyek Hambalang
loading...
Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution geram menanggapi sentilan Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengenai megaproyek Gedung Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional Hambalang yang mangkrak. Foto/Dok Demokrat
A
A
A
JAKARTA - Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution geram menanggapi sentilan Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Arsul Sani mengenai megaproyek Gedung Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat yang mangkrak. Syahrial tak terima dengan pendapat Arsul Sani yang menyebut proyek Hambalang lebih nyata grusa-grusunya.
Syahrial menjelaskan, konsep dan kebijakan pembangunan kawasan olah raga Hambalang dilakukan untuk peningkatan kualitas dan pembinaan atlet yang dilakukan secara komprehensif. Dia menilai hal ini penting untuk kemajuan prestasi olah raga nasional.
"Jadi, tidak dilakukan grasa-grusu," kata Syahrial kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (17/9/2023).
Baca juga: AHY Kritik Program Pemerintahan Jokowi, PPP: Proyek Hambalang Lebih Nyata Grusa-grusunya
Syahrial justru menuding pemerintahan Jokowi yang menyebabkan mangkraknya proyek Hambalang. Sebab, kata dia, persoalan hukumnya sudah selesai, tapi programnya tidak dilanjutkan oleh pemerintahan Jokowi.
"Hanya karena kepentingan politik, rancangan pembinaan prestasi olah raga nasional malah dikorbankan," pungkasnya.
Diketahui, sentilan Arsul Sani tersebut sebagai respons dari kritikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut banyak program pemerintah terkesan terburu-buru. "Penilaian AHY terhadap sejumlah program pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf dalam pidato politiknya baru-baru ini adalah penilaian yang prematur," kata Arsul dikutip Jumat (17/3/2023).
Arsul menuturkan, pemerintah Jokowi adalah pemerintahan yang saat ini sedang berjalan alias belum menyelesaikan masa baktinya. Arsul berpendapat bahwa lebih tepat menilai apakah pilihan-pilihan kebijakan dan program itu gagal, sia-sia, atau tidak bermanfaat setelah pemerintahan ini selesai masa baktinya.
"Atau setidaknya setelah waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan kebijakan atau program itu terlewati tanpa hasil nyata," ujar wakil ketua MPR ini.
Arsul memberikan contoh misalnya lebih pas misalnya mengkritisi atau menilai program pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. Karena masa bakti pemerintahan era ayahnya AHY itu sudah lewat dan bisa melihat hasil atas kebijakan atau program yang dibuat.
Dia mengatakan bahwa kebijakan dan program Pemerintahan SBY terkait proyek Hambalang misalnya, sebagai pilihan kebijakan dan program yang gagal. Hal itu karena timbul korupsi dalam pelaksanaannya yang bahkan proses hukumnya belum selesai sampai dengan sekarang.
"Kemudian negara mengalami kerugian karena tidak bisa direcovery dan proyeknya mangkrak. Jadi bicara grusa-grusu maka proyek Hambalang itu justru lebih nyata grusa-grusunya," pungkasnya.
Syahrial menjelaskan, konsep dan kebijakan pembangunan kawasan olah raga Hambalang dilakukan untuk peningkatan kualitas dan pembinaan atlet yang dilakukan secara komprehensif. Dia menilai hal ini penting untuk kemajuan prestasi olah raga nasional.
"Jadi, tidak dilakukan grasa-grusu," kata Syahrial kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (17/9/2023).
Baca juga: AHY Kritik Program Pemerintahan Jokowi, PPP: Proyek Hambalang Lebih Nyata Grusa-grusunya
Syahrial justru menuding pemerintahan Jokowi yang menyebabkan mangkraknya proyek Hambalang. Sebab, kata dia, persoalan hukumnya sudah selesai, tapi programnya tidak dilanjutkan oleh pemerintahan Jokowi.
"Hanya karena kepentingan politik, rancangan pembinaan prestasi olah raga nasional malah dikorbankan," pungkasnya.
Diketahui, sentilan Arsul Sani tersebut sebagai respons dari kritikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut banyak program pemerintah terkesan terburu-buru. "Penilaian AHY terhadap sejumlah program pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf dalam pidato politiknya baru-baru ini adalah penilaian yang prematur," kata Arsul dikutip Jumat (17/3/2023).
Arsul menuturkan, pemerintah Jokowi adalah pemerintahan yang saat ini sedang berjalan alias belum menyelesaikan masa baktinya. Arsul berpendapat bahwa lebih tepat menilai apakah pilihan-pilihan kebijakan dan program itu gagal, sia-sia, atau tidak bermanfaat setelah pemerintahan ini selesai masa baktinya.
"Atau setidaknya setelah waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan kebijakan atau program itu terlewati tanpa hasil nyata," ujar wakil ketua MPR ini.
Arsul memberikan contoh misalnya lebih pas misalnya mengkritisi atau menilai program pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. Karena masa bakti pemerintahan era ayahnya AHY itu sudah lewat dan bisa melihat hasil atas kebijakan atau program yang dibuat.
Dia mengatakan bahwa kebijakan dan program Pemerintahan SBY terkait proyek Hambalang misalnya, sebagai pilihan kebijakan dan program yang gagal. Hal itu karena timbul korupsi dalam pelaksanaannya yang bahkan proses hukumnya belum selesai sampai dengan sekarang.
"Kemudian negara mengalami kerugian karena tidak bisa direcovery dan proyeknya mangkrak. Jadi bicara grusa-grusu maka proyek Hambalang itu justru lebih nyata grusa-grusunya," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
