Libatkan Anak dalam Buat Kebijakan, Kementerian PPPA Raih Apresiasi PBB
loading...
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendapat penghargaan dari PBB karena melibatkan anak dalam setiap pengambilan kebijakan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengungkapkan sudah menyusun berbagai strategi dan kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan hak dan partisipasi anak. Salah satunya yaitu Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian PPPA Nahar mengatakan, kebijakan tersebut menekankan prinsip partisipasi anak dalam segala proses pengambilan kebijakan tentang anak. Langkah itu juga sejalan dengan ratifikasi Indonesia untuk Konvensi Hak Anak (KHA) dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. (Baca juga: Menteri PPPA: Dalih Tradisi Budaya Jangan Dipakai untuk Kedok Pelecehan)
“Pada SDGs poin 16.2, yakni menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. Hal ini dibuktikan dengan inisiasi dan implementasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk melibatkan anak dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap anak,” ujar Nahar dalam keterangan tertulisnya yang diperoleh SINDOnews, Jumat (17/7/2020). (Baca juga: Kementerian PPPA Mencatat KDRT Meningkat Selama Pandemi COVID-19)
Melalui gerakan PATBM, lanjut dia, masyarakat dapat melakukan deteksi dini apabila menemukan indikasi kekerasan anak di masyarakat. Gerakan tersebut telah diinisiasi oleh Kementerian PPPA sejak 2016. Hingga saat ini, PATBM ada di 1.776 desa yang tersebar di 342 kabupaten/kota di 34 provinsi.
Keseriusan itu mendapat respons positif dari forum internasional PBB, Voluntary National Review (VNR) Lab yang digelar pada Rabu, 15 Juli 2020 lalu. Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children United Nations, Najat Maalla mengapresiasi Indonesia karena berkomitmen politik dan kemitraan multisektor yang baik dalam integrasi partisipasi anak.
Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian PPPA Nahar mengatakan, kebijakan tersebut menekankan prinsip partisipasi anak dalam segala proses pengambilan kebijakan tentang anak. Langkah itu juga sejalan dengan ratifikasi Indonesia untuk Konvensi Hak Anak (KHA) dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. (Baca juga: Menteri PPPA: Dalih Tradisi Budaya Jangan Dipakai untuk Kedok Pelecehan)
“Pada SDGs poin 16.2, yakni menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. Hal ini dibuktikan dengan inisiasi dan implementasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk melibatkan anak dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap anak,” ujar Nahar dalam keterangan tertulisnya yang diperoleh SINDOnews, Jumat (17/7/2020). (Baca juga: Kementerian PPPA Mencatat KDRT Meningkat Selama Pandemi COVID-19)
Melalui gerakan PATBM, lanjut dia, masyarakat dapat melakukan deteksi dini apabila menemukan indikasi kekerasan anak di masyarakat. Gerakan tersebut telah diinisiasi oleh Kementerian PPPA sejak 2016. Hingga saat ini, PATBM ada di 1.776 desa yang tersebar di 342 kabupaten/kota di 34 provinsi.
Keseriusan itu mendapat respons positif dari forum internasional PBB, Voluntary National Review (VNR) Lab yang digelar pada Rabu, 15 Juli 2020 lalu. Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children United Nations, Najat Maalla mengapresiasi Indonesia karena berkomitmen politik dan kemitraan multisektor yang baik dalam integrasi partisipasi anak.
