Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Dukung Program PCB KPK, Fahri Hamzah Minta Pencegahan Korupsi Diperkuat
loading...
Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengapresiasi Program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengapresiasi Program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu yang merupakan bagian dari Sekolah Anti Korupsi bentukan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Fahri menyarankan kepada Wakil Ketua KPK RI Nawawi Pomolango untuk menguatkan lagi pencegahan korupsi.
"Saya bicara ke Pak Nawawi, untuk membuat sekolah yang lebih serius. Bahkan di sana kita bisa melihat secara full of shame, tempat kita menonton bagaimana korupsi merugikan kita semua," ungkapnya dalam diskusi daring yang diselenggarakan oleh Jakarta Journalist Center dengan tema ‘Sejarah Hitam KPK; Kriminalisasi, Pembiaran dan Penjegalan?’, Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Selain itu, Fahri juga mengapresiasi Ketua KPK Firli Bahuri yang saat ini berani bertindak rasional. Tidak seperti KPK sebelumnya, yang justru kerap berfiksi tentang korupsi. "Sebabnya kritik ke KPK yang selama ini tidak berani dilakukan masyarakat bersumber dari KPK lama, yang kerap berfiksi tentang korupsi. KPK sekarang lumayan lebih baik," ujarnya.
Fahri mendukung sikap Firli yang tidak balas dendam meski kerap diserang dan memilih tetap fokus pada peningkatan kinerja KPK. "Firli nggak niat balas dendam walau diserang luar biasa, tapi dia tak ingin merusak institusinya. Saya usul agar KPK jangan jadi institusi balas dendam," kata dia.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini juga menilai sikap Firli yang tidak ingin terlihat menonjol sebagai pahlawan pemberantasan korupsi. "Nggak ada jagoan dalam lembaga negara ini, nggak ada lembaga negara privat semua bersifat publik. Lembaga penegakan hukum enggak bisa jadi jagoan, semua harus berkoordinasi sehingga dapat membangun sistem yang baik secara bersama," tegasnya.
Dalam diskusi tersebut juga hadir mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Direktur Eksekutif LSAK Ahmad A. Hariri dan Direktur KPK Watch Indonesia Yusuf Sahide. Diskusi daring itu juga dihadiri oleh ratusan mahasiswa dari 11 provinsi, mulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Kalimantan, Aceh, Maluku, Nusa Tenggara Barat dan lain sebagainya.
"Saya bicara ke Pak Nawawi, untuk membuat sekolah yang lebih serius. Bahkan di sana kita bisa melihat secara full of shame, tempat kita menonton bagaimana korupsi merugikan kita semua," ungkapnya dalam diskusi daring yang diselenggarakan oleh Jakarta Journalist Center dengan tema ‘Sejarah Hitam KPK; Kriminalisasi, Pembiaran dan Penjegalan?’, Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Selain itu, Fahri juga mengapresiasi Ketua KPK Firli Bahuri yang saat ini berani bertindak rasional. Tidak seperti KPK sebelumnya, yang justru kerap berfiksi tentang korupsi. "Sebabnya kritik ke KPK yang selama ini tidak berani dilakukan masyarakat bersumber dari KPK lama, yang kerap berfiksi tentang korupsi. KPK sekarang lumayan lebih baik," ujarnya.
Fahri mendukung sikap Firli yang tidak balas dendam meski kerap diserang dan memilih tetap fokus pada peningkatan kinerja KPK. "Firli nggak niat balas dendam walau diserang luar biasa, tapi dia tak ingin merusak institusinya. Saya usul agar KPK jangan jadi institusi balas dendam," kata dia.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini juga menilai sikap Firli yang tidak ingin terlihat menonjol sebagai pahlawan pemberantasan korupsi. "Nggak ada jagoan dalam lembaga negara ini, nggak ada lembaga negara privat semua bersifat publik. Lembaga penegakan hukum enggak bisa jadi jagoan, semua harus berkoordinasi sehingga dapat membangun sistem yang baik secara bersama," tegasnya.
Dalam diskusi tersebut juga hadir mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Direktur Eksekutif LSAK Ahmad A. Hariri dan Direktur KPK Watch Indonesia Yusuf Sahide. Diskusi daring itu juga dihadiri oleh ratusan mahasiswa dari 11 provinsi, mulai dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Kalimantan, Aceh, Maluku, Nusa Tenggara Barat dan lain sebagainya.
(cip)
Explore More