Michael Sianipar Dorong Partisipasi Anak Muda dalam Pemilu 2024
Selasa, 14 Maret 2023 - 19:42 WIB
loading...
Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital Michael Sianipar melihat ada tantangan dengan banyaknya jumlah pemilih pemuda dalam Pemilu 2024. Foto/MPI/Irfan Maulana
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia ( Perindo ) Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital Michael Sianipar melihat ada tantangan dengan banyaknya jumlah pemilih pemuda dalam Pemilu 2024 . Michael mengatakan, pemuda akhirnya menjadi komoditas politik atau tokenism.
“Forum harus ada anak muda, partai politik harus ada jubir milenial agar dekat dengan pemuda. Tapi, apakah substansi benar-benar ada,” kata Michael dalam konferensi ilmu sosial dan ilmu politik bertajuk “Demokrasi, Anak Muda, dan Pemilu 2024" di Gedung Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023).
Dia mengatakan, pemuda harus diberikan ruang untuk mengadvokasikan dari dalam. “Ini tergantung pada pemangku kebijakan yang bisa mengambil keputusan mendorong partisipasi anak muda dalam pesta demokrasi 2024," jelas Michael.
Baca juga: Michael Sianipar: Antrean Jadi Kendala Anak Muda Masuk ke Dalam Sistem Politik
Politik yang inklusif sangat penting untuk diperhatikan dalam perpolitikan Indonesia. Direktur Institut Sarinah Eva Kusuma Sundari merasa Indonesia masih anti terhadap women leadership.
“Di antara negara ASEAN, yang open minded dan pro kepada women leadership ini justru Thailand, sedangkan Indonesia anti. Perempuan yang mau nyaleg dan menjadi pemimpin menghadapi tantangan yang makin berat di tempat ini,” kata Eva.
Di kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas memastikan bahwa ke depannya kualitas demokrasi akan meningkat dengan sistem digital yang secara bertahap bisa dirasakan rakyat. Hal ini merupakan bagian dari upaya Menteri PAN-RB untuk mendorong birokrasi yang lebih lincah.
Ke depan, arah dan preferensi pemilih muda terhadap kontestasi politik elektoral sangat mendesak untuk diperhatikan, termasuk sikap dan dukungan dari pemilih muda terhadap demokrasi dan isu-isu politik, representasi pemilih muda dalam parpol, serta literasi politik pemilih muda dalam kaitannya dengan partisipasi digital dan disinformasi.
Demografi pemilih Indonesia menjelang Pemilu 2024 dinilai mengalami perubahan. Proporsi pemilih muda dengan kelompok usia 17-39 tahun diprediksi akan mendekati 60 persen. Partisipasi pemuda dalam pesta demokrasi 2024 menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Menjelang Pemilu 2024 nanti, perhatian pemilih muda terhadap isu-isu baru, seperti ekonomi, kesehatan, ketenagakerjaan, pemberantasan korupsi, dan lingkungan hidup diprediksi lebih tinggi dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak melihat bahwa saat ini anak muda memiliki pandangan baru dan berbeda terhadap isu-isu yang ada. “Anak-anak muda sadar mereka tidak bisa lagi mengandalkan pekerjaan formal 9 to 5. Mereka harus mempertimbangkan pekerjaan di era gig economy,” ucapnya.
Emil juga menekankan bahwa dalam mengambil kebijakan, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus bisa memenuhi ekspektasi anak muda. “Menarik untuk kita mengupas bagaimana kebijakan pemerintah ini linear dengan ekspektasi anak muda. Mereka punya 60% saham dalam pemilih, walaupun spektrumnya luas, masing-masing dengan ekspektasi yang berbeda-beda” tujarnya.
Dengan adanya perubahan kondisi demografi pemilih dan isu-isu yang menjadi pikiran mereka, pemilih muda akan mempengaruhi arah kebijakan politik Indonesia setelah pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang juga turut menyampaikan sambutannya untuk diskusi ini.
“Forum harus ada anak muda, partai politik harus ada jubir milenial agar dekat dengan pemuda. Tapi, apakah substansi benar-benar ada,” kata Michael dalam konferensi ilmu sosial dan ilmu politik bertajuk “Demokrasi, Anak Muda, dan Pemilu 2024" di Gedung Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023).
Dia mengatakan, pemuda harus diberikan ruang untuk mengadvokasikan dari dalam. “Ini tergantung pada pemangku kebijakan yang bisa mengambil keputusan mendorong partisipasi anak muda dalam pesta demokrasi 2024," jelas Michael.
Baca juga: Michael Sianipar: Antrean Jadi Kendala Anak Muda Masuk ke Dalam Sistem Politik
Politik yang inklusif sangat penting untuk diperhatikan dalam perpolitikan Indonesia. Direktur Institut Sarinah Eva Kusuma Sundari merasa Indonesia masih anti terhadap women leadership.
“Di antara negara ASEAN, yang open minded dan pro kepada women leadership ini justru Thailand, sedangkan Indonesia anti. Perempuan yang mau nyaleg dan menjadi pemimpin menghadapi tantangan yang makin berat di tempat ini,” kata Eva.
Di kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas memastikan bahwa ke depannya kualitas demokrasi akan meningkat dengan sistem digital yang secara bertahap bisa dirasakan rakyat. Hal ini merupakan bagian dari upaya Menteri PAN-RB untuk mendorong birokrasi yang lebih lincah.
Ke depan, arah dan preferensi pemilih muda terhadap kontestasi politik elektoral sangat mendesak untuk diperhatikan, termasuk sikap dan dukungan dari pemilih muda terhadap demokrasi dan isu-isu politik, representasi pemilih muda dalam parpol, serta literasi politik pemilih muda dalam kaitannya dengan partisipasi digital dan disinformasi.
Demografi pemilih Indonesia menjelang Pemilu 2024 dinilai mengalami perubahan. Proporsi pemilih muda dengan kelompok usia 17-39 tahun diprediksi akan mendekati 60 persen. Partisipasi pemuda dalam pesta demokrasi 2024 menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Menjelang Pemilu 2024 nanti, perhatian pemilih muda terhadap isu-isu baru, seperti ekonomi, kesehatan, ketenagakerjaan, pemberantasan korupsi, dan lingkungan hidup diprediksi lebih tinggi dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak melihat bahwa saat ini anak muda memiliki pandangan baru dan berbeda terhadap isu-isu yang ada. “Anak-anak muda sadar mereka tidak bisa lagi mengandalkan pekerjaan formal 9 to 5. Mereka harus mempertimbangkan pekerjaan di era gig economy,” ucapnya.
Emil juga menekankan bahwa dalam mengambil kebijakan, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus bisa memenuhi ekspektasi anak muda. “Menarik untuk kita mengupas bagaimana kebijakan pemerintah ini linear dengan ekspektasi anak muda. Mereka punya 60% saham dalam pemilih, walaupun spektrumnya luas, masing-masing dengan ekspektasi yang berbeda-beda” tujarnya.
Dengan adanya perubahan kondisi demografi pemilih dan isu-isu yang menjadi pikiran mereka, pemilih muda akan mempengaruhi arah kebijakan politik Indonesia setelah pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang juga turut menyampaikan sambutannya untuk diskusi ini.
(rca)
Lihat Juga :
