DPR Sepakat Bahas RUU PPRT dan Perppu Cipta Kerja di Masa Sidang IV 2022-2023

Selasa, 14 Maret 2023 - 13:21 WIB
loading...
DPR Sepakat Bahas RUU...
Rapat paripurna pembukaan masa sidang Ke-IV tahun sidang 2022-2023 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/3/2023). FOTO/MPI/ACHMAD AL FIQRI
A A A
JAKARTA - DPR memutuskan membahas Revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ( RUU PPRT ) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ( Perppu) Cipta Kerja pada masa sidang Ke-IV tahun sidang 2022-2023. Hal ini diputuskan dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/3/2023).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, pihaknya tidak menunda-nunda pengesaha RUU PPRT pada masa sidang sebelumnya. Menurutnya, pimpinan DPR telah sepakat membahas lebih lanjut RUU tersebut pada masa sidang 2022-2023.

"Mungkin ada miss understanding kemarin, bahwa dalam masa sidang kemarin itu bukan kita sepakat menunda, tetapi sepakat dibahas di masa persidangan yang sekarang. Jadi kita tegaskan, bukan mau menunda tapi kita sepakat membahas dimasa sidang yang akan datang," kata Dasco di kompleks Parlemen, Selasa (14/3/2023).

Baca juga: Ketua DPR Puan Maharani: RUU PPRT Ditunda

Tak hanya itu, lembaga legislator itu juga akan membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU pada masa sidang kali ini.

Dasco memastikan, alat kelengkapan dewan yakni Badan Musyawarah akan menggelar rapat guna menindaklanjuti pembahasan Perppu Cipta Kerja pada Selasa (14/3/2023) siang.

"Sehingga bahwa pada siang hari ini nanti ada Rapim dan Bamus kita akan mengagendakan, baik Undang-Undang PPRT maupun Perppu Ciptaker untuk dibahas di rapat pimpinan dan Bamus," ujar Dasco.

Untuk diketahui, DPR menggelar rapat paripurna Ke-IV tahun sidang 2022-2023, Selasa (14/3/2023) mulai pukul 09.40 WIB. Sidang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus dan diikuti 49 anggota DPR yang hadir secara fisik.

"Menurut catatan Sekretariat Jenderal DPR, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna DPR hari ini telah ditandatangani oleh hadir fisik 49 orang, hadir virtual 222, kemudian izin 20," kata Lodewijk.
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Komisi VI DPR: Kenaikan...
Komisi VI DPR: Kenaikan Harga BBM Dilakukan Tiba-tiba, Kami Belum dapat Informasi
DPR Awasi Tata Kelola...
DPR Awasi Tata Kelola BGN Buntut Dadan Cs Terjerat Kasus Dugaan Korupsi
Buntut Listrik Blackout...
Buntut Listrik Blackout di Pulau Sumatera, PLN Didesak Beri Kompensasi
Anggota DPR Cindy Monica:...
Anggota DPR Cindy Monica: Putusan MK Perkuat Hak Politik Perempuan
PDIP Bentuk Tim Evaluasi...
PDIP Bentuk Tim Evaluasi RUU Pemilu, Andreas: Saya Dengar Inisiatifnya Diambil Alih Pemerintah
Perjalanan Haji di Mina,...
Perjalanan Haji di Mina, DPR: Ada Jemaah 9 Jam di Tenda Tak Dapat Makan Akhirnya Drop
DPR Solid Tolak Aturan...
DPR Solid Tolak Aturan Kemasan Polos Produk Tembakau dari Kemenkes
DPR Sahkan Revisi UU...
DPR Sahkan Revisi UU PPSK Hari Ini, Berikut Poin-poin Lengkapnya
Skandal Umur Politisi...
Skandal Umur Politisi Mungil Ini Hebohkan Nigeria, Berusia 30 atau 16 Tahun?
Rekomendasi
Astra Masuk Daftar Tempat...
Astra Masuk Daftar Tempat Kerja Terbaik di Asia, Borong 3 Penghargaan Sekaligus
Huawei Luncurkan MPV...
Huawei Luncurkan MPV Supermewah ala Rolls-Royce
Purbaya Targetkan Ekonomi...
Purbaya Targetkan Ekonomi Indonesia Tumbuh 6,5% di 2027
Berita Terkini
Dukung Program MBG,...
Dukung Program MBG, Wali Kota Tangsel: Gizi Anak Jadi Prioritas Pembangunan SDM
Hakim Ingatkan Tersangka...
Hakim Ingatkan Tersangka Bea Cukai Tak Berdusta: Di Akhirat Nanti Masuk Neraka
Hanura Bantah Punya...
Hanura Bantah Punya Yayasan Pengelola MBG, Sebut Narasi yang Beredar Hoaks
Kejagung Pelajari Bukti...
Kejagung Pelajari Bukti Terkait Pengajuan Justice Collaborator Eks Waka BGN Sony Sonjaya
Sidang PLK di PTUN,...
Sidang PLK di PTUN, Ahli Tegaskan Pencabutan Badan Hukum oleh Kemenkum Sudah Tepat
Sony Sonjaya Belum Ajukan...
Sony Sonjaya Belum Ajukan Permohonan Perlindungan Justice Collaborator ke LPSK
Infografis
Pemerintah dan DPR Setujui...
Pemerintah dan DPR Setujui Bahas Revisi Undang-undang Desa
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved