Wapres Minta Pemilu 2024 Terbebas dari Politik Identitas

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta Pemilu 2024 terbebas dari penggunaan politik identitas yang bisa menyebabkan polarisasi sosial di tengah masyarakat. Sebab, banyak pihak menganggap Pemilu 2019 menyisakan pengalaman buruk dalam kehidupan berbangsa dan berdemokrasi di Tanah Air.

Pengalaman buruk tersebut adalah adanya politik identitas yang menimbulkan polarisasi sosial. “Polarisasi pemilu lalu, yang kemudian membawa isu-isu identitas, itu jangan sampai diulangi,” kata Wapres usai menghadiri acara di The St. Regis Hotel, Jakarta, Senin (13/3/2023).

Maka itu, dia mengimbau semua pihak terus melakukan kampanye dan sosialisasi larangan penggunaan politik identitas jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu pada Februari 2024. “Seperti acara dialog kebangsaan, kemudian juga tentu sosialisasi terus dilakukan supaya tidak terulang,” katanya.



Dia juga berharap, partai politik dan para kontestan pemilu lainnya juga dapat membuat pakta integritas atau kesepakatan-kesepakatan mengenai larangan penggunaan politik identitas. “Dan diingatkan terus supaya partai-partai politik bisa mengendalikan diri untuk tidak menggunakan cara-cara politik identitas, sehingga membawa polarisasi yang bisa membelah bangsa,” imbuhnya.

Dia mengakui indikasi penggunaan politik identitas menjelang Pemilu 2024 mulai tampak. “Saya kira sudah ada, sudah pernah dilihat, misalnya memakai masjid sebagai tempat kampanye. Itu salah satu indikasi. Kalau itu tidak segera dicegah, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pendidikan, dijadikan tempat kampanye,” katanya.



Termasuk juga pesantren, lanjut dia, yang dikhawatirkan akan menjadi tempat polarisasi sosial. “Nanti pembelahan (polarisasi) bukan hanya di masyarakat tapi di dalam pesantren, di dalam masjid, di tempat-tempat ibadah itu bisa terjadi,” ungkapnya.

Untuk itu, Wapres menegaskan bahwa berbagai indikasi penggunaan politik identitas harus dicegah sehingga tidak berlanjut dan menimbulkan perpecahan masyarakat. “Ini harus dicegah termasuk (melalui) dialog-dialog kebangsaan baik nasional maupun di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota,” pungkasnya.