Wapres Minta Pemilu 2024 Terbebas dari Politik Identitas

Senin, 13 Maret 2023 - 16:08 WIB
loading...
Wapres Minta Pemilu...
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta Pemilu 2024 terbebas dari penggunaan politik identitas yang bisa menyebabkan polarisasi sosial di tengah masyarakat. Foto/Setwapres
A A A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta Pemilu 2024 terbebas dari penggunaan politik identitas yang bisa menyebabkan polarisasi sosial di tengah masyarakat. Sebab, banyak pihak menganggap Pemilu 2019 menyisakan pengalaman buruk dalam kehidupan berbangsa dan berdemokrasi di Tanah Air.

Pengalaman buruk tersebut adalah adanya politik identitas yang menimbulkan polarisasi sosial. “Polarisasi pemilu lalu, yang kemudian membawa isu-isu identitas, itu jangan sampai diulangi,” kata Wapres usai menghadiri acara di The St. Regis Hotel, Jakarta, Senin (13/3/2023).

Maka itu, dia mengimbau semua pihak terus melakukan kampanye dan sosialisasi larangan penggunaan politik identitas jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu pada Februari 2024. “Seperti acara dialog kebangsaan, kemudian juga tentu sosialisasi terus dilakukan supaya tidak terulang,” katanya.

Baca juga: Wapres: Polarisasi Merusak Negara, Strategi Pemenangan Pemilu Wajib Kedepankan Persatuan

Dia juga berharap, partai politik dan para kontestan pemilu lainnya juga dapat membuat pakta integritas atau kesepakatan-kesepakatan mengenai larangan penggunaan politik identitas. “Dan diingatkan terus supaya partai-partai politik bisa mengendalikan diri untuk tidak menggunakan cara-cara politik identitas, sehingga membawa polarisasi yang bisa membelah bangsa,” imbuhnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Deklarasi Kebangsaan,...
Deklarasi Kebangsaan, Gabungan Aliansi BEM Nasional Serukan 5 Tuntutan
Pesta Babi dan Politik...
'Pesta Babi' dan Politik Identitas
Hormati Pertemuan HKBP...
Hormati Pertemuan HKBP dan PGI dengan JK, GAMKI Ajak Publik Hindari Polarisasi
Politik Afeksi dan Krisis...
Politik Afeksi dan Krisis Rasionalitas Publik
Komisi II DPR Bakal...
Komisi II DPR Bakal Panggil KPU Imbas Penggunaan Jet Pribadi
KPU Tepis Tudingan Roy...
KPU Tepis Tudingan Roy Suryo Selundupkan Aturan Soal Ijazah untuk Loloskan Gibran
Kantor Sekretariat DPD...
Kantor Sekretariat DPD Partai Perindo Puncak Jaya Dibakar, Deiron Kogoya: Pemilukada Sudah Selesai, Pelaku Harus Diusut!
DPW Partai Perindo Jakarta...
DPW Partai Perindo Jakarta Kunjungi KPU DKI Bahas Verifikasi Parpol hingga Dana Bantuan Politik
Terima Audiensi DPW...
Terima Audiensi DPW Perindo, Ketua KPU DKI: Nilai Dana Bantuan Politik Rp7.500 per Satu Suara
Rekomendasi
Wali Kota Semarang:...
Wali Kota Semarang: Butuh Komitmen Bersama dalam Pemberantasan Korupsi
Baku Tembak Pecah di...
Baku Tembak Pecah di Tepi Barat, 1 Ekstremis Israel Tewas, 4 Warga Palestina Meninggal
Jaksa ICC Karim Khan...
Jaksa ICC Karim Khan Dicopot dari Jabatannya atas Tuduhan Pelecehan Seksual Bermotif Politik
Berita Terkini
PWNU Jateng dan Konjen...
PWNU Jateng dan Konjen Tiongkok Jalin Kerja Sama Pendidikan, Gus Rozin Ikuti Jejak Gus Dur
Pakar Kebijakan Publik...
Pakar Kebijakan Publik Soroti Ego Sektoral Penegakan Hukum, Sarankan Pelibatan KPK
Smartwatch AI, Kala...
Smartwatch AI, Kala Algoritma Mulai Membentuk Cara Kita Menilai Diri
Ditahan di Rutan KPK,...
Ditahan di Rutan KPK, Febrie Adriansyah: Alat Bukti Masih Didalami, Belum Cukup Dilakukan Penahanan
Masalah Perampasan Aset...
Masalah Perampasan Aset Tindak Pidana
Eks Jubir KPK Febri...
Eks Jubir KPK Febri Diansyah Resmi Jadi Kuasa Hukum Febrie Adriansyah
Infografis
4 Pemicu PM Inggris...
4 Pemicu PM Inggris Mundur, dari Pemberontakan Internal hingga Terlalu Banyak Janji
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved