Hukum Harus Lebih Tajam ke Atas

Mata publik tertuju kepada Mario yang adalah anak pejabat eselon 3 di kantor pajak wilayah Jakarta Selatan 2 yang memiliki harta fantastis. Fakta-fakta baru bahkan bermunculan yang mengindikasikan praktik tidak biasa di lembaga pengumpul pundi-pundi negara itu. Bahkan ada yang menyebut transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan sebagai induk ditjen pajak dengan jumlah jumbo, Rp300 triliun.

KPK juga sedang mengejar adanya semacam geng pejabat tajir di kementerian ini. Isu pun berkembang terus di ranah publik sampai ke rangkap jabatan, besaran tunjangan kinerja (Tukin) yang juga cukup besar.

Tidak mudah mengurai masalah ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani pontang panting meredam efek bola salju yang menimpa para petinggi di lembaganya. Sejauh ini kemarahan publik belum reda. Karena belum ada penindakan yang dianggap serius. Tidak cukup hanya pencopotan jabatan dan pemecatan dari ASN yang sedang disorot itu. Harus ada pembuktian hukum bahwa mereka benar benar mengumpulkan harta secara ilegal.

Alangkah tidak adil jika dugaan penyelewengan jabatan untuk memperkaya diri itu hanya dikenakan sanksi administratif semata. Sama seperti Sambo, para pejabat yang diduga melakukan pelanggaran itu harus diproses hukum. Karena efek kejahatan yang mereka lakukan berdampak serius terhadap kinerja keuangan negara.

Kita tahu pajak rakyat adalah pendapatkan terbesar dari APBN kita. Jangan sampai gara gara sejumlah pejabatnya yang melanggar, institusi penting ini menjadi tidak dipercaya masyarakat lagi. Kita mengingatkan kembali kepada para penegak hukum bahwa dugaan pelanggaran ini serius dan akan terus ditagih oleh masyarakat.