Perkantoran Berpotensi Jadi Klaster, Ketua MPR Minta Pemerintah Evaluasi WFH dan WFO
loading...
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda) dan juga Gugus Tugas untuk mengevaluasi work from home (WFH) dan juga work form office (WFO). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyebut bahwa penambahan kasus positif COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir banyak ditemukan di lingkungan kerja dengan kualitas udara yang tidak bagus serta ketidaksiplinan pekerja dalam menjaga jarak.
Menanggapi hal itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda) dan juga Gugus Tugas untuk mengevaluasi work from home (WFH/bekerja dari rumah) dan juga work form office (WFO/bekerja dari kantor). Karena lingkungan dan sistem kerja kurang mendukung upaya pengendalian COVID-19. (Baca juga: Rumah Sakit Pulau Galang Telah Rawat 434 Orang Pasien COVID-19)
“Mendorong pemerintah dan pemerintah daerah bersama Tim Gugus Tugas COVID-19 perlu melakukan evaluasi mengenai ketetapan kerja WFH dan WFO yang berlaku, mengingat lingkungan dan sistem kerja di setiap instansi pemerintah maupun perusahaan swasta kurang mendukung terhadap upaya pengendalian COVID-19 sehingga banyaknya penyebab kasus positif dari klaster pekerja dan perlu segera dilakukan penanganannya,” ujar Bamsoet kepada wartawan, Jumat (17/7/2020).
Kemudian, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mendorong pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan Surat Edaran Menpan RB Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di setiap instansi pemerintah.
“Ini sebagai langkah pemerintah dalam mempertimbangkan kebijakan baru apabila SE tersebut dianggap tidak berjalan efektif,” katanya.
Bamsoet juga meminta pemerintah untuk mengingatkan setiap instansi pemerintah maupun perusahaan swasta untuk terus melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di lingkungan kerja agar benar-benar diterapkan dengan ketat.
“Sebagai upaya dalam meminimalisasi penularan COVID-19 dari klaster pekerja/perkantoran,” imbuh Bamsoet.
Selain itu, mantan Ketua DPR ini juga masyarakat khususnya para pekerja bahwa new normal bukan berarti ancaman COVID-19 sudah tidak ada, melainkan masih ada dan nyata sehingga masyarakat harus tetap patuh terhadap protokol kesehatan. ( )
“Diharapkan masyarakat untuk tidak abai serta mengantisipasinya dengan disiplin pribadi dalam menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak,” imbaunya.
Menanggapi hal itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda) dan juga Gugus Tugas untuk mengevaluasi work from home (WFH/bekerja dari rumah) dan juga work form office (WFO/bekerja dari kantor). Karena lingkungan dan sistem kerja kurang mendukung upaya pengendalian COVID-19. (Baca juga: Rumah Sakit Pulau Galang Telah Rawat 434 Orang Pasien COVID-19)
“Mendorong pemerintah dan pemerintah daerah bersama Tim Gugus Tugas COVID-19 perlu melakukan evaluasi mengenai ketetapan kerja WFH dan WFO yang berlaku, mengingat lingkungan dan sistem kerja di setiap instansi pemerintah maupun perusahaan swasta kurang mendukung terhadap upaya pengendalian COVID-19 sehingga banyaknya penyebab kasus positif dari klaster pekerja dan perlu segera dilakukan penanganannya,” ujar Bamsoet kepada wartawan, Jumat (17/7/2020).
Kemudian, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mendorong pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan Surat Edaran Menpan RB Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di setiap instansi pemerintah.
“Ini sebagai langkah pemerintah dalam mempertimbangkan kebijakan baru apabila SE tersebut dianggap tidak berjalan efektif,” katanya.
Bamsoet juga meminta pemerintah untuk mengingatkan setiap instansi pemerintah maupun perusahaan swasta untuk terus melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di lingkungan kerja agar benar-benar diterapkan dengan ketat.
“Sebagai upaya dalam meminimalisasi penularan COVID-19 dari klaster pekerja/perkantoran,” imbuh Bamsoet.
Selain itu, mantan Ketua DPR ini juga masyarakat khususnya para pekerja bahwa new normal bukan berarti ancaman COVID-19 sudah tidak ada, melainkan masih ada dan nyata sehingga masyarakat harus tetap patuh terhadap protokol kesehatan. ( )
“Diharapkan masyarakat untuk tidak abai serta mengantisipasinya dengan disiplin pribadi dalam menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak,” imbaunya.
(kri)
Explore More