Kominfo Gagas Panduan Tangani Hoaks dan Disinformasi

Kolaborasi Lintas Lembaga
Usman melanjutkan, dalam draf ini juga dirumuskan kerja sama pemerintah dengan semua elemen. Sebab, menurut dia, penanganan berita palsu dan disinformasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Seluruh lembaga pemerintah memiliki peran untuk terlibat, termasuk lembaga yang bertanggung jawab atas peraturan media, keamanan nasional, penegakan hukum, dan informasi publik.

Partai politik dan para politisinya juga memegang peran penting untuk melawan disinformasi dan mempromosikan informasi yang jujur. “Mereka dapat menggunakan platform mereka untuk memberi tahu publik tentang kampanye disinformasi dan untuk mempromosikan literasi media dan keterampilan berpikir kritis,” ujarnya.

Tidak kalah penting adalah peran para pegawai pemerintah yang bekerja di sektor komunikasi, urusan publik, dan pengembangan kebijakan. Mereka dapat berperan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan inisiatif untuk memerangi disinformasi.

Kolaborasi seluruh elemen akan membuat masyarakat di kawasan akan selalu disajikan informasi yang akurat, jujur, dan terpercaya. Media akan menjadi sumber informasi tepercaya, dan individu turut menjadi cerdas karena memiliki keterampilan dan pengetahuan mengidentifikasi dan menghindari berita palsu dan disinformasi.