14 Persen Pejabat Kemenkeu Belum Lapor Harta Kekayaan
Selasa, 28 Februari 2023 - 12:55 WIB
loading...
A
A
A
"Batas waktu pelaporan LHKPN periodik adalah 31 Maret tahun berjalan dengan posisi harta per 31 Desember tahun sebelumnya. Sehingga 13.800 pegawai Kemenkeu masih memiliki waktu untuk melaporkan harta kekayaannya sampai dengan tanggal 31 Maret 2023," ujar Ipi.
Kewajiban para penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Ketentuan ini yang menjadi dasar wajib lapor LHKPN.
Kendati demikian, setiap instansi dapat melakukan perluasan wajib lapor bagi pejabat lain di lingkungan instansinya yang memiliki fungsi strategis yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemenkeu termasuk instansi yang melakukan perluasan wajib lapor (WL) LHKPN.
Sesuai data eLHKPN periodik 2021, tercatat ada total 33.370 wajib lapor di Kemenkeu. Sementara itu, Pasal 20 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 mengatur ketentuan sanksi administratif bagi pelanggaran atas kewajiban tersebut.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga menetapkan tingkat dan jenis hukuman disiplin atas pelanggaran tersebut.
Kewajiban para penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya termaktub dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Ketentuan ini yang menjadi dasar wajib lapor LHKPN.
Kendati demikian, setiap instansi dapat melakukan perluasan wajib lapor bagi pejabat lain di lingkungan instansinya yang memiliki fungsi strategis yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemenkeu termasuk instansi yang melakukan perluasan wajib lapor (WL) LHKPN.
Sesuai data eLHKPN periodik 2021, tercatat ada total 33.370 wajib lapor di Kemenkeu. Sementara itu, Pasal 20 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 mengatur ketentuan sanksi administratif bagi pelanggaran atas kewajiban tersebut.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga menetapkan tingkat dan jenis hukuman disiplin atas pelanggaran tersebut.
(rca)
Lihat Juga :
